Kelola PI 10 Persen, Hardianto: DPRD akan Support Dalam Dukungan Politis dan Normatif

Pekanbaru, Hariantimes.com -  Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang melakukan seleksi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan kelola PI 10 persen. 

Berbicara PI 10 persen ini, DPRD Provinsi Riau meminta yang paling penting BUMD mana yang secara manajerial sehat dan yang punya core bisnis di bidang Migas.

"Tidak boleh ketika sudah mengelola di WK yang satu juga akan mengelola WK yang lain. Jadi intinya, kita kasihlah dulu keleluasaan Pemprov untuk lakukan prises seleksi, BUMD mana yang layak. Jika nantinya gubernur nilai tidak ada BUMD yang layak, ya opsi berikutnya bentuk BUMD baru," tegas Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto pada kegiatan seminar online dengan tema "Optimalisasi Potensi WK Migas Rokan Bagi Masyarakat Riau," di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau, baru-baru ini.

Dalam kegiatan ini, DPRD Provinsi Riau bekerjasama dengan Forum Komunimasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Dan diikuti oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Anggota DPRD Provinsi Riau, pihak SKK Migas dan Pertamina.

Berbicara PI 10 persen, sebut Hardianto, merupakan peraturan perundang undangan yang tinggal Pemprov untuk mengeksekusinya. Kemudian juga terkait jangka panjang perusahaan dalam pendistribusian CSR.

"Selanjutnya juga, disampaikan FKPMR butuh peraturan yang mengatur. DPRD akan support dalam dukungan politis dan normatif. DPRD Provinsi Riau siap untuk menyusun Perda tersebut. Kita ucapkan terima kasih kepada FKPMR yang concern terhadap Blok Rokan yang akan dikelola Pertamina, untuk bisa positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Riau," jelas Hardianto.(*)