Krisis PWI Bukan Fitnah, Melainkan Buah Kepemimpinan Hendry

Oleh: Dar Edi Yoga (Wakil Bendahara Umum PWI Pusat 2018-2023)

OPINI Hudono, Ketua PWI Yogyakarta, berjudul "Mengapa Memilih Hendry Ch Bangun?" mencoba menggambarkan Hendry Ch Bangun (HCB) sebagai korban fitnah dan persekongkolan politik internal. 

Sekilas narasi itu meyakinkan, namun jika diteliti lebih dalam, justru menyingkap kelemahan mendasar dalam kepemimpinan HCB.

1. Persoalan Dana UKW

Hudono menekankan adanya audit independen dan SP2Lid dari kepolisian. Tetapi ia menutup mata bahwa SP2Lid bukan akhir segalanya. Kasus itu masih bisa dibuka kembali melalui gelar perkara khusus.

Lebih dari itu, inti persoalan bukan sekadar ada atau tidaknya unsur pidana, melainkan integritas dan transparansi. Dana dari Forum Humas BUMN (FH BUMN) adalah uang publik, sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Audit independen yang disebut-sebut seharusnya dipublikasikan agar semua pihak bisa menilai secara objektif. Jika hasil audit justru dinyatakan tidak boleh dibuka untuk umum, itu menimbulkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya disembunyikan? Transparansi tanpa akses publik hanyalah jargon kosong.

Lebih memprihatinkan lagi, HCB masih menggugat FH BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara wanprestasi, menuntut pelunasan sisa dana. Fakta ini memperlihatkan bahwa polemik dana belum selesai dan justru mempertebal krisis kepercayaan.

Ketika organisasi pers terbesar di Indonesia saja dirundung masalah seperti ini, kepercayaan publik otomatis runtuh.

2. Legitimasi Hukum yang Runtuh

Hudono menjadikan SK Kemenkumham sebagai bukti sah kepemimpinan Hendry. Namun, fakta terbaru justru sebaliknya. Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah memblokir dokumen AHU PWI Pusat karena adanya dualisme kepengurusan.

Pemblokiran itu berarti legalitas HCB tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk mengklaim kepemimpinan. Apalah artinya SK jika di lapangan sebagian besar provinsi justru menolak mengakui? Legalitas administratif tanpa legitimasi anggota hanyalah simbol kosong.

3. Alasan KLB yang Diabaikan

Hudono menyebut KLB sebagai aksi makar. Padahal, KLB justru lahir sebagai reaksi atas krisis kepercayaan. Banyak pengurus daerah merasa terpinggirkan, aspirasinya tak didengar, dan akhirnya memilih mencari jalan alternatif.

KLB adalah gejala nyata kegagalan seorang ketua umum. Kepemimpinan dinilai bukan dari seberapa kuat bertahan di kursi jabatan, melainkan dari seberapa mampu merawat kepercayaan anggotanya.

4. Klaim Pemersatu yang Kontradiktif

Hudono menyebut Hendry sebagai sosok pemersatu. Namun faktanya, Hendry melaporkan rekan seorganisasi ke polisi, menuding pihak lain makar, lalu tampil dengan narasi persatuan. Itu bukan wajah pemersatu, melainkan wajah pemecah.

Persatuan tidak lahir dari ancaman pidana, melainkan dari sikap rendah hati dan keterbukaan.

Penutup: Saatnya Jujur

Krisis PWI hari ini tidak lahir dari fitnah atau rekayasa, tetapi dari akumulasi kesalahan dalam kepemimpinan HCB. Terlalu banyak energi organisasi dihabiskan untuk membela diri, bukan memperkuat kapasitas anggota. PWI, yang seharusnya menjadi penopang kebebasan pers, justru terjebak dalam drama kepengurusan.

Menjelang Kongres Persatuan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, kita perlu keberanian untuk jujur: Hendry bukan jawaban atas krisis ini. Ia bagian dari masalah, bukan solusi. Memilih kembali Hendry Ch Bangun hanya akan memperpanjang kebuntuan, sementara kebutuhan terbesar PWI adalah pemimpin baru yang bersih, visioner, dan dipercaya semua pihak. ***