Komisi I DPRD Meranti RDP dengan Kades dan Tomas Selat Akar

Meranti, Hariantimes.com - Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kepala desa (kades) dan Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Selat Akar, Rabu (01/07/2020).

RDP ini membahas penyelesaian lahan masyarakat yang masuk dalam lahan konsesi PT GCN.

"Kita rapat dalam rangka menanggapi surat pengaduan masyarakat lewat Kepala Desa Selat Akar terkait persoalan lahan milik masyarakat yang masuk dalam areal konsesi perusahaan. Makanya DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat dengar pendapat umum dengan mengundang Kepala Desa Selat Akar Beserta Tokoh Masyarakatnya," kata Ketua Komisi I Fauzi SE kepada wartawan, Kamis (02/07/2020).

Turut hadir Camat Tasik Putri Puyu, Beserta Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

"Saya meminta kepala desa beserta tokoh masyarakat untuk memaparkan kronologis perihal persoalan tersebut. 
dalam rapat kerja tersebut," kata Politisi Golkar itu.

Semantara itu, Acim beserta tokoh masyarakat menyampaikan berbagai persoalan kronologis terkait persoalan lahan milik masyarakat yang masuk dalam areal konsesi perusahaan PT GCN yang merupakan anak perusahaan April Group. Sehingga masyarakat tidak bisa untuk mengelola lahan milik mereka sendiri yang juga masuk dalam lahan konsesi tersebut. Oleh karena itu, Kepala Desa beserta Tokoh Masyarakat memohon agar persoalan ini bisa dicari penyelesaian jalan keluarnya oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

"Sejak tahun 2018, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian lewat mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Namun hingga saat ini belum kunjung menemukan titik temu penyelesaiannya," papar Acim yang tokoh warga Tionghoa.

Camat Tasik Putri Puyu Sugiati menyampaikan, akan mengadakan pertemuan khusus untuk mendiskusikan persoalan tersebut dan menemukan titik-titik persoalan secara rinci supaya persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan dapat diselesaikan.

"Pihak Kecamatan nantinya akan memediasi rapat pertemuan antara masyarakat selat akar dengan pihak perusahaan PT GCN," kata Sugiati.

Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jhon Hendri menyatakan belum pernah mendengar persoalan ini. Ditambah lagi kewenangan terkait kehutanan hanya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

 "Kita Pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan kehutanan, sehingga diakui bahwa terkait persoalan kehutanan agak tertinggal. Namun, dengan adanya persoalan ini, sudah semestinya perlu ditanggapi dan diselesaikan," sebut Jhon Hendri.

Jika mediasi yang dilakukan pemerintah kecamatan, katanya, nanti masih juga belum menemukan titik penyelesaian. Maka Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah akan memfasilitasi pertemuan rapat dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait penyelesaian persoalan ini. 

"Pada intinya, bagian pemerintahan dan otonomi daerah akan saling berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tasik Putri Puyu terkait perkembangan penyelesaian persoalan ini.
Ketua Komisi I beserta Anggota memberikan apresiasi atas sikap kritis masyarakat Desa Selat Akar dalam memperjuangkan hak-hak nya, sehingga DPRD maupun Pemerintah Daerah mengetahui terkait adanya persoalan ini," pinta Jhon Hendri seraya berharap, akan tetapi dalam penyelesaian persoalan ini perlu bersama-sama untuk bersabar, karena ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan hingga selesai. 

Ketua Komisi Komisi I  Fuazi SE meminta kepada Kepala Desa Selat Akar untuk menyiapkan berkas-berkas surat menyurat bukti kepemilikan lahan untuk dijadikan bahan bukti saat rapat penyelesaian persoalan lahan ini nantinya.  

"Selain itu, Komisi I juga meminta kepada Camat Tasik Putri Puyu untuk
menginventarisir persoalan seluruh daerah kecamatannya, bahwa desa-desa mana saja yang daerahnya masuk dalam lahan konsesi PT GCN tersebut, sehingga jika ada persoalan dapat diselesaikan secara serentak, agar kemudian hari tidak ada lagi persoalan yang serupa," harap Fauzi SE.

Fauzi Selaku Ketua Komisi I juga meminta Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipandang perlu mengadakan rapat koordinasi secara menyeluruh jika persoalan ini tidak kunjung usai. Tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau saja yang dihadirkan, berbagai instansi-instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional juga perlu dihadirkan sehingga persoalan ini semakin jelas dan dapat diselesaikan dengan baik. 

"Pada intinya, Komisi I siap untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Selanjutnya, Komisi I meminta Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk menyampaikan laporan kepada Komisi I terkait progres penyelesaian persoalan ini," kata Ketua Komisi I Fauzi.(*)

Penulis: Tengku Harzuin