.jpeg)
Demi Kepentingan Masyarakat
RTRW Meranti Agar Mengedepankan Fakta di Lapangan
Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi pada rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral.
Metanti, Hariantimes.com - Sebelum diterima dan ditetapkan, penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Meranti agar mengedepankan fakta di lapangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi pada rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka pembahasan RTRW Kota Batam, RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti dan Revisi Perda RTRW Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (03/03/2020).
Di hadapan Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Bupati Meranti Irwan juga mempresentasikan kekhawatirannya mengenai kondisi tata ruang Meranti yang 73,11 persen ditetapkan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Sementara Area Penggunaan Lainnya (APL) hanya berkisar 26.89 Persen. Ketentuan ini sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Faktanya, sebagian besar lahan yang ditetapkan kawasan hutan tersebut merupakan pemukiman warga, fasilitas umum seperti jalan bahkan kuburan umum.
"Kami harap penataan ruang tidak semata-mata berorientasi pada peta. Tetapi pada kondisi lapangan dan kepentingan masyarakat. Kita menginginkan kepentingan masyarakat terlindungi dengan Perda ini. Kita ajukan ini sesuai fakta bukan sesuai keinginan. Karena ada juga kantor pemerintahan yang status lahannya masih hutan. Dengan kondisi ini kami sulit membangun, karena sertifikatnya tidak bisa dikeluarkan. Begitu juga masyarakat rugi karena status lahannya hutan. Ini juga bisa menimbulkan persoalan hukum," ungkap Irwan seraya juga mengatakan, dari 26,89 persen APL masih terkena kebijakan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
"Dengan begini tentu kami sangat sulit membangun. Apalagi untuk mengeluarkan izin investasi yang terkait pemanfaatan lahan," keluh Irwan.
Dijelaskan Irwan, Kepulauan Meranti telah menetapkan Perda RTRW tahun 2014. Bamun saat itu beberapa kabupaten/kota di Riau belum mengesahkan Perda RTRW. Sehingga Perda RTRW Kepulauan Meranti belum dapat diterima. Sementara saat ini banyak terjadi perubahan mulai peraturan perundang-undangan hingga kondisi di lapangan.
"Ini yang harus kita sinkronisasi dan diharmonisasikan kembali dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Seperti ketentuan zonasi daerah pesisir dan penentuan garis pantai terbaru karena di Meranti terjadi perubahan akibat adanya abrasi," jelas Irwan.
Secara khusus, Irwan minta masalah abrasi di Pulau Rangsang menjadi perhatian dan pertimbangan pihak Kementerian. Hal itu perlu didetilkan, karena lahan yang terkena abrasi merupakan perkampungan, kebun, bahkan pemakaman.
Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki menegaskan, Perda RTRW merupakan salah satu landasan pemberian izin. Untuk itulah, pihaknya mendesak agar daerah-daerah cepat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.
"Untuk itulah saya mengingatkan agar daerah yang belum mengesahkan Perda RTRW untuk hati-hati mengeluarkan perizinan," katanya.
Usai pembukaan rakor, Bupati dan sejumlah pejabat yang mendampingi sempat menggelarkan pertemuan kecil dengan Dirjen Abdul Kamarzuki di lobi ruang pertemuan. Di antara pejabat yang mendampingi ada Kepala Dinas PUPR Herman, Kepala Bappeda Makmun Murod, Kepala Disperindagkop AZZA Fatoni dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irmansyah. Juga hadir Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti Budi Satria.(*)
Penulis: Tengku Harzuin
Tulis Komentar