Boy Bahrin: Kami Tidak Pernah Diperhatikan Pak Gubernur

Tiku, Hariantimes.com - Nelayan di kawasan Pasia Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), keterbatasan pasokan es, hingga belum tersedianya pelabuhan pengaman untuk kapal dan bagan.

Bagaimana tidak? Karena persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak tersebut berpengaruh langsung terhadap aktivitas dan pendapatan nelayan.

Keluhan tersebut disampaikan pengusaha Bagan Pasia Tiku, Boy Basri Tanjung kepada wartawan, Minggu (20/09/2026).

Menurut Boy, kebutuhan BBM nelayan di kawasan Tiku mencapai sekitar 20 ton per minggu. Namun, kebutuhan tersebut belum terpenuhi sehingga aktivitas melaut kerap terganggu.

Boy mengungkapan, biaya operasional satu armada nelayan dapat mencapai sekitar Rp5,5 juta per hari, yang mencakup kebutuhan ransum, transportasi, serta BBM untuk menuju lokasi penangkapan ikan. Namun, pendapatan nelayan tidak selalu sebanding dengan biaya operasional. Dalam kondisi tertentu, penghasilan yang diperoleh hanya sekitar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu.

Selain BBM, Boy menyoroti keterbatasan ketersediaan es untuk kebutuhan nelayan. Bahkan sebagian kebutuhan es masih harus didatangkan dari Padang dan Pariaman.

Menurutnya, kapasitas produksi es yang tersedia di kawasan tersebut hanya sekitar 150 batang, sementara kebutuhan nelayan mencapai sekitar 400 batang.

Boy menilai keberadaan fasilitas produksi es yang memadai penting bagi nelayan karena es merupakan kebutuhan utama untuk menjaga hasil tangkapan selama proses melaut hingga dibawa ke daratan.

"Yang sangat kami butuhkan pabrik es. Karena pasokan Es Masih Didatangkan dari Luar Tiku. Kalau mau melaut, tunggu es dulu. Setelah itu esnya tidak ada, kami istirahat dulu. Untuk itu, kami masih mendatangkan dari Pariaman. Sementara pabrik di sini bagusnya tidak dipakai lagi, percuma saja," katanya.

Empat Kapal Karam

Persoalan lain yang disoroti Boy adalah belum tersedianya pelabuhan atau dermaga pengaman bagi kapal dan bagan nelayan Tanjung Mutiara.

Boy menyebutkan, dalam tahun ini sudah ada empat kapal yang karam. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya fasilitas pelabuhan pengaman yang dapat digunakan nelayan.

"Dalam tahun ini saja sudah empat kapal kami tenggelam karena kami tidak punya pelabuhan," ujarnya Boy mengatakan, pelabuhan pengaman telah lama diusulkan. Namun hingga kini belum terealisasi.

"Kami tidak punya Pelabuhan pengamanan bagan," pungkas Boy menyebutkan, jumlah armada nelayan di kawasan tersebut sekitar 26 armada. Dan secara umum armada tersebut masih layak digunakan, tetapi tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk sejumlah kebutuhan dan fasilitas penunjang.

"Kalau kami meminta bantuan, tidak pernah diindahkan," ujarnya Boy juga meminta pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sumatera Barat lebih aktif melihat langsung kondisi nelayan di lapangan.

"Kami berharap Pak Gubernur turun melihat kondisi nelayan secara langsung. Sekali-sekali melihat nasib nelayan di sini, baru tahu bagaimana kondisi nelayan," katanya.

Tak Pernah Ada Perhatian Pemerintah

Boy menyebut jumlah nelayan di kawasan Tiku diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang.

Boy menilai sektor perikanan memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Tanjung Mutiara dan Sumatera Barat sehingga persoalan yang dihadapi nelayan perlu mendapat perhatian.

Boy uga mengaku telah menyampaikan aspirasi terkait persoalan nelayan kepada pemerintah. Namun, keluhan tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan.

"Sering kami melaporkan itu, tapi tidak pernah ada perhatian," ujarnya.

Terkait dukungan dari legislatif, Boy menyebutkan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pernah turun tangan membantu mengurus persoalan BBM ketika nelayan mengalami kesulitan.

Boy juga mengapresiasi perhatian dari kepala dinas terkait yang disebutnya kerap menanyakan kondisi nelayan.

Boy berharap Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Agam memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan dasar nelayan, terutama ketersediaan BBM, pasokan es, serta pembangunan pelabuhan atau dermaga pengaman.

"Pak Gubernur tolonglah perhatikan kami para nelayan di Tiku ini. Bahwa nelayan yang ada di Tiku ini, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 1.500 orang. Kami tidak pernah tersentuh oleh Pak Gubernur. Tolonglah perhatikan kami. Usaha kami, bagan-bagan kami, enggak ada respon dari Bapak sama sekali. Kami dari masyarakat nelayan, Bapak, tolong diperhatikanlah kami sedikit. Karena kami, kehidupan kami juga menunjang ekonomi yang ada di untuk Sumatera Barat ini, yaitu dari nelayan. Harapan kami, Pak Gubernur turun melihat langsung nasib nelayan di Tiku," kata Boy menegaskan pernyataannya ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kritik atas kondisi yang dialami nelayan Tanjung Mutiara. Terutama BBM yang selalu sulit kami dapatkan. Selalu dipersulit untuk BBM untuk nelayan. Sementara kami yang menjerit tidak pernah Bapak perhatikan. Padahal pemerintah, Bapak Prabowo sendiri, itu menginstruksikan kepada seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia untuk menyejahterakan nelayan dan petani. Tapi kami enggak pernah dapat perhatian. Di mana itu rasa-rasa rasa perikemanusiaan Bapak, kami sebagai nelayan?

"Saya bertanggung jawab untuk mengatakan itu. Kami sebagai nelayan ingin diperhatikan," tegasnya.(*)

Bagaimana tidak? Karena persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak tersebut berpengaruh langsung terhadap aktivitas dan pendapatan nelayan.

Keluhan tersebut disampaikan pengusaha Bagan Pasia Tiku, Boy Basri Tanjung kepada wartawan, Minggu (20/09/2026).

Menurut Boy, kebutuhan BBM nelayan di kawasan Tiku mencapai sekitar 20 ton per minggu. Namun, kebutuhan tersebut belum terpenuhi sehingga aktivitas melaut kerap terganggu.

Boy mengungkapan, biaya operasional satu armada nelayan dapat mencapai sekitar Rp5,5 juta per hari, yang mencakup kebutuhan ransum, transportasi, serta BBM untuk menuju lokasi penangkapan ikan. Namun, pendapatan nelayan tidak selalu sebanding dengan biaya operasional. Dalam kondisi tertentu, penghasilan yang diperoleh hanya sekitar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu.

Selain BBM, Boy menyoroti keterbatasan ketersediaan es untuk kebutuhan nelayan. Bahkan sebagian kebutuhan es masih harus didatangkan dari Padang dan Pariaman.

Menurutnya, kapasitas produksi es yang tersedia di kawasan tersebut hanya sekitar 150 batang, sementara kebutuhan nelayan mencapai sekitar 400 batang.

Boy menilai keberadaan fasilitas produksi es yang memadai penting bagi nelayan karena es merupakan kebutuhan utama untuk menjaga hasil tangkapan selama proses melaut hingga dibawa ke daratan.

"Yang sangat kami butuhkan pabrik es. Karena pasokan Es Masih Didatangkan dari Luar Tiku. Kalau mau melaut, tunggu es dulu. Setelah itu esnya tidak ada, kami istirahat dulu. Untuk itu, kami masih mendatangkan dari Pariaman. Sementara pabrik di sini bagusnya tidak dipakai lagi, percuma saja," katanya.

Empat Kapal Karam

Persoalan lain yang disoroti Boy adalah belum tersedianya pelabuhan atau dermaga pengaman bagi kapal dan bagan nelayan Tanjung Mutiara.

Boy menyebutkan, dalam tahun ini sudah ada empat kapal yang karam. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya fasilitas pelabuhan pengaman yang dapat digunakan nelayan.

"Dalam tahun ini saja sudah empat kapal kami tenggelam karena kami tidak punya pelabuhan," ujarnya Boy mengatakan, pelabuhan pengaman telah lama diusulkan. Namun hingga kini belum terealisasi.

"Kami tidak punya Pelabuhan pengamanan bagan," pungkas Boy menyebutkan, jumlah armada nelayan di kawasan tersebut sekitar 26 armada. Dan secara umum armada tersebut masih layak digunakan, tetapi tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk sejumlah kebutuhan dan fasilitas penunjang.

"Kalau kami meminta bantuan, tidak pernah diindahkan," ujarnya Boy juga meminta pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sumatera Barat lebih aktif melihat langsung kondisi nelayan di lapangan.

"Kami berharap Pak Gubernur turun melihat kondisi nelayan secara langsung. Sekali-sekali melihat nasib nelayan di sini, baru tahu bagaimana kondisi nelayan," katanya.

Tak Pernah Ada Perhatian Pemerintah

Boy menyebut jumlah nelayan di kawasan Tiku diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang.

Boy menilai sektor perikanan memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Tanjung Mutiara dan Sumatera Barat sehingga persoalan yang dihadapi nelayan perlu mendapat perhatian.

Boy uga mengaku telah menyampaikan aspirasi terkait persoalan nelayan kepada pemerintah. Namun, keluhan tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan.

"Sering kami melaporkan itu, tapi tidak pernah ada perhatian," ujarnya.

Terkait dukungan dari legislatif, Boy menyebutkan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pernah turun tangan membantu mengurus persoalan BBM ketika nelayan mengalami kesulitan.

Boy juga mengapresiasi perhatian dari kepala dinas terkait yang disebutnya kerap menanyakan kondisi nelayan.

Boy berharap Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Agam memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan dasar nelayan, terutama ketersediaan BBM, pasokan es, serta pembangunan pelabuhan atau dermaga pengaman.

"Pak Gubernur tolonglah perhatikan kami para nelayan di Tiku ini. Bahwa nelayan yang ada di Tiku ini, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 1.500 orang. Kami tidak pernah tersentuh oleh Pak Gubernur. Tolonglah perhatikan kami. Usaha kami, bagan-bagan kami, enggak ada respon dari Bapak sama sekali. Kami dari masyarakat nelayan, Bapak, tolong diperhatikanlah kami sedikit. Karena kami, kehidupan kami juga menunjang ekonomi yang ada di untuk Sumatera Barat ini, yaitu dari nelayan. Harapan kami, Pak Gubernur turun melihat langsung nasib nelayan di Tiku," kata Boy menegaskan pernyataannya ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kritik atas kondisi yang dialami nelayan Tanjung Mutiara. Terutama BBM yang selalu sulit kami dapatkan. Selalu dipersulit untuk BBM untuk nelayan. Sementara kami yang menjerit tidak pernah Bapak perhatikan. Padahal pemerintah, Bapak Prabowo sendiri, itu menginstruksikan kepada seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia untuk menyejahterakan nelayan dan petani. Tapi kami enggak pernah dapat perhatian. Di mana itu rasa-rasa rasa perikemanusiaan Bapak, kami sebagai nelayan?

"Saya bertanggung jawab untuk mengatakan itu. Kami sebagai nelayan ingin diperhatikan," tegasnya.(*)