• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Rektor UIR Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari ESIL University Kazakhstan
Dibaca : 209 Kali
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
Dibaca : 239 Kali
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
Dibaca : 236 Kali
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
Dibaca : 243 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Dibaca : 252 Kali

  • Home
  • Pendidikan

Diundang Komisi X DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum, FDPI Perjuangkan Pendidikan

Zulmiron
Selasa, 20 September 2022 19:29:29 WIB
Cetak
Diundang Komisi X DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum, FDPI Perjuangkan Pendidikan.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Komisi X DPR RI secara khusus menggundang Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

RDPU ini dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Dr H Abdul Fikri Faqih. Senin (19/09/2022).

Dari FDPI dipimpin Ketuanya yakni Dr Junaidi MHum didamping Dr Dadang Dadang Setiawan.

Agenda RDPU penyampaian aspirasi terkait kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Kemendikbudristek RI dan masukan rencana UU Sisdiknas.

Dalam rapat itu, Junaidi mengatakan, pada hakekatnya pendidikan itu merupakan hak dasar manusia dan menjadi satu di antara tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Dan ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "...mencerdaskan kehidupan bangsa,...“ dan Pasal 31 ayat 3 mengamanatkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga ini menjadi dasar utama dalam penyusunan UU Sisdiknas.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Junaidi merupakan hasil dari Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia II Tahun 2022 yang dilaksanakan di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 22 hingga 25 Juli 2022.

Dijabarkan Dr Junaidi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 menyatakan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan. Selanjutnya Pasal 56 ayat 1, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah, ayat 2 Dewan Pendidikan sebagai Lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam penigkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Junaidi menambahkan, keberadaan Dewan Pendidikan selama ini telah mampu mendukung meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, serta pengawasan terhadap kebijakan pendidikan di tingkat nasional hingga kabupaten/kota serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.

Dengan demikian, FDPI mengajukan permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia agar keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tetap dipertahankan dalam RUU Sisdiknas.

Selain itu, Junaidi menambahkan bahwa guru dan dosen tetap menjadi jabatan professional dan tunjangan guru dan dosen harus dibayarkan oleh negara. Keberadaan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus tetap pertahankan.

Junaidi menyatakan, prinsip revisi UU Sisdiknas harus menguatkan kebijakan dan program Pendidikan yang telah ada dan bukan menghilangkan yang sudah ada.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR Dr H Abdul Fikri Faqih sangat setuju Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus tetap ada di RUU Sisdiknas.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Rektor UIR Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari ESIL University Kazakhstan

UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026

Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis

UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang

Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau

UIR Kembali Pertahankan Posisi QS World University Rankings di Asia dan Asia Tenggara

Rektor UIR Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari ESIL University Kazakhstan

UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026

Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis

UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang

Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau

UIR Kembali Pertahankan Posisi QS World University Rankings di Asia dan Asia Tenggara



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Rektor UIR Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari ESIL University Kazakhstan
21 November 2026
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
20 November 2026
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
20 November 2026
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
20 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
20 November 2026
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
  • 2 PASPORIA Hadirkan Hiburan dan Kedekatan Imigrasi dengan Masyarakat Pekanbaru
  • 3 Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis
  • 4 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 5 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 6 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 7 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 8 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved