Wabup Meranti dan Tim Kemenko Polhukam Kunjungi Pulau Terluar

Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi daerah dan permasalahan diberanda terdepan Indonesia itu guna dicarikan solusi penyelesaian di Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Kementerian.

Turut hadir dalam Rakor  mewakil Gubernur Riau Asisten I Sekdaprov Riau H Ahmadsyah Harofie, Anggota Tim Kemenko Polhukam RI Kolonel TNI Sugeng, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Perwakilan Polres Meranti Kompol Areng, Kapolsek Rangsang, Danposal, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Putra SH, Kabag Perbatasan Efieldi, Kabag Adpem Sekda Padli SIP, Sekretaris Dinas PU Meranti Arif Rahman, Kabid Bappeda Meranti Hambali, Camat Rangsang Drs. Tunjiarto MSi, Camat Rangsang Pesisir M. Nasir, Danposal dan jajaran Pejabat Eselon III lainnya, Kepala Desa se Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir. 

Rombongan Kemenko Polhukam yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya mengunjungi lokasi Abrasi di Desa Tanjung Gemuk dan Gayung Kiri, potensi perkebunan Kelapa, Karet, lokasi rawan Karhutla dan jalan-jalan desa di Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir.

Lokasi terakhir adalah Patok Perbatasan Indonesia dan Malaysia yang berada di Desa Talnjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir.

Kunjungan diawali di Kecamatan Rangsang. Rombongan Tim Kemenko Polhukam dan Wakil Bupati beserta jajaran disambut langsung oleh Camat Rangsang Drs Tunjiarto yang langsung menggelar pertemuan dengan unsur Kecamatan, Desa serta tokoh masyarakat bertempat di Aula Kantor Camat Rangsang.

Pada kesempatan itu, Camat Rangsang Tunjiarto memaparkan profil Kecamatan Rangsang yang memiliki luas 411 KM. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka, bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang Pesisir, Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. 

Kecamatan Rangsang memiliki Potensi perkebunan Kelapa (80 %), selebihnya Karet, Kopi dan Pinang. Masalah yang dihadapi Kecamatan Rangsang cukup komplek seperti abrasi yang terjadi di 4 Desa yakni Tanjung Bakau, Tanjung Gemuk, Gayung Kiri dan Topang.

"Berdasarkan pengukuran dari pihak terkait abrasi yang terjadi di Kecamatan Rangsang sudah mencapai 2 kilometer. Penyebabnya adalah ombak kuat karena berbatasan dengan Selat Malaka dan diperburuk dengan stuktur tanah Gambut yang mudah tergerus air laut," beber Camat Tunjiarto.b

Masalah lainnya yakni rendahnya harga jual hasil perkebunan Kelapa. Dimana saat ini harga kelapa per butir kepada tengkulak hanya berkisar Rp600 hingga Ro1200. Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp2.000.

"Masyarakat berharap pemerintan bisa mengkondisikan harga jual yang lebih tinggi. Selain itu peremajaan kebun kelapa yang telah berusia 20 tahunan untuk mempertahankan hasil produksi yang baik," ujar Camat.

Masalah lainnya adalah terjadinya bencana banjir tahunan di wilayah sentra ekonomi (pasar). Saat bencana terjadi, pasar akan dibanjiri air asin. Dan yang tak kalah penting adalah masalah Kebakaran Hutan dan Lahan di saat terjadi kemarau atau panas ekstrim yang sering terjadi di bulan Juni. 

Selain itu, juga masalah infrastruktur jalan yang cukup memprihatinkan penuh lubang dan berkabut. Untuk itu, Camat berharap Pemerintan Pusat melalui Kemenko Polhukam dapat mencarikan solusi untuk masalah infrastruktur yang terjadi di Kecamatan Rangsang sebagai beranda terdepan Indonesia.

"Jika masalah infrastruktur jalan ini bisa dituntaskan, kami yakin ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Karena mobilitas orang dan hasil pertanian dapat dengan mudah dibawa untuk dipasarkan," jelasnya.

Dan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, Camat Rangsang juga berharap Pemerintan Pusat dapat membantu pengembangan Potensi wisata Tasik Air putih  yang masih alami dan diyakini dapat menjadi destinasi wisata potensial, potensi airnya pun dapat diolah menjadi pusat air bersih.

Sementara itu,  Wakil Bupati H Said Hasyim berharap dukungan dari Pemerintan Pusat, terutama Kemenko Polhukam untuk membangun Pulau Terluar di Meranti agar keluar dari kondisi desa tertinggal.

Diceritakan Wakil Bupati H Said Hasyim, dulunya Kecamatan Rangsang merupakan daerah yang makmur. Bahkan menjadi salah satu pusat perdagangan. Saking majunya, banyak dihuni oleh berbagai pendatang dari berbagai daerah di nusantara yang hidup rukun dan damai.

Namun saat ini, kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Meski berada di daerah perbatasan, namun kondisi masyarakat jauh tertinggal dibanding negara Singapura dan Malaysia.

"Potensi sumber daya alam sangat besar. Namun kehidupan masyarakat masih miskin. Untuk itu, perlu pembenahan wilayah tata ruang," ucap Wabup.

Menurut Wabup, kondisi masyarakat yang miskin juga akan berpengaruh pada pertahanan negara.

"Yang terpenting bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab kalau masyarakat miskin, maka akan berdampak pada pertahanan negara," ujar Wabup.

Dihadapan Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya dan rombongan, Wabup H Said Hasyim juga berharap Kemenko Polhukam dapat mendukung penuntasan masalah Karlahut, mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur jalan jalan didaerah terluar yang otomatis masuk jalan Nasional.

Dan kepada Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Sekdaprov Riau Hm Ahmadsyah Harofie, Wabup mengusulkan OPD terkait Pemprov Riau dapat turun ke Meranti. Sehingga mengetahui kondisi real di lapangan untuk diberikan alokasi anggaran.

Setelah mendengarkan semua masukkan dan usulan dari Wakil Bupati dan Camat Rangsang, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya melalui Anggota Tim Kemenko Polhukam Kolonel Sugeng mengatakan, pihaknya akan berupaya membantu membangun Pulau terluar di Meranti yang menjadi beranda terdepan NKRI. 

"Ya kita akan berupaya membantu menuntaskan berbagai masalah yang terjadi. Sesuai dengan tugasnya, Kemenko Polhukam yang membawahi 19 Kementeqrian akan berkoordinasi dengan Kementeqrian terkait agar program yang ada dapat dilaksanakan di Meranti," ujar Kolonel Sugeng. 

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI, sebut Kolonel Sugeng, Kemenko Polhukam juga akan mengupayakan pembangunan pos-pos pengamanan di pulau terluar ini. Dimana dampaknya dengan adanya pos-pos pengamanan pulau terluar akan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar.(azw)