PILIHAN
+
Tak Koperatif, Pemko Pekanbaru Segel Kantor Sanel Tour and Travel
Dibaca : 169 Kali
Target Pajak Reklame 2025 Turun, Agung Nugroho: Seharusnya Ditingkatkan
Dibaca : 154 Kali
Terkait Pemekaran 2 Desa di Meranti
Syamsuddin dan Rombongan Datang ke BNPP Jakarta

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kepulauan Meranti Syamsuddin SH MH datang ke Kantor BNPP di Jakarta.
Jakarta, Hariantimes.com - Untuk membahas dua desa persiapan yang akan diusulkan menjadi desa definitif, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kepulauan Meranti Syamsuddin SH MH datang ke Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta.
Rombongan langsung diterima oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro dan jajaran pejabat BNPP.
Turut dalam rombongan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti Drs Azza Fahroni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinyahan Desa Drs Ihkwani, Kabag Perbatasan Sekdakab. Meranti Widodo, Camat Merbau Drs Wan Fahriarmi Kabid Desa Darwis SIp MSi, Para Kepala Desa terkait, Kasubag Perbatasan Bagian Perbatasan Sekda Meranti Yusril dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Sekdakab Meranti Syamsuddin, menyampaikan, pihaknya datang ke Kantor BNPP untuk meminta rekomendasi terkait pemekaran Desa Persiapan Bina Sempian yang merupakan pemekaran dari Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Persiapan Bumi Asri yang merupakan pemekaran dari Desa Lukit Kecamatan Merbau.
"Kedatangan kami mungkin sederhana. Kami meminta rekomendasi atau katakanlah meminta sebuah dukungan dalam hal pemekaran dua desa tersebut," ujar Syamsuddin seraya menyampaikan, dua desa tersebut merupakan desa terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
"Wilayah atau desa kami ini langsung berhadapan dengan negara tetangga yakni Malaysia," lanjutnya.
Plt Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan rekomendasi secara objektif untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
"Nanti kami siapkan rekomendasinya secara objektif untuk diberikan ke Dirjen Pemdes," kata Suhajar.(rilis/azwin)
Tulis Komentar