Hoaks hingga Malinformasi Ancam Integritas Demokrasi

Jakarta, Hariantimes.com - Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan serius bagi dunia media. Terutama menjelang kontestasi politik dan pemilu di masa depan.

Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Albertus Wahyurudhanto saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Jumat (06/03/2026).

Menurut Albertus, setidaknya terdapat tiga ancaman utama dalam ekosistem informasi digital saat ini, yaitu misinformation, disinformation dan malinformation. Dan misinformation merupakan informasi yang salah namun disebarkan tanpa niat jahat. Sementara disinformation adalah informasi yang salah dan sengaja diproduksi untuk menipu publik.

Adapun malinformation merupakan informasi yang sebenarnya berbasis fakta, tetapi digunakan untuk menyakiti atau merugikan pihak lain, misalnya melalui pembocoran data pribadi tanpa kepentingan publik.

“Ketiga hal ini punya dampak yang sangat buruk yaitu merusak integritas demokrasi, memecah kohesi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Albertus juga memaparkan, dunia media terus mengalami evolusi dari model tradisional menuju sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi.

Pada tahap awal, media beroperasi secara terpisah antara media cetak, televisi, dan media online. Namun dalam perkembangannya muncul konsep cross media, di mana satu jurnalis dapat menghasilkan konten untuk berbagai platform sekaligus.

Seiring perkembangan teknologi, media bahkan mulai membangun lembaga riset sendiri untuk menghasilkan data dan analisis independen. Model ini pernah dikembangkan oleh sejumlah media besar yang memiliki unit penelitian internal guna memperkuat kualitas pemberitaan.

Menurutnya, saat ini dunia media telah  memasuki era baru yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

AI kini tidak hanya menjadi alat bantu analisis bagi akademisi, tetapi juga telah dimanfaatkan oleh banyak media besar untuk memantau berbagai sumber informasi global, mengompresi data berita, hingga membantu menentukan isu yang layak menjadi headline.

“Sekarang dalam hitungan menit AI bisa merangkum berbagai berita internasional dari banyak sumber, lalu membantu redaksi menentukan isu yang paling menonjol,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tersebut juga memiliki risiko jika tidak diimbangi dengan proses verifikasi yang ketat.

“Algoritma bisa saja keliru. Karena itu verifikasi tetap menjadi kunci utama dalam kerja jurnalistik,” tegasnya.

Albertus menilai tantangan terbesar media menjelang pemilu mendatang adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akurasi informasi.

Tekanan untuk memproduksi berita secara cepat demi mengejar trafik dan klik sering kali berpotensi memicu penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, ia juga menyoroti fenomena echo chamber atau ruang gema di media sosial, di mana publik cenderung hanya mengonsumsi informasi yang memperkuat pandangan politiknya sendiri. Kondisi tersebut dinilai dapat memperparah polarisasi politik di masyarakat.

“Ketika orang sudah memiliki preferensi politik tertentu, maka informasi yang bertentangan dengan keyakinannya akan dianggap salah, sementara informasi yang mendukungnya dianggap benar,” katanya juga mengingatkan adanya praktik manipulasi opini publik melalui penggunaan akun robot, komentar otomatis, serta rekayasa konten audio maupun visual yang dapat menyebarkan propaganda secara masif dalam waktu singkat.

Dalam konteks itu, Albertus menegaskan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Media bukan sekadar penyampai informasi. Media adalah bagian dari infrastruktur politik yang menghubungkan figur politik dengan publik,” ujarnya.

Karena itu, media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ruang publik tetap rasional, terbuka, dan berbasis informasi yang akurat.

Menurutnya, media online kini menjadi penopang utama ruang publik karena memiliki jangkauan yang sangat luas dan mampu menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas geografis.

Namun, di tengah persaingan trafik dan tuntutan kecepatan, media tetap harus menjaga etika jurnalistik dan memastikan setiap informasi telah diverifikasi secara benar.

“Tantangan media hari ini adalah menggabungkan kecepatan dengan akurasi, kreativitas dengan etika, serta kompetisi trafik dengan tanggung jawab publik,” kata Albertus menambahkan bahwa kualitas demokrasi di masa depan sangat bergantung pada kemampuan media menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran disinformasi di ruang publik.(*)