Latest Posts

1 Agustus, Menag Ajak Masyarakat Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

Wed, 29 Jul 2026 22:44:06 +0700

Jakarta, Hariantimes.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, pada Sabtu (01/08/2026).

Salah satu rangkaian utamanya adalah Selawat Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

“Mari kita sambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf serta para tokoh lintas agama di Lapangan Monas, Jakarta, pada Sabtu, 1 Agustus 2026,” ujar Menag, Rabu (29/07/2026).

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan akan berlangsung pada pukul 17.00–21.30 WIB sebagai bagian dari ikhtiar menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. "Ayo hadir dan ajak keluarga, sahabat, serta orang-orang terdekat kita," tambah Menag.

Masyarakat sudah dapat mulai memasuki kawasan acara sejak pukul 15.00 WIB melalui _security door_ yang disediakan di sisi utara dan selatan Monas. Bagi peserta yang belum dapat masuk ke area utama, tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian acara melalui layar LED yang tersebar di area luar.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, Zikir dan Doa Kebangsaan akan diisi dengan panduan suara, khataman Al-Qur'an, salat Magrib berjemaah, penampilan hadrah, Selawat Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Muhammad Zian Fahrezi, serta doa bersama lintas agama untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

"Tersedia pula ratusan toilet, serta area wudu dengan sekitar 1.000-1.500 keran untuk kenyamanan seluruh hadirin," kata Kamaruddin.

Masyarakat dianjurkan mengenakan pakaian berwarna putih, membawa perlengkapan salat yang praktis, serta tidak membawa barang bawaan terlalu banyak. Peserta juga diimbau tidak membawa bayi atau anak balita, serta dilarang membawa benda tajam, senjata api, petasan, maupun barang-barang berbahaya lainnya ke area kegiatan.

Doa lintas agama akan dipimpin oleh para tokoh agama yang mewakili Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

“Doa adalah kekuatan spiritual yang menyertai setiap ikhtiar bangsa. Melalui zikir dan doa bersama lintas agama ini, kita memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia senantiasa dimudahkan dalam mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutur Kamaruddin.

Kementerian Agama berharap Zikir dan Doa Kebangsaan menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menyambut Bulan Kemerdekaan RI. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat persaudaraan lintas umat beragama serta semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.(*)

PWI Fest 2026 Siap Digelar, Akhmad Munir: Pers Indonesia Bersiap Hadapi Era AI

Wed, 29 Jul 2026 21:22:47 +0700

Jakarta, Hariantimes.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan menggelar PWI Fest 2026 pada 4 dan 5 Desember 2026 di Jakarta.

Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan menjadi agenda tahunan organisasi yang ke depan akan diselenggarakan secara bergilir di berbagai kota di Indonesia.

PWI Fest 2026 menjadi respons nyata PWI terhadap perubahan lanskap industri media yang dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027.

Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya mengatakan, kegiatan tersebut mengusung dua misi utama, yakni meningkatkan kapasitas insan pers sekaligus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.

"Selain menggelar workshop dengan pemateri dari platform global seperti TikTok, Meta, dan Google, kami juga menghadirkan UMKM Festival. PWI Fest 2026 bukan hanya menjadi ajang meningkatkan kemampuan pekerja pers menghadapi perkembangan digital dan AI, tetapi juga menjadi ruang untuk semakin mendekatkan pers dengan masyarakat," ujar Auri Jaya.

Beragam agenda akan meramaikan PWI Fest 2026, di antaranya Workshop Jurnalisme Digital dan AI yang membahas Mobile Journalism, verifikasi data (OSINT), hingga keamanan digital. Kegiatan tersebut ditargetkan diikuti sekitar 250–500 wartawan, editor, dan content creator.

Selain itu, PWI Fest juga akan menghadirkan UMKM Festival, Kompetisi E-Sports, serta panggung hiburan rakyat melalui kolaborasi dengan pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan berbagai platform digital.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir menegaskan, industri pers nasional tengah menghadapi tantangan besar akibat disrupsi teknologi digital dan AI. Menurutnya, PWI Fest 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan insan pers mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

"Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital telah mengubah peta industri media secara fundamental. Pers Indonesia tidak boleh gagap, ragu, atau sekadar menjadi penonton. Melalui PWI Fest 2026, PWI mengambil langkah konkret agar pekerja pers memiliki kapasitas, keterampilan teknis, dan pemahaman etis yang kuat sehingga mampu memimpin di era transformasi AI," tegas Akhmad Munir menambahkan, transformasi teknologi tidak boleh menjauhkan pers dari masyarakat.

"Pers yang kuat adalah pers yang tetap relevan dan menyatu dengan rakyat. Karena itu, PWI Fest tidak hanya kami desain sebagai ruang diskusi dan pelatihan, tetapi juga sebagai ruang terbuka melalui UMKM Festival dan pesta rakyat. Ini merupakan bentuk konsolidasi nasional antara masyarakat pers, pemerintah, BUMN, dunia usaha dan platform global untuk membangun industri media Indonesia yang independen, kuat secara ekonomi, dan terus memberikan manfaat bagi bangsa," pungkasnya.(*)

Hadapi Perubahan Dunia Kerja, Menaker: Hubungan Industrial Harus Adaptif

Wed, 29 Jul 2026 21:00:19 +0700

Jakarta, Hariantimes.com - Hubungan industrial perlu terus beradaptasi menghadapi perubahan dunia kerja agar mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam upaya membangun hubungan industrial yang lebih berkualitas, Kemnaker terus mendorong penerapan kerangka maturitas hubungan industrial sebagai panduan bagi perusahaan.

Kerangka tersebut menggambarkan tahapan perkembangan hubungan industrial, mulai dari pemenuhan aspek kepatuhan hingga mencapai tahap transformatif yang ditandai dengan kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat antara perusahaan dan pekerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menyaksikan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian (Persero) di Jakarta, Rabu (29/07/2026).

Menurut Yassierli, PKB merupakan instrumen penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat karena menjadi wadah kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja dalam mengatur hubungan kerja.

“PKB bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Di dalamnya terdapat komitmen bersama antara perusahaan dan pekerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis,” ujar Yassierli mengatakan, hubungan industrial yang berkualitas menjadi fondasi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang stabil, harmonis, dan berdaya saing melalui dialog sosial, keterbukaan komunikasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara perusahaan dan pekerja.

“Dunia kerja terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Karena itu, hubungan industrial juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi,” katanya.

Yassierli menjelaskan perkembangan teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah pola kerja sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi baru. Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu memiliki kemampuan adaptasi agar tetap mampu menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Menurutnya, keberhasilan menghadapi perubahan dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara manajemen dan pekerja. Hubungan industrial yang matang akan membuka ruang kolaborasi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing perusahaan.

Yassierli menambahkan, peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu berjalan seiring dengan pembangunan hubungan industrial yang kondusif. Perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembaruan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pada tahap transformatif, perusahaan tidak lagi memandang pemenuhan hak pekerja sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai investasi bagi keberlanjutan usaha. Di sisi lain, serikat pekerja berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Yassierli berharap manajemen dan serikat pekerja terus menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui kemitraan yang saling mendukung sehingga praktik tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam membangun hubungan industrial yang adaptif dan inklusif.

“Hubungan industrial yang ideal bukan hanya hubungan yang minim konflik. Tetapi hubungan yang mampu melahirkan kolaborasi, inovasi, dan nilai tambah bagi perusahaan maupun pekerja,” tegas Yassierli.(*)

Lewat News Room Jaga Desa, SMSI Kalteng dan Kejari Palangka Raya Perkuat Kolaborasi

Wed, 29 Jul 2026 20:45:44 +0700

Palangka Raya, Hariantimes.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palangka Raya, Yunardi SH MH di Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Rabu (29/07/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat kolaborasi dalam mendukung berbagai program strategis Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalah satunya Jaksa Garda (Jaga) Desa.

Ketua SMSI Kalimantan Tengah, Akhiruddin, hadir didampingi Sekretaris Aris Kurnia Hikmawan dan Bendahara Bridel B. Usin. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Yunardi didampingi Kepala Seksi Intelijen serta Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palangka Raya.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak membahas pentingnya membangun sinergi antara lembaga penegak hukum dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Yunardi memaparkan berbagai program prioritas Kejaksaan Agung Republik Indonesia, salah satunya Jaga Desa, yang bertujuan memperkuat pendampingan hukum, pengawasan, serta edukasi kepada pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskiun kata dia Kota Palangka Raya tidak memiliki Desa, namu Yunardi berharap program terbut dapat diimplementasikan pada kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya.

Menurut Yunardi, keberhasilan program Jaga Desa tidak hanya bergantung pada peran kejaksaan semata, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk media massa. Publikasi yang berimbang dan edukatif dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Ketua SMSI Kalimantan Tengah, Akhiruddin, menjelaskan bahwa SMSI secara aktif telah mengambil bagian dalam mendukung program Jaga Desa melalui program News Room Jaga Desa, sebuah wadah pemberitaan yang berfokus pada informasi, edukasi, pengawasan, serta publikasi berbagai aktivitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

Menurut Akhiruddin, News Room Jaga Desa merupakan bentuk komitmen SMSI dalam menghadirkan jurnalisme yang konstruktif. Program tersebut diharapkan menjadi media edukasi sekaligus ruang publik yang mendorong transparansi penggunaan anggaran desa, mengangkat potensi desa, serta menjadi sarana penyebarluasan praktik-praktik terbaik dalam pembangunan desa di Kalimantan Tengah maupun secara nasional.

Ia menambahkan, kolaborasi antara SMSI dan Kejaksaan memiliki nilai strategis karena tidak hanya berorientasi pada pemberitaan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan dukungan jaringan media anggota SMSI, berbagai program Kejaksaan diharapkan dapat tersampaikan secara luas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas inisiatif SMSI Kalimantan Tengah yang telah mengembangkan program News Room Jaga Desa. Menurutnya, sinergi tersebut sejalan dengan semangat Kejaksaan dalam mengedepankan langkah-langkah preventif melalui edukasi dan pendampingan, sehingga potensi pelanggaran hukum di tingkat desa dapat diminimalisasi sejak dini.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan SMSI Kalimantan Tengah sepakat memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi, edukasi hukum, serta mendukung implementasi program Jaksa Garda Desa melalui pemberitaan yang profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)

Besok, SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu Gelar Turnamen Persahabatan Tenis Meja di PWI Riau

Wed, 29 Jul 2026 20:35:41 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu akan menggelar pertandingan persahabatan tenis meja dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau.

Pertandingan persahabatan yang dijadwalkan berlangsung di Sekretariat PWI Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, pada Kamis (30/7/2026) besok akan menggunakan peraturan resmi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) dan dipimpin wasit dari PTMSI.

Hal itu terungkap saat technical meeting di Kantor PWI Riau Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, Rabu (29/07/2026).

Technical meeting ini menjadi langkah akhir untuk mematangkan persiapan teknis sebelum pertandingan digelar.

Dalam technical meeting ini, panitia membahas mekanisme pertandingan, peraturan yang akan digunakan, serta melakukan pengundian nomor peserta untuk menentukan pasangan yang akan bertanding.

Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Riau, Abdul Gapur mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang olahraga. Tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara insan pers dan mitra kerja, sekaligus memantau potensi atlet tenis meja yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

"Kegiatan ini kita laksanakan untuk happy-happy sekaligus mempererat silaturahmi. Di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan memantau calon atlet tenis meja yang akan dipersiapkan mengikuti Porwanas mendatang," ujar Gapur berharap, seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

"Kami berharap seluruh peserta bermain dengan semangat dan sportif. Boleh bermain maksimal, tetapi tetap menjaga kebersamaan karena tujuan utama kegiatan ini adalah mempererat hubungan baik," harapnya.

Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Kunto Purbono mengatakan, pihaknya menurunkan delapan pemain sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang memperkuat hubungan dengan insan pers.

"Supaya semua happy, ada engagement yang bagus, kolaborasi antara SKK Migas dengan kawan-kawan wartawan di PWI. Kompetisi memang ada, tapi agak direm, yang kita gas justru kolaborasinya," ujar Kunto berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara SKK Migas Sumbagut dan PWI Riau semakin erat melalui kegiatan olahraga tersebut.

Sementara itu, Humas EMP Bentu, Hansardi mengapresiasi PWI Riau yang membuka ruang kolaborasi melalui kegiatan olahraga tersebut. Menurutnya, pertandingan persahabatan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara EMP Bentu dan insan pers.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PWI Riau yang bersedia berkolaborasi dalam kegiatan fun tenis meja ini. Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini, hubungan erat antara EMP dan PWI terus terjaga," ujarnya.

Hansardi menambahkan, EMP Bentu mengirimkan empat pemain dalam pertandingan tersebut karena padatnya agenda perusahaan.

"Dari EMP turun empat orang. Karena agenda kami cukup padat, kami hanya bisa menurunkan empat orang untuk bermain. Namun, kami tetap antusias mendukung kegiatan ini sebagai ajang mempererat silaturahmi," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Syahnan Rangkuti menjelaskan, hingga pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 19 pasangan atau 38 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pertandingan.

"Pertandingan akan menggunakan peraturan PTMSI dan dipimpin wasit dari PTMSI agar seluruh pertandingan berjalan tertib, lancar, dan sportif," ujar Syahnan.(*)

FGD Penyusunan Panduan Sentra KI Perguruan Tinggi, Kemenkum Riau Perkuat Ekosistem Inovasi

Wed, 29 Jul 2026 20:03:48 +0700

Jakarta, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus berkomitmen dalam memperkuat pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi.

Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi (Penyusunan Panduan Sentra KI), Selasa (28/07/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Panduan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai acuan penguatan tata kelola KI di perguruan tinggi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan pengelolaan Kekayaan Intelektual melalui pengembangan Sentra KI di perguruan tinggi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, beserta jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam kegiatan FGD tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah; Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon; perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia; serta perwakilan perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi wadah kolaborasi dalam menyusun panduan yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan KI di dunia akademik.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah, menyampaikan bahwa pengelolaan Kekayaan Intelektual ke depan tidak cukup hanya berfokus pada proses administrasi pendaftaran, tetapi harus diarahkan pada pemanfaatan, komersialisasi, dan hilirisasi hasil inovasi. Dengan demikian, karya penelitian dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menjelaskan pentingnya optimalisasi peran Sentra KI di perguruan tinggi sebagai pusat pengelolaan Kekayaan Intelektual mulai dari identifikasi potensi KI, perlindungan hukum, proses pendaftaran, pengelolaan aset KI, hingga pemanfaatannya secara berkelanjutan. Keberadaan Sentra KI diharapkan mampu menjadi penghubung antara dunia akademik, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem inovasi yang kuat.

Selain itu, perwakilan BRIN turut menyampaikan materi mengenai peran lembaga riset dalam mendukung kebijakan riset nasional, alih teknologi, serta pengelolaan Kekayaan Intelektual hasil penelitian. Sinergi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi hasil inovasi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Melalui kegiatan FGD ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau berharap penyusunan Panduan Sentra KI dapat menghasilkan pedoman yang komprehensif dan aplikatif bagi perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Dengan adanya panduan tersebut, pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan akademik diharapkan semakin optimal, sehingga mampu mendorong lahirnya inovasi, memperkuat perlindungan hukum terhadap karya intelektual, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.(*)

Perkuat Kualitas Pelayanan Publik, Kanwil Kemenkum Riau Susun Rencana Tindak Lanjut SPAK-SPKP

Wed, 29 Jul 2026 20:00:25 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Rekomendasi SPAK-SPKP.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik agar semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, beliau diwakili oleh Ketua Tim, Nurhasanah Harahap, yang membuka rapat sekaligus memimpin jalannya pembahasan. Ia menegaskan bahwa penyusunan RTL merupakan bagian penting dalam memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terukur guna mendorong peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Dalam rapat tersebut, Tim Pelaksana Evaluasi Berjalan atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi layanan SPAK-SPKP/SKM. Di antaranya adalah pelaksanaan analisis beban kerja pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai dasar pemetaan kebutuhan pegawai yang ideal, serta penyusunan prosedur pendampingan sederhana bagi pemohon lanjut usia, khususnya dalam membantu pengisian survei berbasis barcode pada loket pelayanan.

Selain itu, tim juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada unit pusat. Beberapa usulan yang menjadi perhatian meliputi penyederhanaan bahasa pada instrumen survei SPAK, SPKP, dan SKM agar lebih mudah dipahami masyarakat, menjadikan identitas responden bersifat opsional untuk meningkatkan objektivitas hasil survei, serta mengusulkan perubahan frekuensi pelaksanaan survei dari setiap bulan menjadi setiap triwulan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan survei layanan.

Selama proses pembahasan, peserta rapat melakukan penyempurnaan terhadap narasi dan substansi Rencana Tindak Lanjut agar selaras antara hasil temuan, analisis, serta rekomendasi yang dirumuskan. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan yang bersifat teknis maupun substantif sehingga menghasilkan dokumen RTL yang lebih komprehensif sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, berharap seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi wujud nyata dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, akuntabel, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(*)

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Wed, 29 Jul 2026 19:56:40 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menghadiri Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (29/07/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan diikuti oleh jajaran yang membidangi pelayanan publik di Kanwil Kementerian Hukum Riau sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik. Melalui forum ini, seluruh peserta memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta tahapan persiapan menghadapi evaluasi nasional penyelenggaraan pelayanan publik.

Kick Off Meeting dibuka oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang menegaskan pentingnya sinergi seluruh satuan kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seluruh unit kerja diharapkan mampu mempersiapkan data dukung secara komprehensif serta memastikan setiap indikator penilaian dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan berbagai materi mengenai mekanisme pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026, strategi pemenuhan indikator penilaian, penguatan inovasi pelayanan publik, optimalisasi penyelenggaraan pelayanan berbasis digital, serta pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi terkait berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di masing-masing satuan kerja.

Bagi Kanwil Kementerian Hukum Riau, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal dalam mempersiapkan pelaksanaan PEKPPP. Seluruh jajaran didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan standar pelayanan, penyempurnaan inovasi, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Melalui keikutsertaan dalam Kick Off Meeting ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, diharapkan seluruh indikator PEKPPP Tahun 2026 dapat dipenuhi secara optimal sehingga pelayanan yang diberikan semakin berkualitas, berdampak, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.(*)

Di Tengah Oversupply Global, Sambu Group Tetap Serap Kelapa Petani Inhil

Wed, 29 Jul 2026 19:44:48 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - PT Sambu Group menegaskan komitmennya untuk tetap menyerap seluruh hasil panen kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Meski industri pengolahan kelapa tengah menghadapi tekanan akibat melimpahnya pasokan (oversupply) dan melemahnya harga komoditas di pasar global.

Komitmen tersebut disampaikan Corporate Communication Manager PT Sambu Group, Dwianto Arif W saat bersilaturahmi dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau di Kantor PWI Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Rabu (29/07/2026).

Menurut Dwianto, kondisi panen raya membuat pasokan kelapa dari masyarakat meningkat signifikan. Di sisi lain, harga kelapa dunia mengalami penurunan akibat melimpahnya produksi di berbagai negara produsen. Kendati demikian, PT Sambu tetap membuka pintu bagi seluruh kiriman kelapa dari petani.

"Komitmen kami adalah tetap menyerap kelapa dari petani. Kami memahami jika pasokan tidak diterima, petani akan kesulitan menjual hasil panennya. Karena itu, seluruh kiriman kelapa tetap kami tampung," ujarnya menjelaskan, penurunan harga kelapa bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami negara-negara produsen seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah penghasil kelapa di dalam negeri, seperti Sulawesi, Kalimantan Selatan, dan Palembang.

Menurut Dwianto, PT Sambu kerap menjadi sasaran kekecewaan masyarakat karena merupakan satu-satunya industri pengolahan kelapa terpadu yang masih bertahan di Inhil. Padahal, harga kelapa sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar internasional, bukan oleh perusahaan.

"Harga kelapa di seluruh dunia sedang turun karena pasokan melimpah. Di Sulawesi bahkan sempat berada di kisaran Rp1.500 per kilogram. Karena di Inhil off-taker praktis hanya kami, perusahaan sering dijadikan kambing hitam seolah-olah kami yang menentukan harga. Padahal, harga ditentukan oleh pasar global," jelas Dwianto menambahkan, kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu.

Pada periode sebelumnya terjadi panen kecil sehingga pasokan terbatas, sementara permintaan dari luar negeri, terutama Tiongkok dan Malaysia, sangat tinggi. Akibatnya, pembeli asing langsung turun ke sentra produksi. Sebaliknya, pada musim panen raya tahun ini, permintaan ekspor cenderung melemah sehingga memicu penurunan harga.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendukung kesejahteraan petani, PT Sambu terus melakukan berbagai inovasi. Selain itu, PT Sambu mengembangkan produk Coconut Water Concentrate untuk pasar ekspor, memproduksi air kelapa kemasan bagi sejumlah merek internasional melalui skema maklon, mengolah tempurung kelapa menjadi arang aktif sebagai bahan baku industri kosmetik di Korea Selatan, serta memanfaatkan limbah sabut kelapa sebagai biomassa untuk mengurangi penggunaan batu bara dan menekan emisi karbon.

Dwianto juga mengajak media turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rantai pasok industri kelapa. Menurutnya, pembentukan harga di tingkat petani dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pasar global hingga peran pengepul dan penyedia jasa transportasi.(*)

Penulis: Zulmiron

Di Tengah Tantangan Pasar Global, Sambu Group Jajaki Kolaborasi Strategis dengan PWI Riau

Wed, 29 Jul 2026 18:33:08 +0700

Pekanbaru. Hariantimes.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau menerima kunjungan silaturahmi jajaran manajemen PT Pulau Sambu atau Sambu Group di Kantor PWI Riau, Rabu (29/07/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan dengan insan pers sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam publikasi perkembangan industri perkelapaan di Provinsi Riau.

Rombongan Sambu Group dipimpin Corporate Communication Manager PT Pulau Sambu, Dwianto Arif W, didampingi Head of Public Relations Arief Aria Rachman dan Agnes Pinkan.

Kedatangan mereka disambut jajaran pengurus PWI Riau, di antaranya Dewan Penasehat Eryanto Hadi dan Said Suhil Ahmad, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Alzamret Malik, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Zulmiron, Wakil Ketua Bidang Kemitraan dan Hubungan Kerja Sama Syarief Dayan, Bendahara Anthony Harry, Wakil Bendahara Luna Agustin, serta Ketua SIWO Abdul Gafur.

Dalam pertemuan tersebut, Dwianto memaparkan perjalanan panjang Sambu Group yang telah menjadi salah satu pelopor industri olahan kelapa terpadu di Indonesia. Perusahaan yang berpusat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, itu akan memasuki usia ke-59 tahun pada Desember 2026 dan bersiap menyambut enam dekade kiprahnya pada tahun depan.

"Kami berharap ada kolaborasi yang baik dengan PWI Riau. Saat ini kami terus mengembangkan berbagai produk turunan kelapa. Namun, pemasaran ekspor memang mengalami perlambatan akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ada perang tarif serta penurunan permintaan dari berbagai negara tujuan ekspor," ujar Dwianto.

Menurutnya, tantangan industri kelapa saat ini tidak hanya dipengaruhi kondisi geopolitik global, tetapi juga meningkatnya biaya operasional. Perubahan jalur pelayaran internasional menyebabkan biaya logistik dan asuransi kapal meningkat, sementara bahan kemasan steril berbasis Tetra Pak dan SIG masih bergantung pada impor yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

Di sisi lain, komoditas kelapa di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara tengah memasuki musim panen raya. Namun, melimpahnya produksi belum diimbangi dengan tingginya permintaan pasar internasional. Bahkan sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand menerapkan pembatasan impor untuk melindungi hasil panen petani domestik mereka.

Menghadapi kondisi tersebut, Sambu Group memilih tetap konsisten menjalankan strategi hilirisasi dengan mengutamakan pengolahan produk turunan bernilai tambah dibandingkan mengekspor kelapa mentah.

"Kami tetap fokus pada produk turunan karena ingin memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sangat disayangkan apabila kelapa hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah di dalam negeri," tegas Dwianto menjelaskan, sekitar 90 persen kebutuhan bahan baku pabrik dipasok langsung oleh petani rakyat, sedangkan kebun inti perusahaan seluas sekitar 22.000 hektare di Pulau Burung hanya memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan produksi.

Selain itu, dinamika ekonomi global sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 turut memengaruhi permintaan berbagai produk turunan kelapa, seperti Crude Coconut Oil (CNO) dan desiccated coconut atau tepung kelapa. Banyak pembeli internasional menunda pengisian kembali stok dan sementara beralih ke minyak nabati lain yang dinilai lebih kompetitif.

Meski demikian, Sambu Group terus memperkuat rantai pasok lokal dan meningkatkan efisiensi distribusi dari petani ke pabrik agar berbagai produk unggulan, mulai dari santan kemasan, minyak goreng kelapa merek KARA, hingga tepung kelapa untuk kebutuhan industri bakery di Eropa, Amerika Serikat, dan China tetap memiliki daya saing di pasar global.

Menanggapi paparan tersebut, PWI Riau menyatakan komitmennya mendukung keberlanjutan industri lokal melalui publikasi yang informatif dan edukatif. Dengan lebih dari 1.700 anggota yang tersebar di berbagai media cetak, elektronik, televisi, radio, dan portal berita daring, PWI Riau siap membangun kolaborasi untuk memperkuat penyebarluasan informasi mengenai perkembangan industri kelapa dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.(*)

Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Penguatan Peran Kemenkumdalam Forkopimda

Wed, 29 Jul 2026 11:18:07 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan mengikuti Rapat Forum Validasi Awal Bersama Pemerintah Daerah terkait Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (29/07/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-2.OT.02.03 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), sekaligus mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I. Forum tersebut menjadi wadah awal untuk memvalidasi konsep penguatan peran Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan hukum di daerah melalui koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan tujuan, ruang lingkup, serta implementasi proyek perubahan yang menitikberatkan pada penguatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme dukungan yang diharapkan dari para Kepala Kantor Wilayah agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pada kesempatan tersebut, Rudy Hendra Pakpahan bersama para Kepala Kantor Wilayah lainnya turut memberikan berbagai masukan, tanggapan dan saran terhadap rancangan proyek perubahan. Beragam masukan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan implementasi program sehingga mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas regulasi daerah, serta mendukung pelayanan hukum yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan proyek perubahan, seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum diminta menyampaikan pernyataan dukungan dengan mengisi, menandatangani, dan mengunggah dokumen pernyataan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah ini menjadi bentuk nyata dukungan institusi dalam mengoptimalkan peran Kementerian Hukum di tingkat daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Sinergi yang terbangun melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pembentukan regulasi, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat.(*)

Lantik Pengurus PWI Meranti, Raja Isyam: Jaga Integritas dan Tingkatkan Kompetensi

Tue, 28 Jul 2026 22:52:59 +0700

Meranti, Hariantimes.com - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2029 resmi dilantik, Selasa (28/07/2026).

Pelantikan dipimpin Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan disaksikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD Khalid, Kapolres AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, perwakilan Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, mitra, organisasi kemasyarakatan serta tamu undangan.

Dikesempatan itu, Raja Isyam Azwar mengingatkan pelantikan bukan sekadar seremoni. Melainkan awal pembuktian organisasi.

Menurutnya, kekuatan PWI tidak ditentukan banyaknya pengurus. Tetapi integritas setiap anggotanya.

“Wartawan harus menjaga marwah profesi dengan memegang teguh kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Raja Isyam juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan berita sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, sebab tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap pers dan organisasi.

"Jangan pernah memperjualbelikan berita. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi dan pelihara nama baik organisasi. PWI harus hadir untuk masyarakat, bukan sekadar menggelar kegiatan seremonial," tegasnya.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengucapkan selamat kepada Wira Saputra dan jajaran pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah organisasi dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan PWI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Asmar, di tengah derasnya arus informasi digital, insan pers dituntut menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berintegritas. Pers juga diharapkan menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif demi mendorong pemerintahan yang transparan dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Bupati menilai kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena itu, kemitraan antara pemerintah dan PWI harus dibangun tanpa mengurangi independensi pers.

Wira Saputra yang resmi memimpin PWI Kepulauan Meranti untuk tiga tahun ke depan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh mitra yang selama ini mendukung keberadaan PWI.

Wira berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah.

Susunan pengurus PWI Kepulauan Meranti periode 2026–2029 dipimpin Wira Saputra sebagai Ketua, didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pauzi, Sekretaris Tedsy Yohannes Tarigan, Bendahara Rahmat Santoso, serta didukung jajaran pengurus pada bidang organisasi, kerja sama, pembelaan wartawan, pendidikan, pariwisata, dan olahraga.

Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen PWI Kepulauan Meranti menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi wartawan, melawan hoaks, serta mempertahankan marwah organisasi sebagai rumah besar insan pers yang berpihak pada kepentingan publik.(*)

Indosat Percepat Transformasi Berbasis AI, Vikram: Semakin Integral dalam Pengalaman Digital Sehari-Hari Pelanggan

Tue, 28 Jul 2026 20:30:30 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Seiring dengan pengembangan platform pertumbuhan berbasis AI, Indosat berkomitmen untuk terus memastikan bahwa inovasi Perseroan memberikan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Komitmen Indosat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab juga mendapat pengakuan melalui masuknya Perseroan ke dalam ketiga Indeks ESG KEHATI SRI-KEHATI, ESG Sector Leaders dan ESG Quality 45 untuk periode Juni–November 2026.

Indosat juga terus berinvestasi dalam masa depan AI Indonesia melalui kemitraan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Wadhwani Foundation. Salah satunya bertujuan mengembangkan satu juta talenta digital dan 100.000 wirausaha berbasis AI hingga 2029.

“Berbagai inisiatif ini memperkuat keyakinan Perseroan bahwa kepemimpinan AI jangka panjang harus dibangun di atas inovasi yang bertanggung jawab, pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengembangan talenta yang inklusif,” sebut President Director and Chief Executive Officer IOH Vikram Sinha pada acara First Half Media Update 2026 secara daring, Selasa (28/07/2026).

Vikram mengatakan, AI kini semakin integral dalam pengalaman digital sehari-hari pelanggan. Melalui berbagai layanan seperti fitur Anti-Spam dan Anti-Scam, Sahabat-AI, Gemini AI, serta Adobe Express, Indosat menghadirkan pengalaman digital yang lebih produktif, kreatif dan aman sebagai bagian dari layanan konektivitasnya.

“transformasi berbasis AI mampu memperkuat bisnis Perseroan saat ini sekaligus membangun fondasi dari pertumbuhan digital Indonesia ke depan,” katanya.

Untuk mendukung ekosistem AI yang terus berkembang, sambung Vikram, Indosat juga terus memperkuat konektivitasnya. Indosat baru saja memperoleh tambahan spektrum 80 MHz pada pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan seiring kebutuhan akan pengalaman digital berbasis AI yang terus tumbuh.

“Bersama dengan fokus berkelanjutan pada Customer Love, investasi ini akan memungkinkan Indosat menghadirkan pengalaman digital yang lebih andal, cerdas, dan personal, sekaligus membuka peluang monetisasi baru pada layanan Indosat5G, termasuk Fixed Wireless Access (FWA),” katanya.

Berkat pengalaman yang semakin relevan ini, trafik data tumbuh 19,9% YoY dan Average Revenue Per User (ARPU) naik 17,3% YoY menjadi Rp46 ribu. Basis pelanggan seluler juga tetap kuat, yang kini berjumlah 93,4 juta pelanggan.

“Pertumbuhan double digit yang kami capai menjadi bukti kuat bahwa strategi kami berjalan baik sekaligus mencerminkan momentum positif dari perjalanan transformasi kami. Pencapaian ini semakin memperkuat keyakinan kami untuk mengakselerasi fase transformasi selanjutnya, dengan memperkuat kapabilitas yang akan menjadi mesin pertumbuhan di masa depan sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem AI di Indonesia,” katanya.

Kinerja operasional yang kuat memungkinkan Indosat mempercepat investasi yang akan membentuk fase pertumbuhan berikutnya. Dengan fondasi keuangan yang semakin kokoh, Indosat terus berinvestasi pada kapabilitas yang akan memperluas bisnis teknologinya sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang.

Salah satu pencapaian penting di semester pertama 2026 adalah pembentukan PT Infra Fiber Teknologi (IFT) bersama Arsari Group. Melalui pengalihan pengelolaan lebih dari 86.000 kilometer infrastruktur serat optik nasional, Indosat memperoleh sekitar Rp11,7 triliun seraya mengadopsi model bisnis asset-light. Langkah ini memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk mempercepat investasi pada peluang pertumbuhan bernilai tinggi yang mendukung transformasi jangka panjang Perseroan.

“Optimalisasi jaringan berbasis AI serta pengelolaan energi yang cerdas berhasil menurunkan intensitas emisi karbon sebesar 50,89 persen,” katanya.(*)

First Half Media Update 2026, Vikram: NeoCloud Jadi Mesin Pertumbuhan Indosat

Tue, 28 Jul 2026 20:11:30 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com – PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) akan menggelar First Half Media Update 2026 secara daring pada Selasa (28/07/2026).

Kegiatan dengan mengusung tema "Powering Indonesia's Next Chapter of Growth Through AI" ini menjadi ajang bagi perusahaan untuk memaparkan capaian kinerja sepanjang semester pertama 2026, sekaligus menyampaikan arah strategi bisnis yang berfokus pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Melalui forum yang diikuti insan media dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, Indosat akan mengulas perkembangan bisnis perusahaan selama enam bulan pertama tahun 2026, termasuk berbagai langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis AI.

Selain menyampaikan kinerja perusahaan, Indosat juga akan memperkenalkan berbagai inovasi berbasis AI yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap teknologi digital, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam sesi tersebut, President Director and Chief Executive Officer IOH Vikram Sinha mengatakan, media update yang berlangsung secara daring ini menjadi momentum bagi Indosat untuk memperkuat sinergi dengan media massa melalui penyampaian informasi mengenai arah bisnis perusahaan, inovasi teknologi, serta kontribusi perusahaan dalam mendukung transformasi digital Indonesia.

Melalui tema "Powering Indonesia's Next Chapter of Growth Through AI", Indosat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi berbasis kecerdasan buatan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang lebih inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia.

"Transformasi AI mulai memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis Perseroan. Strategi AI North Star yang dijalankan sejak 2024 berhasil mengubah Indosat dari operator telekomunikasi menjadi perusahaan teknologi berbasis AI. AI North Star kami mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang dengan mentransformasi Indosat dari penyedia konektivitas menjadi perusahaan teknologi berbasis AI. Pertumbuhan double digit yang kami capai menjadi bukti kuat bahwa strategi kami berjalan baik,” papar Vikram.

Vikram juga membagikan perkembangan bisnis dalam bidang AI. Salah satunya berasal dari penyedia layanan cloud perusahaan, NeoCloud yang menghadilkan US$33 juta.

"Jadi pada semester pertama, kami telah menghasilkan pendapatan US$33 juta. Dan pendapatan dalam setahun penuh akan sekitar US$113 juta," katanya.

Menyinggung soal mendapatkan dua spektrum 5G 700 MHz dan 2,6 GHz beberapa waktu lalu, Vikram memastikan Indosat akan mengalokasikan tambahan belanja modal untuk meningkatkan pengalaman pelanggan Indosat.

"Dan sekarang kami ingin memastikan ini dapat bermanfaat bagi hampir 100 juta pelanggan kami. Jadi, tambahan belanja modal (CapEx) sebesar Rp10 triliun yang kami keluarkan semuanya dialokasikan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan kami," jelas Vikram menambahkan, AI Cloud atau NeoCloud kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama Perseroan. Sepanjang Semester I 2026, bisnis tersebut membukukan pendapatan US$ 33 juta dengan nilai kontrak tahunan diproyeksikan mencapai sekitar US$ 113 juta.

"NeoCloud kini menjadi mesin pertumbuhan yang berarti bagi Indosat," ujarnya.

Selain AI Cloud, peningkatan laba didukung oleh pertumbuhan konsumsi layanan digital pelanggan. Trafik data meningkat 19,9% secara tahunan, sedangkan average revenue per user (ARPU) naik 17,3% menjadi Rp46.000. Jumlah pelanggan seluler Perseroan mencapai 93,4 juta.

Director and Chief Business Officer Indosat Muhammad Buldansyah mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kualitas profitabilitas Perseroan yang semakin baik.

Di sisi lain, rasio net debt to EBITDA turun menjadi 0,1 kali dari sebelumnya 0,49 kali, sehingga semakin memperkuat posisi keuangan perusahaan.

"Kinerja ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan profitabilitas dan posisi keuangan yang semakin kuat," tegas Muhammad Buldansyah.

Ke depan, katanya, Indosat akan terus memperluas bisnis AI Cloud seiring meningkatnya adopsi teknologi AI di berbagai sektor industri. Perseroan juga menyiapkan investasi baru pada jaringan 5G dan infrastruktur digital untuk memperkuat ekosistem AI di Indonesia.

"Perkembangan kinerja perusahaan pada semester pertama 2026 serta visi Indosat dalam mendorong pertumbuhan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi AI," katanya.

Dalam enam bulan pertama tahun ini, pendapatan perusahaan mencapai Rp 30,7 triliun atau bertumbuh 13,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Ebitda bertumbuh 14 persen menjadi Rp 14,6 triliun dan laba bersih dinormalisasi Rp 3,2 triliun, naik 49,2 persen.

"Dengan senang hati, kami sampaikan pendapatan tumbuh mendekatu 13 persen, EBITDA tumbuh lebih cepat dari pendapatan yaitu 14 persen dari tahun ke tahun, dan laba bersih mendekati 50 persen dari tahun ke tahun," katany.

Total revenue Q1 mencapai Rp 15,2 triliun. Pada kuartal II naik menjadi Rp 15,4 triliun atau bertumbuh 1,4 persen.

"Namun kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan tumbuh juga sangat steady ya, dari Q1-Q2 dibandingkan Q1 masih tumbuh 1,4%. Didukung peningkatan ARPU dan traffic data meski Q1 memiliki basis tinggi dari Ramadhan," timpal Danny.

Danny juga menjelaskan basis pelanggan tetap stabil 93,4 juta pelanggan. Sementara ARPU mengalami peningkatan menjadi 46 ribu. Dari segi trafik, Indosat mencatatkan pertumbuhan 19,9%. Peningkatan kuartal per kuartal mencapai 1,6%.

"Mencerminkan konsumsi digital yang terus meningkat," jelasnya.(*)

Di Tengah Perubahan Industri, Wamenaker: Job Fair Buka Peluang Kerja

Tue, 28 Jul 2026 19:44:41 +0700

Magelang , Hariantimes.com - Dalam situasi pasar kerja yang terus berubah, penyelenggaraan Job Fair memiliki peran penting.

Bagaimana tidak? karena mempertemukan secara langsung pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Hal itu diutarakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair Kota Magelang Tahun 2026 di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (28/07/2026).

Wamenaker menegaskan, Job Fair menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja sekaligus mempertemukan talenta dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di tengah perubahan pasar kerja.

Menurutnya, Job Fair memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja karena tidak hanya menghadirkan informasi peluang kerja, tetapi juga membuka ruang interaksi langsung dengan perusahaan, proses rekrutmen, serta pemahaman mengenai kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.

“Job Fair bukan hanya tempat mencari lowongan pekerjaan, tetapi juga menjadi ruang bagi pencari kerja untuk mengenali kebutuhan industri dan mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja,” katanya.

Wamenaker menambahkan, perubahan industri juga menghadirkan peluang baru di berbagai sektor. Karena itu, pencari kerja perlu terus meningkatkan kompetensi, baik keterampilan teknis maupun keterampilan nonteknis, seperti komunikasi, kemampuan beradaptasi, dan pemecahan masalah.

“Tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan terus belajar akan memiliki daya saing lebih kuat dalam menghadapi perubahan dunia kerja,” ujar Wamenaker.

Selain membuka akses terhadap pekerjaan di sektor formal, Wamenaker juga mengajak masyarakat melihat UMKM sebagai bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, UMKM bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga tempat masyarakat mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian.

“UMKM bukan sekadar alternatif, tetapi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Banyak peluang dapat berkembang dari sektor ini,” jelasnya.(*)

Pemkab Siak Perbaiki 152,3 Km Jalan Rusak

Tue, 28 Jul 2026 17:55:18 +0700

Siak, Hariantimes.com - Meski dihadapkan pada efisiensi anggaran, defisit keuangan dan kewajiban pembayaran utang daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan.

Dalam setahun terakhir, pemerintah daerah telah menangani pemeliharaan sepanjang 152,30 kilometer jalan kabupaten dengan skema bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak, Ardi Irfandi mengatakan penanganan difokuskan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Di tengah efisiensi anggaran dan defisit yang luar biasa, Ibu Bupati bersama Pak Wakil tetap menjadikan infrastruktur, terutama jalan kabupaten, sebagai prioritas. Penanganannya dilakukan secara parsial sesuai ketersediaan anggaran," kata Ardi, Selasa (28/07/2026).

Selain pemeliharaan sepanjang 152,30 kilometer, Dinas PUPR juga telah menyelesaikan peningkatan jalan sepanjang 6,577 kilometer yang mencakup ruas Sawit Permai–Teluk Merbau, Siak–Tumang, dan Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pemkab Siak juga mendapat dukungan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 melalui APBN untuk merekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer.

Ardi menjelaskan, total jaringan jalan di Kabupaten Siak mencapai 3.126,652 kilometer, terdiri atas 171,25 kilometer jalan nasional, 110,34 kilometer jalan provinsi, 1.583,969 kilometer jalan kabupaten, dan 1.261,093 kilometer jalan desa.

Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat meningkatkan seluruh ruas jalan yang rusak. Karena itu, penanganan sementara difokuskan pada pekerjaan pemeliharaan seperti penambalan (patching), penyulaman, rekondisi lapis dasar (base), hingga pembangunan box culvert di titik-titik prioritas.

Ardi juga mengingatkan masyarakat bahwa tidak semua jalan rusak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah ruas, seperti Jalan Pemda menuju Tualang dan Simpang Bakal menuju Kilometer 11, merupakan jalan berstatus provinsi sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Ardi, Pemkab Siak telah beberapa kali menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar ruas-ruas tersebut segera diperbaiki. Bahkan, sebagian penanganannya kini didorong melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berada di sekitar lokasi.

Untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten, Pemkab Siak juga menggandeng sejumlah perusahaan melalui program CSR. Kolaborasi itu dilakukan bukan dalam bentuk bantuan dana, melainkan penyediaan material yang selanjutnya dikerjakan bersama pemerintah.

"Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan yang menjadi prioritas bisa segera ditangani di tengah keterbatasan anggaran," ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup sejumlah koridor prioritas, antara lain ruas Siak–Bunga Raya–Sabak Auh, Tumang–Muara Kelantan, Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, Maredan–Tualang, Hang Lekir II, Simpang KITB–Sungai Rawa, Simpang Siak–Terminal Lama, hingga Pencing Bekulo–Jambai Makmur di Kecamatan Kandis.

Perusahaan yang dilibatkan di antaranya PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal, serta sejumlah perusahaan lainnya.

Saat ini, sejumlah draf nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan telah selesai dibahas dan sebagian telah memasuki proses penandatanganan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak. Sementara beberapa perusahaan lainnya masih dalam tahap pembahasan.

Ardi menambahkan, Pemkab Siak terus memperjuangkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal. Dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan jalan baru melalui APBD masih belum memungkinkan sehingga pemerintah memfokuskan anggaran pada pemeliharaan dan perbaikan ruas-ruas prioritas.

"Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Salah satu tujuannya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah dan memastikan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski disiplin fiskal diterapkan sangat ketat," kata Ardi.(*)

Semangat Untuk Persatuan Indonesia, PWI Pusat dan Hotman Paris Sepakat Akhiri Polemik

Tue, 28 Jul 2026 17:31:23 +0700

Jakarta, Hariantimes.com - Semangat #UntukPersatuanIndonesia menjadi landasan pertemuan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir dengan Hotman Paris Hutapea yang dimediasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (28/07/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk mengakhiri polemik melalui dialog, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum PWI Pusat dan seluruh insan pers atas pernyataannya yang sebelumnya menimbulkan keberatan di kalangan wartawan. Permintaan maaf tersebut diterima sebagai bentuk itikad baik dan komitmen untuk membangun hubungan yang saling menghormati antara profesi advokat dan profesi wartawan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa sejak awal langkah hukum yang ditempuh PWI bukan dilandasi semangat permusuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme profesi wartawan.

"PWI berkewajiban menjaga kehormatan profesi wartawan. Ketika ada pernyataan yang dipandang merendahkan martabat wartawan, organisasi harus hadir dan bersikap. Namun ketika telah ada kesadaran, permintaan maaf yang tulus, serta komitmen untuk saling menghormati, maka PWI juga berkewajiban mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan persatuan bangsa," ujar Akhmad Munir.

Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh PWI telah mencapai tujuan utamanya, yakni memulihkan kehormatan profesi wartawan serta menegaskan bahwa insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dihormati oleh siapa pun.

"Penyelesaian ini bukan berarti membenarkan pernyataan yang pernah disampaikan. Justru melalui proses ini, tujuan menjaga martabat wartawan telah tercapai. Setelah ada permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulangi, maka yang harus dikedepankan adalah semangat persatuan Indonesia," tegasnya.

Akhmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah memediasi pertemuan tersebut sehingga persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan bermartabat.

Sejalan dengan kesepahaman yang telah dicapai, PWI Pusat akan menindaklanjuti proses administrasi pencabutan laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PWI Pusat berharap penyelesaian ini menjadi contoh bahwa setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Persatuan Indonesia adalah kepentingan yang lebih besar. PWI akan tetap teguh menjaga kehormatan profesi wartawan, namun ketika tujuan tersebut telah tercapai melalui permintaan maaf, dialog, dan saling menghormati, maka semangat persatuan bangsa harus kita kedepankan. Itulah makna penyelesaian yang bermartabat," tutup Akhmad Munir.(*)

Kemenkum Riau Gandeng RAPP Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual

Tue, 28 Jul 2026 17:26:44 +0700

Pelalawan, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat komitmen dalam mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Melalui Bidang Kekayaan Intelektual, Kanwil Kementerian Hukum Riau melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Pengajuan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Merek dan Hak Cipta di lingkungan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Pelalawan, Selasa (28/07/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan pendampingan langsung kepada dunia usaha, mitra industri, dan masyarakat dalam melindungi karya serta inovasi yang dihasilkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kehadiran Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui jajaran Bidang Kekayaan Intelektual, Kanwil Kementerian Hukum Riau terus mendorong agar pelaku usaha dan UMKM semakin memahami pentingnya pendaftaran KI sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus peningkatan nilai ekonomi produk.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan RAPP yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran langsung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. RAPP menilai pendampingan ini memiliki arti penting bagi perusahaan, mitra binaan, serta komunitas sekitar dalam memahami manfaat perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai karya, inovasi, dan produk yang memiliki potensi ekonomi.

Dalam pemaparannya, Ketua Pokja Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau, Mirsahwal, menyampaikan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset strategis yang harus dilindungi, terutama bagi pelaku UMKM dan penghasil produk lokal. Perlindungan KI tidak hanya mencegah terjadinya peniruan atau penggunaan tanpa izin, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang usaha, serta memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis perlindungan KI, mulai dari Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, hingga Paten Sederhana. Mirsahwal menekankan pentingnya memahami prinsip first to file, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan, sehingga pelaku usaha perlu segera melakukan pendaftaran untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Selain memberikan pemahaman mengenai manfaat KI, kegiatan juga membahas mekanisme pendaftaran secara daring melalui layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), termasuk fasilitas biaya khusus bagi UMKM dengan rekomendasi dari instansi terkait. Disampaikan pula bahwa merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, serta memberikan peluang pengembangan usaha seperti kerja sama bisnis, waralaba, hingga peningkatan kredibilitas produk.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan pendampingan langsung pengajuan pendaftaran merek serta hak cipta. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau berharap sinergi bersama RAPP dan para pelaku usaha di Kabupaten Pelalawan dapat terus diperkuat dalam menciptakan ekosistem Kekayaan Intelektual yang sadar hukum, inovatif, dan berdaya saing. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib sebagai wujud nyata komitmen Kementerian Hukum Riau dalam melindungi karya serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.(*)

Kanwil Kemenkum Riau Dorong Kesiapan Purnabakti

Tue, 28 Jul 2026 17:23:59 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan memimpin langsung keikutsertaan jajaran Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam kegiatan Sosialisasi Persiapan Pensiun dan Investasi Reksadana bagi Pegawai dan Calon Purnabakti di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Selasa (28/07/2026).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah didampingi Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Nurhayati Sitorus, beserta jajaran Tim Kerja SDM dan para pegawai calon purnabakti di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Riau. Saat ini, terdapat tiga pegawai yang diproyeksikan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun waktu satu hingga lima tahun mendatang.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM, Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa masa purnabakti perlu dipersiapkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, kesehatan, mental, psikologis, dan finansial.

Para calon purnabakti didorong untuk mulai menyusun perencanaan keuangan sejak dini melalui pengelolaan aset, perlindungan keuangan, pemanfaatan asuransi, serta pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses transisi dari masa aktif bekerja menuju masa pensiun dapat berlangsung dengan lebih aman, nyaman, dan terencana.

Materi utama disampaikan oleh Victor Teja, Chief Retail Officer PT Syailendra Capital, yang membahas strategi pengelolaan keuangan menjelang masa pensiun. Dalam paparannya, narasumber menjelaskan pentingnya literasi investasi, termasuk pemahaman mengenai reksadana sebagai salah satu alternatif instrumen untuk menjaga dan mengembangkan nilai aset secara terukur.

Selain membahas potensi investasi, peserta juga diberikan pemahaman mengenai manajemen risiko finansial, pemilihan produk reksadana yang sesuai, serta pentingnya diversifikasi portofolio. Narasumber menekankan bahwa setiap keputusan investasi harus dilakukan secara cermat, berdasarkan tujuan keuangan, jangka waktu, dan kemampuan masing-masing individu dalam menghadapi risiko.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Berbagai pertanyaan disampaikan terkait keamanan produk investasi, strategi pengelolaan portofolio pascapensiun, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan setelah tidak lagi aktif bekerja.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan dan pembekalan kepada para calon purnabakti. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu pegawai mempersiapkan masa pensiun secara matang sehingga tetap mandiri, produktif, aman, dan sejahtera.(*)

Kemenkum Riau Dorong Nanas Mahkota Siak Raih Perlindungan Indikasi Geografis

Tue, 28 Jul 2026 17:21:29 +0700

Siak, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong perlindungan terhadap produk unggulan daerah melalui penguatan Kekayaan Intelektual (KI).

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Penyusunan Deskripsi Indikasi Geografis (IG) Nanas Mahkota Siak yang dilaksanakan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak, Senin (27/07/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pendaftaran Indikasi Geografis sebagai bentuk komitmen dalam melindungi potensi ekonomi kreatif dan produk unggulan masyarakat Riau.

Kegiatan yang diwakili oleh Tim Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan dokumen deskripsi Indikasi Geografis Nanas Mahkota Siak. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek yang menjadi persyaratan pendaftaran IG, mulai dari karakteristik produk, kualitas, reputasi, wilayah geografis, hingga metode budidaya dapat disusun secara komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak, Kaharudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Menurutnya, pendampingan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat perlindungan hukum terhadap Nanas Mahkota Siak yang memiliki keunggulan khas berupa cita rasa manis, tekstur renyah, aroma yang unik, serta karakteristik yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Siak.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih perlu diselesaikan dalam proses penyusunan dokumen IG. Beberapa kendala tersebut antara lain pemetaan wilayah perkebunan Nanas Mahkota Siak yang tersebar di berbagai wilayah dengan luas sekitar 700 hektare, kebutuhan pelaksanaan uji laboratorium produk, serta penyelarasan terkait penetapan logo Indikasi Geografis bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Mahkota Siak.

Menanggapi hal tersebut, Tim Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau yang dipimpin oleh Eva Lusiana dan Aditya Nugraha memberikan pendampingan teknis terkait penyusunan dokumen deskripsi IG. Disampaikan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam pendaftaran Indikasi Geografis, yaitu reputasi, karakteristik, dan kualitas produk. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk membuktikan keterkaitan antara keunggulan Nanas Mahkota Siak dengan faktor geografis wilayah asalnya.

Selain pendampingan penyusunan dokumen, Tim KI Kanwil Kementerian Hukum Riau juga memberikan arahan mengenai pentingnya data pendukung, seperti peta wilayah produksi berbasis titik koordinat, hasil uji laboratorium, sejarah produk, metode budidaya, hingga sistem pengawasan mutu. Kelengkapan data tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memastikan produk memenuhi persyaratan sebagai Indikasi Geografis.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau bersama Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendorong Nanas Mahkota Siak memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Dengan adanya perlindungan tersebut, diharapkan produk unggulan daerah ini semakin memiliki nilai tambah, daya saing yang lebih tinggi, serta mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi petani dan masyarakat Kabupaten Siak.(*)

Kemenkum Riau Kawal Penguatan Regulasi Daerah

Tue, 28 Jul 2026 17:18:35 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berperan dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui keikutsertaan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang membahas sejumlah agenda strategis daerah, Senin (27/07/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mengawal proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkualitas.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menugaskan jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menghadiri rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Kehadiran tersebut menjadi bentuk sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna tersebut diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah. Dalam laporan tersebut disampaikan pentingnya langkah strategis dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna memperkuat kemampuan fiskal serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.

Selain itu, rapat juga membahas penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut mendapat persetujuan dari anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir dan memenuhi kuorum, sehingga dapat dilanjutkan sesuai dengan tahapan pembentukan regulasi daerah.

Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan Laporan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 serta pengumuman pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026. Seluruh agenda tersebut diterima dan disepakati oleh anggota DPRD Provinsi Riau sebagai bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat serta pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas persetujuan laporan hasil kerja Pansus Pendapatan Daerah serta rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ikhwan.

Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan dan regulasi daerah memiliki kualitas yang baik, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar, dan menjadi momentum penguatan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau.(*)

Investasi versi Fortune Indonesia, Kabupaten Siak Masuk Daftar Best Places to Invest

Mon, 27 Jul 2026 21:52:15 +0700

Siak, Hariantimes.com - Kabupaten Siak masuk dalam daftar Best Places to Invest atau daerah terbaik untuk investasi versi Fortune Indonesia.

Pengakuan tersebut menempatkan Siak sejajar dengan sejumlah daerah strategis lainnya di Indonesia yang dinilai memiliki daya saing investasi dan potensi ekonomi yang menjanjikan.

Keberhasilan Kabupaten Siak ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah setempat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah bagi pelaku usaha.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, masuknya Kabupaten Siak dalam daftar tersebut menjadi pengakuan atas berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

"Alhamdulillah Kabupaten Siak menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam investasi menurut Majalah Fortune Indonesia. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras dalam menciptakan iklim investasi di Siak yang aman dan nyaman," kata Afni, Minggu (27/7/2026).

Menurut Afni, capaian tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten Siak.

Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memperkuat pelayanan perizinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memberikan kepastian berusaha bagi investor.

Selain memiliki potensi di sektor perkebunan dan industri hilir, Siak juga terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita terus mempromosikan potensi Kabupaten Siak melalu forum investasi di berbagai kota di Indonesia. Melalui ekspos tersebut para investor mendapatkan informasi dan peluang investasi di Siak," kata Afni lagi.

Ia menjelaskan, untuk menciptakan iklan investasi yang sehat di negeri istana itu, ada tiga hal yang menjadi kunci utama yang diterapkan Pemkab Siak untuk menarik investasi.

Pertama, mempermudah proses pemberian perizinan kepada investor. Kedua, mengharamkan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik. Ketiga, memberikan berbagai insentif bagi investor yang menanamkan modal di Kabupaten Siak.

Sesuai dalam daftar Fortune Indonesia Best Places to Invest, ada enam provinsi terbaik untuk investasi di Indonesia dan Provinsi Riau masuk sebagai salah satunya.

Selain Siak, ada lima kabupaten lainya yang juga dinilai terbaik untuk investasi di Indonesia. Masing-masing kabupaten itu, Kabupaten Badung, Bintan, Kolaka, Bekasi, Morowali, Muara Enim, dan Sidoarjo.

Sementara pada kategori kota, Pekanbaru dan Dumai turut masuk dalam daftar bersama Balikpapan, Batam, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Samarinda, Semarang, dan Surabaya.

Diketahui daftar Fortune Indonesia Best Places to Invest disusun berdasarkan tingkatan pemerintahan daerah dan diurutkan secara alfabetis.

Masuknya Siak dalam daftar daerah terbaik untuk investasi dinilai menjadi peluang untuk memperluas kerja sama dengan investor domestik maupun mancanegara.

Pemerintah Kabupaten Siak berharap pengakuan tersebut dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai investasi, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(*)

KPU dan PWI Pekanbaru Teken MoU Perkuat Sinergi Informasi dan Tangkal Hoaks Pemilu

Mon, 27 Jul 2026 19:47:49 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Kota Pekanbaru melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Hubungan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan.

Kerja sama yang menjadi yang pertama antara kedua lembaga itu ditandatangani di Kantor KPU Kota Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja, Senin (27/07/2026).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira, bersama Ketua PWI Pekanbaru, Andre Zaky. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi yang dihadiri jajaran pengurus PWI Pekanbaru serta pimpinan dan jajaran KPU Kota Pekanbaru.

Ketua PWI Pekanbaru, Andre Zaky, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antara PWI Pekanbaru dan KPU Pekanbaru sebagai mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Menurut Andre, nota kesepahaman ini menjadi kerja sama perdana yang dijalin kedua belah pihak dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

"Ini perdana kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak. PWI Pekanbaru ke depan tentu akan mendukung KPU dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam bentuk penyampaian informasi dan sosialisasi," kata Andre usai pertemuan.

Ia menegaskan, PWI Pekanbaru siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait tahapan Pemilu maupun berbagai program yang dijalankan KPU.
Selain itu, lanjutnya, kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya menangkal penyebaran informasi bohong atau hoaks yang berkaitan dengan kepemiluan.

"Dengan poin-poin kerja sama ini, kita berharap dapat direalisasikan, terutama dalam mengatasi informasi hoax. Sehingga jika adanya informasi yang liar dapat dikonfirmasikan langsung ke KPU, dan dapat diluruskan segera," ujar Andre.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira, menilai PWI merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu pilar demokrasi ini adalah Pers. Kami paham bahwa PWI merupakan mitra strategis kami di KPU, salah satunya dalam tahap Pilkada kami sangat membutuhkan pers," ucapnya.

Raga berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin memperkuat sinergi antara KPU dan PWI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang berkualitas di Kota Pekanbaru.

"Banyak cara, salah satunya mungkin dari informasi-informasi hoaks yang kita hilangkan melalui PWI ini," pungkasnya.(*)

Kemenkum Riau Dorong Perlindungan Kekayaan Intelektual di STAI Sultan Syarif Hasyim Siak

Mon, 27 Jul 2026 19:40:30 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi melalui koordinasi dan pendampingan pembentukan akun Sentra Kekayaan Intelektual (KI) serta pencatatan hak cipta.

Kegiatan ini berlangsung di STAI Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Senin (27/07/2026), dengan Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan secara virtual dari lokasi terpisah.

Meski tidak hadir secara langsung, keikutsertaan Kepala Kanwil secara virtual menegaskan komitmen pimpinan untuk mendukung seluruh upaya perlindungan kekayaan intelektual bagi karya inovatif dosen dan mahasiswa.

Dalam kegiatan tersebut, tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Riau memimpin pendampingan teknis pembuatan akun Sentra KI dan pencatatan hak cipta, yang menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola layanan KI di perguruan tinggi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua LPPM STAI Sultan Syarif Hasyim, Ibu Wiwi Indra Mariana, Ketua dan Operator Sentra KI kampus, serta jajaran Analis KI dari Kanwil Kemenkum Riau, termasuk Eva Lusiana, Aditya Nugraha, Yuslelly Sembiring, Markus Yanrul Situngkir, dan Abdul Aziz Syar.

Kepala LPPM menyampaikan apresiasi atas bimbingan teknis dan pendampingan yang diberikan, yang diyakini akan mendorong ekosistem inovasi kampus agar lebih legal dan bernilai tinggi.

Dalam sambutannya, tim Kanwil Riau menekankan pentingnya pemanfaatan penuh akun Sentra KI oleh seluruh dosen dan mahasiswa. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap karya inovatif, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dari riset dan produk kreatif yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kepala Kanwil, melalui arahan yang disampaikan secara virtual, menekankan bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual merupakan upaya strategis untuk mendorong inovasi dan kreativitas di Provinsi Riau.

Proses pendampingan teknis meliputi pembuatan empat akun Sentra KI yang mencakup kategori hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Selain itu, pendaftaran hak cipta atas karya dosen dan mahasiswa telah dilakukan, memastikan seluruh aset kreatif kampus terlindungi secara hukum sejak awal. Tim Kanwil juga memberikan panduan pemanfaatan aplikasi untuk pencatatan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual secara digital.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib, dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Riau dan STAI Sultan Syarif Hasyim diharapkan menjadi model sinergi yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas kampus dalam mengelola kekayaan intelektual dan mendorong pemanfaatan inovasi secara optimal.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Riau menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, transparan, dan akuntabel di Provinsi Riau, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang hukum dan inovasi.(*)

Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Kesiapan Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026

Mon, 27 Jul 2026 19:37:09 +0700

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi atau Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (27/07/2026).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah didampingi Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Nurhayati Sitorus, beserta jajaran Tim Kerja SDM dan para mentor Program Pemagangan Nasional Kanwil Kementerian Hukum Riau. Kehadiran jajaran terkait merupakan bentuk kesiapan Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program pemagangan, mulai dari proses rekrutmen hingga pendampingan peserta.

Rapat dipimpin oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Kegiatan bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memberikan kejelasan mengenai mekanisme, pembagian tanggung jawab, serta tata laksana penyelenggaraan pemagangan agar dapat berjalan secara efektif, transparan, tertib, dan akuntabel.

Dalam pemaparannya, Biro SDM menjelaskan kebijakan partisipasi Kementerian Hukum dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026. Secara keseluruhan, Kementerian Hukum membuka 867 lowongan pada 47 unit penyelenggara. Pada Batch I tersedia 667 lowongan yang tersebar pada 35 unit penyelenggara, dengan Kanwil Kementerian Hukum Riau memperoleh alokasi sebanyak 30 lowongan. Sementara itu, sebanyak 204 lowongan pada 13 unit penyelenggara akan diakomodasi pada Batch II.

Biro SDM juga memaparkan tahapan pelaksanaan Batch I, yaitu pendaftaran peserta pada 16–28 Juli 2026, proses rekrutmen dan pengusulan peserta pada 29 Juli–5 Agustus 2026, seleksi nasional dan pengumuman pada 7 Agustus 2026, serta dimulainya pelaksanaan magang pada 10 Agustus 2026 dengan durasi selama enam bulan. Seluruh unit penyelenggara diminta memastikan setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selain membahas jadwal pelaksanaan, rapat turut menekankan pentingnya peran operator dan mentor dalam pengelolaan program melalui platform Maganghub. Operator bertanggung jawab memastikan kelengkapan administrasi dan pengelolaan data peserta, sedangkan mentor memiliki peran strategis dalam mendampingi, mengarahkan, serta mengevaluasi perkembangan peserta selama menjalani program pemagangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara Biro SDM Sekretariat Jenderal dengan kantor wilayah dan unit utama. Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis, penyelesaian kendala penggunaan aplikasi Maganghub, serta mekanisme penetapan mentor di masing-masing satuan kerja.

Melalui rapat tersebut, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Riau untuk mengawal seluruh rangkaian program secara optimal. Tim Kerja SDM bersama para mentor diharapkan memastikan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pendampingan peserta berjalan lancar, sehingga Program Pemagangan Nasional mampu memberikan pengalaman kerja yang bermanfaat sekaligus mendukung pengembangan kompetensi lulusan perguruan tinggi.(*)