Terkait Pasal 2d Maklumat Kapolri, Kadiv Humas: Tidak Menyinggung Media

Jakarta, Hariantimes.com - Polri sangat memahami dan menghormati Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

Atas dasar ini, Polri meyakinkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSi menegaskan, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tidak ditujukan untuk produk-produk jurnalistik di media massa. 

Kadiv Humas Polri juga menambahkan, kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers. 

"Dalam Maklumat Kapolri tersebut, di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," sebut Kadiv Humas Polri melalui keterangan persnya, Senin, (04/01/2021).

Terkait kebebasan pers, katanya, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan Dewan Pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang.
 
"Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers," tambah Kadiv Humas Polri.

Kadiv Humas Porli menjelaskan, Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila. Seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoax, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas. 

"Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE," papar Kadiv Humas Polri.(*)