Lindungi Hak Buruh, Pemerintah Perketat Aturan Main Outsourcing

Jakarta, Hariantimes.com - Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui penerbitan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Regulasi ini secara tegas membatasi jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan serta memperketat kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dalam aturan baru ini, pekerjaan alih daya kini dibatasi hanya pada bidang-bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan dan minuman (catering), layanan pengamanan (security), penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

"Perusahaan pemberi kerja kini wajib memiliki perjanjian tertulis yang mencantumkan detail pekerjaan, jangka waktu, hingga perlindungan kerja. Di sisi lain, perusahaan alih daya diwajibkan memenuhi hak dasar pekerja tanpa terkecuali, meliputi upah layak dan upah lembur, waktu istirahat dan cuti tahunan, jaminan sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan Tunjangan Hari Raya (THR) dan hak atas PHK.

Menaker menegaskan, pemerintah tidak segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Tujuannya adalah menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

"Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak buruh, dengan semangat 'Maju industrinya, sejahtera pekerjanya'," ujar Yassierli dalam siaran pers, Kamis (30/04/2026).

Pemerintah menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten demi terciptanya kepastian hukum bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.(*)