Rekonsialisasi Elit Riau

Oleh: Assoc Prof Dr H Syafriadi SH MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

PADA Senin 5 Januari 2026, Pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, menerima sejumlah tokoh masyarakat Riau dalam sebuah agenda silaturahmi. 

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang temu ramah, melainkan juga berfungsi sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat.

Dalam suasana yang berlangsung hangat dan konstruktif, para tokoh Riau menyampaikan beragam masukan, pandangan, serta harapan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada kesempatan yang sama, SF Haryanto memaparkan secara ringkas kondisi aktual Provinsi Riau, terutama yang berkaitan dengan situasi keuangan daerah.

Ia mengakui bahwa kondisi fiskal Riau saat ini berada dalam tekanan yang signifikan dan, dalam penilaiannya, merupakan salah satu fase terberat dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut kehati-hatian, keterbukaan, serta dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat.

Sejumlah figur penting yang pernah memimpin Riau tampak hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Saleh Djasit, Syamsuar, Wan Abu Bakar, Wan Thamrin Hasyim, dan Mambang Mit, yang seluruhnya pernah menjabat sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Hadir pula Wan Syamsir Yus, yang pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau, serta Arwin, mantan Bupati Siak.

Dari kalangan perguruan tinggi, turut hadir Admiral selaku Rektor Universitas Islam Riau, Saidul Amin selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Maxsasasi Indra sebagai Wakil Rektor I Universitas Riau, serta Yusmar Yusuf sebagai akademisi.

Selain itu, pertemuan tersebut juga dihadiri tokoh agama dan adat, antara lain Ismail Royan, Tuan Guru Pondok Pesantren Babussalam, serta Marjohan Yusuf, OK Nizami Jamil dan Maizir Mit dari Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Sejumlah tokoh Riau lainnya dari berbagai latar belakang turut pula hadir. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mendampingi SF Haryanto sepanjang pertemuan berlangsung.

Sekilas, silaturahmi tersebut tampak sebagai pertemuan rutin tanpa agenda yang terkesan istimewa. Namun, apabila dibaca dalam perspektif politik, pertemuan ini dapat dimaknai sebagai sebuah proses konsolidasi politik yang berlangsung pada awal tahun, sekaligus menandai dimulainya babak baru kepemimpinan Riau di bawah SF Haryanto.

Di tengah tekanan fiskal dan tantangan pemerintahan daerah yang tidak ringan, pertemuan dengan para tokoh lintas generasi tersebut tidak bersifat simbolik semata. Ia merepresentasikan upaya membangun legitimasi, merajut dukungan moral, serta menyatukan pandangan para pemangku pengalaman dalam menghadapi fase transisi kepemimpinan daerah.

Masih kuat dalam ingatan publik bahwa sejumlah tokoh yang hadir dalam silaturahmi tersebut merupakan rival politik Abdul Wahid–SF Haryanto dalam Pilkada Serentak 2024.

Syamsuar, misalnya, merupakan peserta pilkada yang maju berpasangan dengan Marwardi M. Saleh. Di belakang pasangan ini berdiri figur-figur berpengaruh seperti Saleh Djasit dan Wan Abu Bakar, serta Wan Thamrin Hasyim yang otoritas sosial dan ketokohannya di Tanah Melayu tidak diragukan.

Fakta tersebut memberikan makna politik yang lebih dalam terhadap pertemuan ini. Kehadiran para mantan rival tidak sekadar merepresentasikan rekonsiliasi pascakontestasi, melainkan juga menjadi penanda bahwa batas-batas kompetisi elektoral mulai ditransformasikan ke dalam ruang konsolidasi kekuasaan.

Dalam konteks ini, silaturahmi berfungsi sebagai medium normalisasi relasi elite, sekaligus sebagai mekanisme untuk meredam potensi fragmentasi politik pada awal kepemimpinan SF Haryanto.

Pada titik inilah silaturahmi tersebut menemukan bobot politiknya yang sesungguhnya. Kehadiran para mantan rival bukan sekadar simbol rekonsiliasi pascapilkada, melainkan momen ketika kekuasaan baru mulai mendefinisikan dirinya.

SF Haryanto tidak memulai kepemimpinannya dengan logika pemenang–pecundang, melainkan dengan mengaburkan garis konflik elektoral ke dalam ruang kolektif yang lebih luas, yakni keberlangsungan pemerintahan daerah.

Langkah ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dibangun melalui pemutusan dengan masa lalu, melainkan melalui pengelolaan terhadap warisan politik yang ada.

Elite lama tidak diposisikan sebagai ancaman, tetapi sebagai penyangga legitimasi, sekaligus sebagai saksi bahwa kekuasaan baru dijalankan dalam kesadaran akan keterbatasannya sendiri. Di sinilah konsolidasi bekerja secara halus, bukan sebagai penguatan dominasi, melainkan sebagai upaya pencegahan fragmentasi.

Pengakuan terbuka atas krisis keuangan daerah semakin memperdalam makna pertemuan tersebut. Krisis tidak semata diposisikan sebagai fakta teknokratis, melainkan dikonstruksikan sebagai narasi bersama.

Dengan memindahkan beban persoalan dari ranah administratif ke ranah sosial, SF Haryanto membangun landasan politik bagi kebijakan-kebijakan tidak populer yang hampir tidak terhindarkan. Dukungan tidak diminta melalui janji, melainkan melalui proses pembentukan pemahaman bersama.

Dengan demikian, silaturahmi ini bukanlah penutup dari kompetisi politik, melainkan awal dari fase kekuasaan yang lebih kompleks fase ketika legitimasi harus dirawat sebelum kebijakan dijalankan.

Pertemuan tersebut menjadi semacam kontrak moral yang tidak tertulis, bahwa krisis dihadapi secara kolektif, dan keputusan-keputusan sulit yang menyusul tidak lahir dari kesewenang-wenangan, melainkan dari kesadaran akan kondisi objektif yang tengah dihadapi.

Inilah klimaks politik dari sebuah pertemuan yang di permukaan, tampak sederhana. Tetapi secara substantif menandai fase awal konsolidasi kekuasaan dan perawatan legitimasi pemerintahan daerah.

Satu pertanyaan yang justru paling nyaring muncul dari pertemuan itu adalah ke mana Rusli Zainal? Mantan Gubernur Riau yang juga dikenal sebagai pelantun lagu Pantai Solop tersebut tidak terlihat di antara para tokoh yang hadir.

Absennya Rusli Zainal, bagi saya tentu memantik spekulasi. Bisa jadi ia memang tidak diundang, atau bisa pula ia sedang tidak berada di Pekanbaru. Namun, dalam politik, penjelasan administratif hampir selalu kalah penting dibandingkan makna simboliknya.

Rusli Zainal bukan sekadar mantan kepala daerah. Ia adalah figur yang pernah membangun dan mengonsolidasikan kekuasaan dengan intensitas yang kuat, meninggalkan jejak dominasi simbolik yang hingga kini masih membayangi lanskap politik Riau.

Dalam banyak hal, Rusli merepresentasikan era kekuasaan yang terpusat, personalistik, dan berkarakter kuat. Karena itu, ketidakhadirannya dalam forum silaturahmi lintas elite ini sulit dibaca sebagai kebetulan semata.

Bila silaturahmi para tokoh dimaknai sebagai upaya konsolidasi awal kekuasaan, maka ketiadaan Rusli dapat ditafsirkan sebagai bentuk selective inclusion. Kekuasaan baru tampak berupaya merangkul para tokoh yang relevan sebagai penyangga legitimasi, tetapi pada saat yang sama menjaga jarak dari figur yang memiliki kapasitas simbolik untuk kembali menjadi pusat gravitasi politik. Dalam logika ini, Rusli bukan sekadar mantan, melainkan bayang-bayang, dan bayang-bayang seperti itu sering kali lebih dipilih untuk dikelola melalui jarak, bukan dirangkul secara terbuka.

Absennya Rusli juga mengisyaratkan bahwa rekonsiliasi elite pascapilkada memiliki batas yang jelas. Tidak semua figur masa lalu ditempatkan dalam posisi yang sama. Ada yang diintegrasikan sebagai penopang stabilitas, ada pula yang secara halus dibiarkan berada di luar lingkar konsolidasi. Dalam konteks ini, silaturahmi bekerja bukan hanya sebagai forum pertemuan, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan: siapa yang layak dihadirkan untuk meneguhkan legitimasi, dan siapa yang justru berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan yang sedang dibangun.

Dengan demikian, ketidakhadiran Rusli Zainal justru mempertegas pesan politik pertemuan tersebut. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan baru tidak hanya sedang mengumpulkan dukungan, tetapi juga secara sadar mengatur jarak dengan warisan politik tertentu. Dalam politik, absensi bukanlah kekosongan, melainkan pernyataan.

Dan dalam kasus ini, absensi Rusli Zainal dapat dibaca sebagai sinyal bahwa konsolidasi kekuasaan di Riau sedang berlangsung dengan kehati-hatian tinggi, merangkul yang mendukung stabilitas, sekaligus menahan figur yang bayangannya masih terlalu besar untuk dihadirkan dalam satu meja yang sama.*