Wamen ESDM Setuju BUMD Ikut Mengelola Ladang Minyak Blok Rokan

Dari LAMR dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri H Al Azhar, Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri Syahril Abu Bakar, Wakil Ketua Umum MKA Datuk HR Marjohan, Sekretaris Umum MKA Datuk  Taufik Ikram Jamil, Bendahara Umum  DPH Datuk H Isharudin dan sejumlah pengurus LAMR lainnya.

Disamping itu, juga hadir Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati Rusli. Selain itu, sejumlah perwakilan dari pagayuban yang ada di Pekanbaru seperti Jawa, Batak dan Tionghoa. Tidak ketinggalan pula Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Pekanbaru.

Sedangkan dari Kementerian ESDM, dihadiri sejumlah pejabat tinggi di kementerian antara lain Direktur Jenderal Migas Dr Ir Djoko Siswanto.

Ketua MKA LAMR, Datuk Seri H Al Azhar menyampaikan, kedatangan mereka ke Kementerian ESDM ini untuk menyampikan aspirasi komponen masyarakat Riau mengenai Blok Rokan. Hal ini antara lain disebabkan pengelolaan ladang minyak di Riau selama ini belum memberi keuntungan yang lebih kepada daerah.

"Blok Rokan saja, yang telah dikelola hampir 100 tahun sangat kurang melibatkan pekerja tempatan. Terbilang hanya sekitar 10%, sampailah kontrak pengelolaannya berakhir tahun 2021. Belum lagi berkaitan dengan pemiskinan masyarakat adat di sekitar lokasi ladang minyak akibat lahan mereka diolah untuk kepentingan pertambangan tersebut," ujar Datuk Seri H Al Azhar.

Pernyataan Datuk Seri H Al Azhar itu disambut Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abu Bakar dengan mengatakan, masalah demikian bisa terjadi karena daerah tidak dilibatkan dalam pengelolaan ladang minyak. Ini dirasakan berbagai komponen masyarakat. Sehingga memunculkan gagasan untuk bagaimana terlibat dalam pengelolaan ladang minyak khususnya di Blok Rokan.

Untuk itu, kata Datuk Seri Syahril Abu Bakar, LAMR mengeluarkan warkah dengan sembilan pernyataan tanggal 1 Agustus 2018 yang kemudian dibacakan oleh Sekum MKA Taufik Ikram Jamil. Di antaranya berisi pengelolaan Blok Rokan harus melibatkan daerah dengan porsi daerah 70% di luar participant interest 10% dan mengeluarkan pancung alas 2% untuk pemakaian tanah atau hutan ulayat akibat pengelolaan tersebut.  Selain itu mengutamakan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, dan beasiswa. Syahril yang didampingi Taufik Ikram Jamil, kemudian menyerahkan warkah itu kepada Wamen Arcandra.

“Saya terima ini ya,” kata Arcandra yang langsung meletakkan map berisi warkah LAMR itu di atas meja di hadapannya.

Sementara itu, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menyambut baik respon Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang sepakat daerah dilibatkan dalam pengelolaan ladang minyak nasional Blok Rokan, Provinsi Riau.

Menurut pria yang akrab disapa Andi Rachman itu, pasca pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan mengagendakan pertemuan berikutnya dengan pihak PT Pertamina Persero selaku pengelola yang ditunjuk Pemerintah.

"Jadi kesimpulannya akan ada pertemuan dengan Pertamina. Nanti tim dari Riau terdiri Pemprov, BUMD, LAM dan elemen masyarakat Riau akan bertemu dengan Pertamina," ujar Andi Rachman.

Dalam pertemuan lanjutan itu sambung Andi, nantinya akan ditentukan siapa orang-orang yang akan ikut di dalam tim tersebut.

"Karena bagaimanapun ini lebih bicara ke teknis, masalah peluang BUMD bisa ikut di dalam pengelolaan Blok Rokan," ujar Andi Rachman lagi.

Menurut Andi Rachman, dukungan Wamen ESDM untuk daerah terlibat mengelola Blok Rokan merupakan langkah positif perjuangan masyarakat bersama Pemprov Riau untuk menikmati hasil bumi melayu dengan porsi yang lebih.

"Jadi ini nanti akan bicara bisnis to bisnis. Kalau ikut dalam pengelolaan tentu akan lebih 10 persen yang kita punya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau hanya cukup 10 persen dari Participating Interest (PI), tapi kita dilibatkan di dalam pengelolaannya bisa juga," paparnya.

Bagaimana dengan permintaan LAM Riau yang lainnya, pria yang akrab disapa Andi Rachman ini mengatakan semua permintaan sudah disampaikan, dan kesimpulannya akan dibahas lebih lanjut dengan Pertamina.

Disinggung sejauh mana kesiapan daerah menangkap peluang ini, Andi Rachman menyatakan daerah masih punya waktu dan peluang untuk menyusun strategi lebih baik lagi.

"Jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu (Blok Siak dan Blok Kampar,red)," pungkas mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini.(*ron)