• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Lewat Digitalisasi dan Dukungan Terintegrasi, Indosat Perkuat UMKM Pasar Kuliner Jati Padang
Dibaca : 156 Kali
Jelang Transisi, Pengelolaan Haji ke Badan Pengelola Haji
Dibaca : 177 Kali
Bangun Asrama Haji, Pemprov Riau Hibahkan Lahan 9,8 Ha ke Kemenag
Dibaca : 181 Kali
Paspor Desain Merah Putih Ditunda, Yuldi Yusman: Keputusan Ini Diambil dengan Penuh Pertimbangan dan Tanggung Jawab
Dibaca : 194 Kali
Dukung Unilak Run 2025, Zulkardi: Mampu Mendorong Ukonomi UKM dan Hidup Sehat dengan Berolahraga
Dibaca : 177 Kali

  • Home
  • Hukrim

Dua Terdakwa Kasus Pencemaran Lingkungan Divonis Hukuman Percobaan

A Kasim
Kamis, 19 Oktober 2023 06:50:53 WIB
Cetak
SIDANG VONIS: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menggelar sidang vonus dua terdakwa kasus pencemaran lingkungan PKS PT SIPP di PN Bengkalis dengan vonis hukuman percobaan, Selasa (17/10/2023).

BENGKALIS,  Hariantimes.com - Setelah mengalami penundaan persidangan, akhirnya sidang vonis dua terdakwa kasus pencemaran lingkungan oleh PKS PT SIPP yang beralamat di Duri diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan (PN) Bengkalis dengan hukuman percobaan.

Kedua terdakwa, masing-masing  Erik Kurniawan (Direktur) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 7 tahun penjara dan Agus Nugroho (GM)  5 tahun penjara. Namun dalam sidang vonis yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Rahadjo SH dua hakim anggota, dengan JPU kejari Bengkalis Yuriko divonis hukuman percobaan dan tidak dilakukan penahanan

Terdakwa Erik yang duduk dikursi pesakitan PN Bengkalisnmengenakan baju batik dan Agus Nurgoho mengenakan kemeja biru didamping penasehat hukumnya terlihat tenang saat Ketua Majelis Hakim PN Bengkalis membacakan putusan.

Humas PN Bengkalis Ulwan Maluf SH yang juga anggota mejelis, usai mengikuti sidang vonis kedua terdakwa menjelaskan,  bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sehingga memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Baca Juga :
  • Petugas Gabungan Gagalkan Penyelundupan Ekstasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
  • Polda Riau Gagalka Pengiriman 14,87 Kg Sabu ke Padang
  • Polda Riau Tetapkan 13 Tersangka Kerusuhan di PT SSL

Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan PKS PT SIPP memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. IPAL yang dimiliki oleh perusahaan berjumlah 13 kolam.

Disebutkannya, bahwa kolam IPAL milik PT SIPP tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021. Berdasarkan database di DLH Bengkalis, PT SIPP tidak memiliki Izin pengolahan limbah cair (IPLC) untuk kegiatan pengolahan air limbah dan tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Dumping.

Atas tidak dimilikinya izin tersebut jelas Ulwan, perusahaan telah berusaha membuat izin tersebut dengan berbagai macam langkah yang lengkapnya terdapat dalam putusan, bahwa PT SIPP mengalirkan air limbah belum diolah ke kolam yang bukan merupakan bagian dari sistem IPAL milik PT SIPP.

Dari kolam tersebut air limbah belum diolah tersebut, langsung dibuang ke media lingkungan, tentu dikategorikan sebagai melakukan bypass aliran air limbah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Dikatakan Ulwan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan memilih dakwaan alternatif kedua, yang terbukti yaitu Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

"Majelis Hakim menghukum para terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, dengan percobaan selama 2 tahun," ujarnya.

Menurutnya, putusan ini dengan pertimbangan yuridis tindak pidana lingkungan lebih mengutamakan hukuman atau sanksi administratif, berupa denda dan hukum Perdata. Apabila sudah melaksanakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan dan sudah melunasi membayar sanksi denda tersebut, tidak boleh dilakukan hukuman pidana atau mempenjarakan.

"Karena sudah dihukum dengan sanksi administratif dan membayar perbuatan tersebut. Apabila itu dilaksanakan maka terjadilah over kriminalisasi dan akan berdampak negatif dalam sistem hukum yang dijalankan," ujarnya.

Dijelaskan Ulwan,  penegakkan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas Ultimum Remedium, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan aturan hukum lainnya termasuk hukum administrasi.

Selain itu jelas Ulwan, limbah sawit saat ini dikategorikan  bukan limbah berbahaya dan beracun (non B3) berdasarkan PP No.101 tahun 2014 dan PP No.22 tahun 2021 dan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor : 11 tahun 2020 berdasarkan lampiran 14 disebut limbah sawit adalah Spent Bleaching Earth non B3 dengan kode nomor 108.

Dijelaskannya, perusahaan juga telah berusaha untuk memenuhi kekurangan dokumen izin pembuangan limbah, dan juga telah melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya, setelah terjadinya kebocoran kolam IPAL PT SIPP, termasuk membayar denda sanksi administratif paksaan pemerintah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 sebesar Rp101 juta.

"Melalui praktik implementasi penjatuhan pidana ini, terlihat terbukanya peluang pelaksanaan keadilan restoratif, yang lebih berorientasi pada perbaikan keadaan, korban dan diri terdakwa tanpa mengenyampingkan kepentingan penegakan hukummnya," ujarnya.

Selain itu kata Ulwan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh lahan sekitar perusahaan, juga memberikan pidana tambahan kepada terdakwa Erick Kurniawan yaitu, membayar biaya pemulihan lingkungan atas lahan di sekitar perusahaan, yang telah terbukti tercemar oleh limbah perusahaan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 sejumlah Rp250 juta dalam jangka waktu paling lama 6 bulan

"Juga memperbaiki kinerja IPAL, sehingga air limbah yang dibuang ke media lingkungan sudah memenuhi ketentuan baku mutu dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Juga memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah cair secara periodik, sekurangnya sekali dalam sebulan atas biaya perusahaan pada laboratorium rujukan, melakui pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Usai pembacaan vonis manjelis hakim, Kuasa Hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sedangkan JPU Yuriko langsung menyatakan banding.

"Karena JPU masih menyatakan banding dan pihak terdakwa menyatakan pikir-pikir, maka putusan majelis hakim ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena ada proses banding ke PT Riau di Pekanbaru," ujar Bayu Soho Rahadjo, Ketua Majelis Hakim PN Bengkalis sambil menutup persidangan.

Sedangkan kedua terdakwa didampingi satu orang kuasa hukumnya langsung terburu-buru keluar dari Kantor PN Bengkalis dan masuk ke mobil dan pergi meniggalkan kantor PN.

"Maaf bang. Kita buru-buru, karena mau menyeberang roro," ucap Kuasa Hukum Kedua terdakwa sambil masik mobilnya.(don)

 


[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Petugas Gabungan Gagalkan Penyelundupan Ekstasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Polda Riau Gagalka Pengiriman 14,87 Kg Sabu ke Padang

Polda Riau Tetapkan 13 Tersangka Kerusuhan di PT SSL

Satgas PPH Polda Riau Ringkus Empat Pelaku Perambahan dan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan Lindung Kampar

Operasi Pekat Lancang Kuning, 169 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Berbau Premanisme

AKBP Hardi Dinata: Kami Pastikan Bukan Dikarenakan Kekerasan ataupun OD Karena Karkoba

Petugas Gabungan Gagalkan Penyelundupan Ekstasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Polda Riau Gagalka Pengiriman 14,87 Kg Sabu ke Padang

Polda Riau Tetapkan 13 Tersangka Kerusuhan di PT SSL

Satgas PPH Polda Riau Ringkus Empat Pelaku Perambahan dan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan Lindung Kampar

Operasi Pekat Lancang Kuning, 169 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Berbau Premanisme

AKBP Hardi Dinata: Kami Pastikan Bukan Dikarenakan Kekerasan ataupun OD Karena Karkoba



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Lewat Digitalisasi dan Dukungan Terintegrasi, Indosat Perkuat UMKM Pasar Kuliner Jati Padang
18 Juli 2025
Jelang Transisi, Pengelolaan Haji ke Badan Pengelola Haji
18 Juli 2025
Bangun Asrama Haji, Pemprov Riau Hibahkan Lahan 9,8 Ha ke Kemenag
18 Juli 2025
Paspor Desain Merah Putih Ditunda, Yuldi Yusman: Keputusan Ini Diambil dengan Penuh Pertimbangan dan Tanggung Jawab
18 Juli 2025
Dukung Unilak Run 2025, Zulkardi: Mampu Mendorong Ukonomi UKM dan Hidup Sehat dengan Berolahraga
18 Juli 2025
Apresiasi Kapal Buatan Polbeng, Bupati Rohil: Ini Karya Anak-anak Lokal, Kualitasnya Bagus dan Spesifikasinya Jelas
17 Juli 2025
TPPO Harus Diberantas Secara Tuntas: M Job Kurniawan: Kami Tidak akan Tinggal Diam Terhadap Kejahatan Luar Biasa Ini
17 Juli 2025
Demi Keselamatan, Jembatan Sei Rokan Ditutup Total
17 Juli 2025
Kepala LLDIKTI XVII Imbau Calon Mahasiswa Baru Selektif Memilih PT dan Prodi yang Terakreditasi
16 Juli 2025
Tri Hadirkan Layanan Digital Lebih Hemat dan Sinyal Cepat di Bengkulu
16 Juli 2025
TERPOPULER +
  • 1 Kemenkomdigi Luncurkan Indonesia’s AI Center of Excellence, Ekosistem Inklusif Nasional
  • 2 Milad ke-62 FH UIR di Melaka, Prof Syafrinaldi: Tidak Boleh Ada Permusuhan, Iri dan Dengki di Antara Kita
  • 3 Bupati Siak Umumkan Beasiswa Kuliah Penuh, Pendaftaran Mulai Dibuka 03 Juli 2025
  • 4 SIEXPO 2025 di Riau akan Tampilkan 500 Teknologi Produk Industri Sawit
  • 5 Gelar Pekan Penghijauan ke-34, Himaprodi Pendidikan Biologi FKIP Unri Siap Optimalkan Penghijauan Mangrove di Sejangat
  • 6 Berhasil Berdayakan AI, Indosat Ooredoo Hutchison Raih HR Asia Awards ke-6 Kalinya
  • 7 UIR Perkuat Kerjasama Internasional dengan Nihon University dan Chiba University
  • 8 Dokumen tak Memenuhi Ketentuan Keimigrasian, 15 Calon Jamaah Umroh Ditunda Keberangkatan ke Arab Saudi
  • 9 Berkunjung ke DLHK Riau, Dr Afni Ungkap Masalah Hak Hutan Tanah Rakyat Siak
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved