Kemenkum Riau Hadiri FGD Kurikulum Magister Kenotariatan dan Doktor Ilmu Hukum Unri

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menghadiri kegiatan Focus Group Discussion Kurikulum dan Review Instrumen Pendirian Program Studi S2 Magister Kenotariatan serta Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri) bersama para stakeholder, Selasa (21/07/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Royal Asnof Pekanbaru ini menjadi forum strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi hukum di Provinsi Riau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan memberikan dukungan terhadap keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam kegiatan tersebut. Melalui peran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen mendukung penguatan sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya dalam mencetak calon notaris, akademisi, dan praktisi hukum yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan regulasi dan transformasi digital layanan hukum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Dr Hayatul Ismi SH MH Dalam sambutannya menyampaikan, pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang kenotariatan, memenuhi kebutuhan tenaga profesional di Provinsi Riau dan wilayah sekitarnya, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan para pemangku kepentingan.

Pada sesi pemaparan, disampaikan urgensi pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Riau. Pembahasan meliputi kebutuhan program studi tersebut di Provinsi Riau, ketersediaan formasi notaris di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, potensi calon mahasiswa dari lulusan Sarjana Hukum, advokat, ASN, PPAT, dan praktisi hukum, serta dukungan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan stakeholder terkait.

Forum FGD juga membahas penyusunan kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan agar selaras dengan perkembangan regulasi, kebutuhan praktik jabatan notaris, perkembangan teknologi informasi, serta transformasi digital layanan Administrasi Hukum Umum. Kurikulum yang disusun diharapkan tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktik profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyampaikan masukan mengenai pentingnya penguatan kompetensi praktik jabatan notaris. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pembelajaran berbasis praktik, penguasaan layanan AHU Online, pemahaman terhadap sistem pembinaan dan pengawasan jabatan notaris, penguatan etika profesi, serta integrasi regulasi terkini ke dalam kurikulum pembelajaran.

Selain itu, forum turut menekankan pentingnya kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Riau dengan Kementerian Hukum, organisasi profesi, Majelis Pengawas Notaris, dan para praktisi. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui kuliah praktisi, program magang, simulasi penggunaan layanan AHU Online, forum diskusi, serta penguatan laboratorium praktik guna menghasilkan lulusan yang siap menghadapi perkembangan pelayanan hukum.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, serta penyampaian masukan dari akademisi, organisasi profesi, instansi pemerintah, dan para stakeholder. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap proses penyusunan kurikulum dan review instrumen pendirian Program Studi S2 Magister Kenotariatan serta Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dapat berjalan optimal dan menghasilkan program studi yang berkualitas, relevan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di daerah.(*)