• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasikan Peacemaker Training 2026
Dibaca : 125 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Kepastian Hukum
Dibaca : 117 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Evaluasi Penegakan Hukum KI
Dibaca : 177 Kali
Launching Media8 dan ForKI Riau di LAM Riau, FITRA Soroti Lemahnya Transparansi Pengelolaan Hutan
Dibaca : 189 Kali
Launching Media8 di LAM Riau, WALHI Riau Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan
Dibaca : 177 Kali

  • Home
  • Hukrim

Dugaan Suap NJ ke Ketua Kelompok PPS

Awaluddin: Kita Masih Mengumpulkan Data-Data atau Bukti

Redaksi
Senin, 24 Februari 2020 23:33:50 WIB
Cetak
Ilustrasi.
Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru belum menetapkan NJ sebagai tersangka dugaan uang suap ke Ketua Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara (PPS).  

Soalnya, terkait kasus dugaan politik uang oleh NJ saat proses pemungutan suara pada pemilihan umum April 2019 lalu ini, pihak Polresta Pekanbaru akan mencari alat bukti tambahan (baru).

"Penyidik belum menemukan bukti yang kuat untuk bisa meningkatkan status dari lidik ke penyelidikkan terhadap NJ," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Awaluddin Syam kepada media, Senin (24/02/2020) siang. 

Awal menyampaikan, kesimpulan itu didapat dari hasil gelar perkara yang dilakukan unit Tipikor Satreskrim Polresta Pekanbaru dengan Ditreskrimsus Polda Riau. 

"Jadi saat ini kita masih mengumpulkan data-data atau bukti terkait kasus tersebut," ujarnya. 

Dalam kasus dugaan money politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Pileg dan Pilpres April 2019 lalu itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli, termasuk Ketua PPS Kecamatan Limapuluh berinisial Is yang diduga menerima sejumlah uang dari NJ. 

Bahkan, polisi juga telah mendapat Surat Keterangan (SK) sebagai KPPS milik IS, yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru.

Kasus dugaan suap melibatkan anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat itu terjadi saat proses pemungutan suara pada pemilihan umum April 2019.

Saat itu, NJ yang merupakan calon petahana kembali bertarung di pemilihan legislatif dan berhasil duduk kembali.
 
Hingga kini, NJ belum memberikan keterangan maupun klarifikasi terkait dugaan suap yang menyeret namanya tersebut.

Sementara Is sudah diputus KPU Kota Pekanbaru pada 26 Juni 2019, karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.(*)


[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Jaga Situasi Tetap Kondusif, Polda Riau Perkuat Deteksi Dini dan Patroli

Polda Riau Tangani 37 Kasus Karhutla, 40 Tersangka Diamankan

Perambah Mangrove Ditangkap, Bupati Rohil: Harus Jadi Efek Jera

Geram Lihat Mangrove Dirusak, Kapolda Riau: Tidak Ada Toleransi

Irjen Pol Herry: Tak Ada Ampun bagi Perusak Alam

Tak Kunjung Tuntas, DPRD Pekanbaru Bawa Kasus Mafia Tanah Sudirman ke Jamintel, DPR dan Menteri ATR

Jaga Situasi Tetap Kondusif, Polda Riau Perkuat Deteksi Dini dan Patroli

Polda Riau Tangani 37 Kasus Karhutla, 40 Tersangka Diamankan

Perambah Mangrove Ditangkap, Bupati Rohil: Harus Jadi Efek Jera

Geram Lihat Mangrove Dirusak, Kapolda Riau: Tidak Ada Toleransi

Irjen Pol Herry: Tak Ada Ampun bagi Perusak Alam

Tak Kunjung Tuntas, DPRD Pekanbaru Bawa Kasus Mafia Tanah Sudirman ke Jamintel, DPR dan Menteri ATR



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasikan Peacemaker Training 2026
09 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Kepastian Hukum
09 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Evaluasi Penegakan Hukum KI
09 November 2026
Launching Media8 dan ForKI Riau di LAM Riau, FITRA Soroti Lemahnya Transparansi Pengelolaan Hutan
09 November 2026
Launching Media8 di LAM Riau, WALHI Riau Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan
09 November 2026
Green Riau Jadi Proyek Pertama di Dunia
09 November 2026
Dorong Transparansi Tata Kelola, Taufik Ikram Jamil: LAM Riau Siap Berkolaborasi dengan Media8
09 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Persiapan Peacemaker Training 2026
06 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Forum Pendalaman Materi Perancang
06 November 2026
Kakanwil Kemenkum Riau Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu
06 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 Komisioner KI Riau Turun ke Inhu Lakukan Penguatan Kapasitas PPID
  • 2 Perkuat Sentra KI Perguruan Tinggi, Kanwil Kemenkum Riau Lanjutkan Monitoring
  • 3 Ramli Walid: Kerukunan dan Persatuan Harus Terus Dirawat Bersama
  • 4 Paguyuban yang Tergabung di FPK Riau Sukseskan Arak-Arakkan LAM Riau
  • 5 Dorong Hilirisasi Paten, Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar Road to FBPI 2026
  • 6 Kawal Lima Ranperda Dumai, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Kepastian Hukum Daerah
  • 7 Perkuat Pengawasan Notaris, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Diskusi Evaluasi Kebijakan
  • 8 Kakanwil Kemenkum Riau Terima Audiensi DPD PAPPRI Riau
  • 9 Tujuh Dosen Unilak Raih Jabatan Lektor Kepala 2026
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved