Jelang Transisi, Pengelolaan Haji ke Badan Pengelola Haji

Pekanbaru, Hariantimes.com - Tahun 2026 juga akan menjadi momen bersejarah dalam penyelenggaraan haji Indonesia.

Bagaimana tidak? karena akan memasuki fase transisi kelembagaan.

"Setelah 75 tahun berada di bawah Kementerian Agama, pengelolaan haji akan secara bertahap dialihkan kepada Badan Pengelola Haji (BPH), lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang," sebut Kepala Kanwil Kemenag Riau, Dr H Muliardi MPd saat coffee morning bersama insan pers dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi di Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Jumat (18/07/2025).

Muliardi mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan haji, menyempurnakan sistem dan merespons dinamika kebijakan nasional yang akan datang.

Disamping itu, sebut Muliardi, keberhasilan pelaksanaan haji 2025 tidak lepas dari kolaborasi semua pihak: pusat, daerah, petugas, serta masyarakat. Namun demikian, keberhasilan itu harus dibarengi evaluasi menyeluruh agar pelayanan terus berkembang.

“Haji bukan hanya soal logistik dan manajemen jadwal. Ia adalah ibadah suci, maka penyelenggaraannya harus mencerminkan ruh ibadah itu sendiri: ikhlas, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Kita bersyukur tahun ini berjalan lancar, tapi tugas kita belum selesai. Justru kini saatnya memperhalus, memperkuat, dan mempermanusiawikan pelayanan kita,” ujar Muliardi.

Meski secara umum penyelenggaraan haji dinilai sukses, sambung Muliardi, Kanwil Kemenag Riau mencatat beberapa aspek yang harus diperbaiki ke depan.

Pertama; Disiplin petugas masih perlu ditingkatkan.

Kedua; Skema murur belum sepenuhnya dipahami, masih ada jemaah yang enggan mendampingi lansia.

Ketiga; Barang terlarang seperti air minum, gunting, rokok, dan pisau masih dibawa, memperlambat proses pemeriksaan di bandara.

Keempat; Fasilitas toilet bandara masih terbatas, menyebabkan antrean panjang; perlu edukasi penggunaan toilet duduk kepada jemaah.

Sementara salam menyambut musim haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi, sebut Muliardi, Kanwil Kemenag Riau akan fokus pada beberapa langkah strategis.

Pertama; Percepatan proses istitha’ah dan akurasi data jemaah sejak awal.

Kedua; Penyusunan kloter yang lebih terstruktur dan sesuai domisili.

Ketiga; Sosialisasi manasik haji yang lebih inklusif dan edukatif, dengan penekanan pada lansia, budaya antre, serta literasi penggunaan fasilitas publik.

Keempat; Penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam urusan transportasi dan konsumsi domestik di Embarkasi Batam.

“Evaluasi ini bukan sekadar catatan, tapi panggilan untuk lebih baik. Mari bersama petugas, pemda, media, masyarakat kita jaga semangat pelayanan yang profesional, beradab dan berpihak kepada jemaah. Pelayanan haji adalah amanah, dan kita harus menyambutnya dengan kesungguhan,” ajak Muliardi.

Dengan semangat perbaikan, sambung Muliardi lagi, kesiapan menghadapi transisi, dan dedikasi terhadap pelayanan umat, Kanwil Kemenag Riau siap menyongsong penyelenggaraan haji 2026 yang lebih matang, tertib dan berkarakter rahmatan lil ‘alamin.

Tahun ini, ungkap Muliardi, Provinsi Riau memberangkatkan 5.073 jemaah, terdiri dari 4.992 jemaah reguler, 36 petugas haji daerah (PHD), dan 45 petugas kloter, melalui Embarkasi Batam. Pelaksanaan haji berjalan lancar, selaras dengan penyataan Menteri Agama RI, Prof Dr H Nasaruddin Umar, MA., bahwa haji 2025 adalah yang terbaik dalam satu dekade terakhir.

Zero keterlambatan atau penundaan keberangkatan/pemulangan jemaah.
Klaim asuransi 7 dari 8 jemaah wafat telah diterima ahli waris.
Seluruh jemaah sakit tertangani baik, termasuk proses rujukan di Batam dan Arab Saudi.

Capaian ini sejalan dengan Formula 5BPH yang digagas Menteri Agama, yaitu:
5B (Baru): Dam via Baznas, sistem kuota lebih terbuka, hingga efisiensi penerbangan.
5P (Progresif): Fast track, murur untuk lansia, Kawal Haji, ekspor bumbu nusantara, digitalisasi Siskohat.
5H (Harapan): Regulasi yang cepat, jaminan istitha’ah, serta haji yang berdampak spiritual dan sosial.

Sementara itu, Kabid PHU Kanwil Kemenag Riau, H. Defizon, menyampaikan kesiapan jajaran Kemenag Riau dalam menghadapi perubahan tersebut.

“Kami menyambut baik transisi ini sebagai bagian dari proses reformasi tata kelola haji. Kami percaya, dengan dukungan SDM yang profesional dan pengalaman selama ini, Kanwil tetap akan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan tetap optimal, meski struktur pengelolaannya berubah,” ujar Defizon sembari juga menambahkan, aspek teknis seperti penyusunan kloter, pendampingan jemaah sakit, dan sistem rujukan tetap harus menjadi perhatian, siapapun pengelolanya.

"Peran Kemenag tetap penting dalam urusan pembinaan dan edukasi keagamaan jemaah," katanya. (*)