.jpeg)
Staf Teknis Mensos RI Ikut Rakor OPD di Meranti
Syamsuddin: Saya Berharap Kemensos Dapat Memfasilitasi Meranti Masuk Kawasan 3T
Staf Teknis Menteri Sosial RI, Restu Hapsari ikut dalam rakor OPD di Gedung Biru Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (09/03/2020) sore.
Meranti, Hariantimes.com - Staf Teknis Menteri Sosial RI, Restu Hapsari ikut dalam rapat koordinasi (rakor) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Biru Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (09/03/2020) sore.
Restu Hapsari turut serta dalam rakor membahas usulan bantuan pengentasan masalah sosial ini juga untuk menampung masukkan dan usulan program dari seluruh OPD di Meranti yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial untuk diperjuangkan di tingkat pusat. Dan usulan program lainnya yang kemungkinan dapat disinergikan dengan Kementerian terkait lainnya.
Hadir dalam rakor yang dipimpin Asisten I Sekdakab. Meranti Syamsuddin SH MH antara lain Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Meranti Agusyanto S.Sos M.Si, Kepala OPD dan Perwakilan OPD, serta para Camat daerah Lokpri.
"Kami datang ke Meranti adalah dalam rangka mereview dampak dan keberhasilan pelaksanaan program Kementerian Sosial RI. Di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai. Dan kami ini memang sengaja memilih daerah yang secara geografis minim infrastruktur dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi agar dapat diberikan perhatian serius salah satunya Kabupaten Meranti yang angka kemiskinannya tertinggi di Riau," beber Restu.
Diakui Restu, selama 3 hari berada di Meranti dirinya sudah mengunjungi beberapa desa di Kecamatan Merbau dan bertemu dengan Pendamping PKH serta berdialog dengan keluarga penerima manfaat.
Dan untuk program nasional keluarga harapan, sebut Restu, masih akan dijalankan hingga 5 tahun kedepanya. Karena dinilai berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan. Dan sekarang juga telah berjalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Dimana KPM dapat memanfaatkan bantuan dana yang diberi untuk membeli kebutuhan pokoknya di E-Warung seperti Sembako, Beras, Telur, Daging, Ikan segar, Kacang kacangan, hingga buah-buahan agar anggota KPM khususnya balita mendapat asupan gizi yang cukup dalam upaya mencegah terjadinya Stunting," papar Restu Hapsari.
Setelah memaparkan maksud dan tujuannya, dalam rakor tersebut Restu Hapsari meminta saran dan masukan dari seluruh OPD yang hadir terkait berbagai masalah sosial pemberdayaan masyarakat yang dihadapi di Meranti.
"Kita akan membawa masalah itu ke Kementerian untuk dicarikan solusi termasuk bantuan dalam bentuk kegiatan. Karena saat ini Kementerian Sosial RI siap memberikan bantuan modal usaha maksimal Rp20 Juta yang diperuntukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB). Tujuannya untuk membina masyarakat agar dapat menjadi interpretasi baru di daerah, tapi syaratnya harus melalui KUB," jelas Restu.
Selain bantuan untuk KUB Kementrian Sosial juga dapat membantu dana untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang bantuan dananya bisa lebih besar dibandingkan KUB.
Menyikapi hal itu, Asisten I Sekdakab Meranti, Syamsuddin SH MH mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Staf Teknis Menteri Sosial RI Restu Hapsari. Sebagai Kabupaten baru dan termasuk dalam kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Bamun sangat minim bantuan pusat. Minimnya bantuan pusat ini dikarenakan meski dikategorikan masuk dalam kawasan 3 T. Namun tidak masuk dalam SK Presiden.
"Saya berharap kepada Kementerian Sosial agar dapat memfasilitasi agar kedepanya Meranti masuk dalam kawasan 3T yang di SK kan oleh Presiden," harap Syamsuddin.
Sebagai daerah Kepulauan dengan tekstur tanah Gambut, sebut Syamsuddin, Kepulauan Meranti juga termasuk daerah yang berpotensi terjadi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan seperti yang tiap tahun dirasakan oleh masyarakat Meranti.
Selain masalah sosial yang disampaikan oleh Asisten I Sekda, satu-persatu perwakilan OPD juga menyampaikan usulan dan masukan. Seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial Meranti Agusyanto yang berharap kepada Kementrian Sosial dapat mempermudah daerah dalam melakukan Update data masyarakat miskin.
Dijelaskan Agusyanto, saat ini terdapat 52 KK yang berasal dari Komunitas Adat terpencil, meski tergolong miskin namun mereka belum tersentuh bantuan dari Kementrian karena belum terdata.
Mereka berada di sekitar Desa Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Desa Bungur Kecamatan Rangsang Pesisir yang pernah menjadi daerah pemberdayaan masyarakat adat terpencil.
"Kami berharap kedepanya 52 KK yang berasal dari masyarakat adat terpencil ini, dapat bantuan pemberdayaan KAT di 12 Provinsi di Indonesia," harapnya.
Selain itu Dinas Sosial juga mengusulkan pembangunan panti rehabilitasi untuk para pecandu Narkoba dan panti orang gila karena hingga saat ini fasilitas itu belum dimiliki Meranti padahal sudah terdapat banyak kasus.
Menyikapi usulan itu Restu Hapsari, menjelaskan untuk masalah Update data masyarakat miskin harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlalu.
"bisa dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan agenda pemutahiran data yang dihadiri oleh RT/RW, Pendamping PKH, Lurah dan Camat, serta pihak Dinas Sosial untuk diteruskan ke Provinsi dan Kementrian," ujarnya.
Dan untuk pemutahiran data tersebut dapat dilakukan 3 bulan sekali dan waktu update ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun tahun sebelumnya untuk menjawab protes dari Kabupaten Kota yang mengalami masalah serupa.
Sementara Direktur RSUD Meranti, dr Ria menyampaikan, pihaknya mengusulkan bantuan untuk penanganan isu yang lagi marak saat ini. Yakni inveksi virus corona. Mulai dari fasilitas peralatan hingga yang paling sederhana alat pelindung diri masker yang kini mulai langka dipasaran.
Usulan program juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan Meranti Husni Gamal yang berharap bantuan kendaraan operasional pustaka keliling agar dapat menjangkau desa-desa yang memiliki medan cukup berat.
Dinas PU Meranti juga mengusulkan fasilitas PAMSIMAS yang saat ini memang sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di desa-desa.
Setelah mendengarkan berbagai keluhan dari OPD terkait masalah sosial yang dihadapi Meranti, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali sangat berharap kepada Staf Tekni Kementerian Sosial RI Restu Hapsari dapat memperjuangkan Meranti ditingkat pusat dengan menjadikan kabupaten termuda di Riau ini sebagai daerah sasaran pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Restu Hapsari mengaku dirinya selalu membuka diri menerima usulan dan masukkan dari semua OPD untuk dibicarakan dalam rapat internal Kementerian Sosial maupun saat Rakor dengan Kementrrian terkait.
Untuk itu, Restu Hapsari meminta OPD untuk membuat usulan dalam bentuk proposal yang lengkap dan jelas untuk diberikan padanya.
"Silahkan membuat usulan proposal bantuan dan berikan kepada saya yang berada di lantai 2 Kantor Kementrian Sosial," sarannya.(*)
Penulis : Tengku Harzuin
Tulis Komentar