Tingkatkan PAD, Komisi III DPRD Riau Selaraskan Kebijakan Program Pemerintah Pusat

Pekanbaru, Hariantimes.com - Untuk menambah pendapatan daerah Riau, Komisi III DPRD Riau menyelaraskan kebijakan sesuai dengan langkah dan program pemerintah pusat, yakni dengan cara tidak menaikkan tarif pajak tapi dengan mengoptimalkan sektor sektor wajib pajak dengan dua program.

Di antaranya dengan underground ekonomi dan sharing ekonomi. Underground ekonomi adalah pengusaha yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak. Padahal mereka punya potensi untuk membayar pajak tersebut.

Sementara sharing ekonomi adalah pengusaha atau wajib pajak yang sudah terdaftar akan tetapi tidak membayar pajak secara maksimal atau tidak sesuai dengan potensi kewajiban.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri kepada wartawan disela rapat Komisi III usai dilantik pekan lalu.

Menurut Edi Basri,  untuk meningkatkan penghasilan daerah Riau (PAD) bertujuan agar pembangunan dan roda pemerintahan daerah Riau berjalan optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu tambah Edi, Komisi III ke depannya juga akan mengevaluasi lembaga lembaga retribusi yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah Riau.

"Pokoknya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat di sektor keuangan kita berusaha meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran," tambahnya.

Dijelaskannya, langkah lainnya untuk mendapatkan pendapatan daerah adalah dengan memaksimalkan potensi dari sektor retribusi yang dikelola berbagai dinas yang ada di bawah jajaran Pemerintah Provinsi Riau.

Provinsi Riau juga memiliki sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Riau juga merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan sumbangsih produksi kelapa sawit yang mendekati 20 persen produksi kelapa sawit nasional.

Oleh karena itu Komisi III juga nantinya akan mengaudit laporan keuangan berapa seharusnya dana DAU dan DBH yang seharusnya diterima Riau. Karena beredar isu terjadinya pengemplangan pajak dari sektor sawit.

Padahal Riau adalah daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Tapi kenapa DBH kecil. Hal inilah yang harus ditelusuri dan diperjuangkan ke depan untuk meningkatkan pendapatan daerah.(*)