• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
Dibaca : 187 Kali
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
Dibaca : 192 Kali
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
Dibaca : 195 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Dibaca : 198 Kali
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
Dibaca : 235 Kali

  • Home
  • Ekonomi

PHR dan Pemerintah Sinergi Cegah Penyalahgunaan BMN

Zulmiron
Rabu, 13 Desember 2023 21:37:21 WIB
Cetak
EVP Business Support PHR WK Rokan Irfan Zaenuri bersama Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni usai kegiatan Sosialisasi Komprehensif Wilayah Operasi Petapahan - Kota Batak (PETKO).

Pekanbaru, Hariantimes.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus berupaya meningkatkan kegiatan eksplorasi migas demi meningkatkan produksi dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Dalam operasinya, PHR membutuhkan dukungan dan sinergitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) demi menjaga keandalan operasi migas.  

“Tanpa sinergitas antar instansi, amanah pada Pertamina sebagai penyokong ketahanan energi nasional adalah sebuah kemustahilan,” kata EVP Business Support PHR WK Rokan Irfan Zaenuri mewakili Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, dalam Sosialisasi Komprehensif Wilayah Operasi Petapahan–Kota Batak (PETKO).

Dua tahun pasca alih kelola Blok Rokan kata Irfan, PHR mampu menjadi produsen minyak mentah tertinggi dan menjadi penyumbang 26 persen produksi minyak nasional. Capaian ini tentu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tidak hanya dari sisi industrial, keberadaan PHR telah menjadi penggerak perkembangan sosial serta memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.  

Baca Juga :
  • Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit
  • Ruang Fiskal Menyempit, Kebutuhan Pembangunan Meningkat
  • PLN UID Riau-Kepri Gandeng Komunitas EV

“Sejalan dengan besarnya amanah dan tugas yang diemban PHR, sebagai blok dengan operasi migas onshore (daratan) terbesar di Indonesia, di mana seluruh area operasinya berbatasan langsung dengan masyarakat tentunya beberapa kendala kerap dihadapi. Tanpa adanya sinergitas dan dukungan dari pemerintah, tentunya operasional kami akan terkendala dan berdampak pada beban negara yang harus ditanggung,” ucap Irfan.

Adapun sejumlah persoalan kerap dihadapi di antaranya, penyerobotan dan tumpang tindih lahan, pendirian bangunan liar di atas jalur pipa minyak atau di bawah jaringan listrik bertegangan tinggi, kepemilikan hak oleh pihak lain atas lahan BMN, hingga klaim atau sengketa isu pertanahan sebagai komoditas politik praktis. Persoalan ini merupakan kondisi dengan risiko tinggi terlebih kepada masyarkaat yang kerap beraktifitas di sekitar buffer zone asset BMN.

Menyusul sejumlah kendala itu, PHR berupaya memenuhi target nasional dengan aman dan selamat. Kesamaan visi lintas instansi dalam menanggulangi permasalahan ini sangat diharapkan.  

“PHR sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah mulai dari tingkat pusat, tringkat dearah hingga ke tingkat desa untuk membantu mensosialisasikan bahaya mendirikan bangunan di sekitar pipa minyak dan jaringan listrik. PHR juga telah berupaya mencegah dan menanggulangi permasalahan penyerobotan lahan BMN. Namun yang ditemukan di lapangan beberapa titik penyerobotan telah memegang dokumen alas hak seperti SKGR, SKT dan lain sebagainya,” jelas Irfan.  

Area Petapahan–Kota Batak (PETKO) yang berada di Kabuapten Kampar, merupakan salah satu lokasi utama produksi minyak di area Selatan Blok Rokan yang menjadi perhatian. Persoalan penyerobotan lahan di area ini berdampak pada kelancaran operasi PHR.  

“Besar harapan kami agar sinergi dan kolaborasi antara PHR dan seluruh pemangku kepentingan dapat dapat senantiasa berjalan dengan baik, tidak hanya di level pusat tetapi juga sampai ke level daerah dan desa,” harapnya.  

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mendukung agar aset BMN tanah PHR WK Rokan dapat segera dilegalisasi.  

“Kami dari Kementerian ATR/BPN selalu mendukung program yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan, apapun masalahnya, kami harap selalu berkooridnasi dengan kami. Kami  juga berharap tidak ada permasalahan apapun dengan masyarakat sehingga operasi produksi migas dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.  

Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus mengatakan, salah satu wilayah operasi WK Rokan di Kampar yakni Area Petapahan–Kotabatak berada di dalam Kecamatan Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Pemkab Kampar turut mendukung pengamanan aset BMN di daerah tersebut.  

Pemkab Kampar kata Firdaus, sejak awal senantiasa mendukung penuh kegiatan operasi migas PHR untuk kesejahteraan masyarakat. “Ini sinergitas dan kerja sama yang baik antara PHR dengan Pemkab Kampar. Secara konkret perlu pembahasan bersama terhadap langkah yang baik dilakukan untuk pengamanan dan keselamatan aset BMN agar dapat mendukung operasi dan kelancaran produksi PHR,” katanya.  

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George NM Simanjuntak berharap PHR terus melaksanakan koordinasi secara berkala dengan PPBBMN dan DJKN terkait pengelolaan aset BMN tanah. SKK Migas akan membentuk PKS untuk wilayah Riau atas MoU yang sudah disepakati bersama dengan Kementerian ATR/BPN.  

“Diperlukan kerja sama dan bantuan dari pemerintah daerah setempat terutama di tingkat kecamatan untuk melakukan cross-check terlebih dahulu agar tidak mengeluarkan SKGT/SKT di atas aset BMN tanah,” tuturnya.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit

Kembangkan AI, Indosat Andalkan Kekuatan Bisnis Inti Telekomunikasi

BDS 2026, KPP Pratama Rengat Perkuat Ekosistem UMKM

IM3 Platinum Hadirkan Bundling Platinum Plus dengan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max

Indosat 5G Hadirkan Pengalaman yang Lebih Seamless

Perkuat Koneksi Pekanbaru, Indosat Hadirkan Paket 5G, HiFi Air dan IM3 Platinum

Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit

Kembangkan AI, Indosat Andalkan Kekuatan Bisnis Inti Telekomunikasi

BDS 2026, KPP Pratama Rengat Perkuat Ekosistem UMKM

IM3 Platinum Hadirkan Bundling Platinum Plus dengan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max

Indosat 5G Hadirkan Pengalaman yang Lebih Seamless

Perkuat Koneksi Pekanbaru, Indosat Hadirkan Paket 5G, HiFi Air dan IM3 Platinum



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
20 November 2026
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
20 November 2026
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
20 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
20 November 2026
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 2 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 3 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 4 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 5 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved