Ikuti Forum Policy Talks, Rudy Hendra Pakpahan: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan adalah Keharusan

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan mengikuti kegiatan Policy Talks secara daring dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Senin (08/06/2026).

Kegiatan dengan tema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ini menghadirkan para ahli di bidang kebijakan publik, yakni Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Widhi Novianto SSos MSi dan Dosen Ilmu Administrasi Negara UMRAH Dr Dian Prima Safitri SAP MAP.

Forum ini menjadi sarana diskusi krusial untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan agar mampu menghasilkan produk kebijakan yang lebih tepat guna, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Melalui Policy Talks ini, para peserta diajak untuk memahami peran strategis analis kebijakan dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan dukungannya terhadap pengembangan kompetensi analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau. 

"Penguatan kapasitas analis kebijakan adalah keharusan. Kebijakan publik yang berkualitas tidak lahir dari asumsi, melainkan dari analisis yang mendalam dan berbasis data. Saya berharap melalui forum ini, jajaran kita dapat semakin tajam dalam menyusun kebijakan yang solutif serta relevan dengan tantangan hukum dan administrasi saat ini," ujar Rudy Hendra Pakpahan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dinamis, dengan sesi diskusi yang memberikan insight berharga bagi para analis kebijakan dalam meningkatkan standar kualitas kebijakan publik di wilayah. 

Partisipasi Kanwil Kemenkum Riau dalam forum virtual ini menunjukkan sinergi antar-kantor wilayah dalam membangun ekosistem kebijakan yang akuntabel dan profesional.(*)