.jpeg)
Diduga Sejumlah Perangkat Desa Jalur Patah Terima Dana BLT-DD Covid-19
Ilustrasi Dana BLT-DD
Jalur Patah, HarianTimes.com - Diduga penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Jalur Patah salah sasaran.
Pasalnya, sejumlah perangkat atau aparatur pejabat Pemerintahan Desa Jalur Patah, Kenegerian Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi ikut menerima dana BLT-DD yang diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang warga yang sengaja tidak disebutkan namanya demi keselamatannya, kepada HarianTimes.com pada Minggu (7/6/2020) di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya (Sentra), Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Sesuai dengan yang diundangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.
Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.
Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Mengacu pada peraturan tersebut, menjadi jelaslah bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. "Dalam peraturan yang ada kan sudah jelas bahwa perangkat atau aparat desa dan BPD tidak dibenarkan ikut sebagai penerima BLT-DD tersebut," ujar salah seorang warga tersebut.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa (DD) adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.
Terkait hal ini, dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tegas ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Terkait siapa yang melakukan pendataan penduduk miskin sebagai penerima BLT dari Dana Desa ? Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sudah ditentukan bahwa mekanisme pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Relawan yang dimaksudkan adalah Relawan Tanggap Covid-19, yang perintah pembentukannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020.
"Tapi semua aturan dalam pendataan tidak pernah dilakukan. Mengapa demikian ? Buktinya kok bisa perangkat atau aparat desa yang menerima BLT-DD tersebut?," ucap warga yang tidak disebutkan namanya itu.
Sementara warga yang miskin dan sudah tidak punya suami serta juga tidak sebagai penerima PKH malah tidak terdata sebagai penerima BLT-DD di Desa Jalur Patah," tambahnya.
"Sedangkan warga yang sudah bertahun tahun tidak lagi tinggal di Desa Jalur Patah tetap terdata dan menerima dana BLT-DD, kan lucu dan aneh," tegasnya mengakhiri.*
Tulis Komentar