• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
Dibaca : 250 Kali
PASPORIA Hadirkan Hiburan dan Kedekatan Imigrasi dengan Masyarakat Pekanbaru
Dibaca : 256 Kali
Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis
Dibaca : 279 Kali
CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
Dibaca : 361 Kali
Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
Dibaca : 405 Kali

  • Home
  • DPRD Riau

Sempat Dipending Pembahasannya

Ranperda RZWP3K Diajukan Kembali ke Dewan

Redaksi
Jumat, 29 November 2019 13:05:01 WIB
Cetak
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diajukan kembali ke DPRD Riau.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diajukan kembali ke DPRD Riau.

Sebelumnya, draft ranperda RZWP3K sempat ditunda pembahasan oleh DPRD Riau periode lalu. Dan akan dilanjutkan kembali pembahasannya di DPRD Riau dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Riau.

Kepala DKP Riau H Herman Mahmud  dikonfirmasi Kamis (28/11/2019) mengemukakan, ranperda tersebut sudah dilakukan revisi serta perbaikan naskah akademis sesuai permintaan dewan sebelumnya.

"Ranperda tersebut harus dilakukan perbaikan naskah akademisnya," katanya.

DKP sendiri, terang Herman, merupakan leading sektor ranperda yang melibatkan banyak Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemprov Riau. Karena memuat banyak hal yang dituangkan dalam ranperda. Di antaranya mengenai pengembangan dan tata kelola kawasan pesisir maupun pembenahan pulau-pulau kecil.

"Sudah kita ajukan kembali Ranperda RZWP3K ini ke DPRD Riau untuk dilanjutkan kembali pembahasannya di tingkat panitia khusus (pansus). Karena pada Mei 2019 lalu Ranperda ini sempat dipending dewan," sebut Herman.

Ranperda RZWP3K ini, beber Herman, meliputi banyak hal termasuk berbagai regulasi perizinan dan tata kelola kawasan pesisir beserta pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Provinsi Riau.

Mantan Kepala DKP Bengkalis ini juga menyampaikan, dalam pembahasan Ranperda RZWP3K juga melibatkan  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), PT.PLN serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditunjuk sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Ranperda RZWP3K tersebut.

Dijelaskan Herman lagi, dalam ranperda tersebut memuat berbagai regulasi seperti pemasangan kabel listrik bawah laut, penataan alur pelayaran transportasi laut, kontribusi pelabuhan-pelabuhan, zona penambangan pasir laut dan sejumlah regulasi lain yang juga memuat tentang kontribusi pajak atau retribusi untuk daerah. Termasuk juga penataan regulasi tangkap untuk sektor perikanan, khususnya nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menangkap ikan dialur pelayaran laut selama ini.

"Jadi keberadaan ranperda ini sangat urgen, karena menyangkut tata kelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Riau serta sejumlah regulasi. Tentu saja Ranperda RZWP3K ini mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sudah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya. Semoga DPRD Riau melakukan pembahasan Ranperda ini secepatnya, sehingga awal tahun depan Ranperda ini sudah dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," paparbHerman.(afd)


[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Kaukus Parlemen Hijau Riau Segera Dideklarasikan, Fraksi PKS Nyatakan Dukungan

Tingkatkan PAD, Komisi III DPRD Riau Selaraskan Kebijakan Program Pemerintah Pusat

PHR RDP dengan Komisi V DPRD Riau, Edwil Suzandi: Mitra Kerja yang Lalai Bisa Masuk Daftar Hitam

Ketua DPRD Riau Dukung Pemekaran Kabupaten/Kota di Riau

MAN 4 Pekanbaru Seleksi Calon Waka

Edy Natar: Objek Retribusi Daerah Belum Terkelola dengan Baik

Kaukus Parlemen Hijau Riau Segera Dideklarasikan, Fraksi PKS Nyatakan Dukungan

Tingkatkan PAD, Komisi III DPRD Riau Selaraskan Kebijakan Program Pemerintah Pusat

PHR RDP dengan Komisi V DPRD Riau, Edwil Suzandi: Mitra Kerja yang Lalai Bisa Masuk Daftar Hitam

Ketua DPRD Riau Dukung Pemekaran Kabupaten/Kota di Riau

MAN 4 Pekanbaru Seleksi Calon Waka

Edy Natar: Objek Retribusi Daerah Belum Terkelola dengan Baik



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
15 November 2026
PASPORIA Hadirkan Hiburan dan Kedekatan Imigrasi dengan Masyarakat Pekanbaru
15 November 2026
Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis
15 November 2026
CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
14 November 2026
Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
12 November 2026
Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
12 November 2026
Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
12 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
12 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
11 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
11 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang
  • 2 Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasikan Peacemaker Training 2026
  • 3 Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Kepastian Hukum
  • 4 Kanwil Kemenkum Riau Evaluasi Penegakan Hukum KI
  • 5 Launching Media8 dan ForKI Riau di LAM Riau, FITRA Soroti Lemahnya Transparansi Pengelolaan Hutan
  • 6 Launching Media8 di LAM Riau, WALHI Riau Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan
  • 7 Green Riau Jadi Proyek Pertama di Dunia
  • 8 Dorong Transparansi Tata Kelola, Taufik Ikram Jamil: LAM Riau Siap Berkolaborasi dengan Media8
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Persiapan Peacemaker Training 2026
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved