• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah
Dibaca : 181 Kali
Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan
Dibaca : 164 Kali
Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
Dibaca : 177 Kali
Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Rebuild Aplikasi PPNS
Dibaca : 165 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Sepuluh Ranperbup Rokan Hulu
Dibaca : 186 Kali

  • Home
  • Opini

KUHP Baru Tertinggal Dua Abad

Bagir Manan: Hukum yang Baik Harus Dibuat dengan Adil dan Bertanggung Jawab

Zulmiron
Kamis, 22 Desember 2022 21:35:00 WIB
Cetak
Diskusi Publik di sekretariat PWI Pusat, Jakarta,Kamis (22/12/2022).

Jakarta, Hariantimes.com - Kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  yang baru disahkan meninggalkan banyak problem di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, namun masyarakat pers teguh  berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers.

”Prinsipnya, UU yang khusus menyingkirkan UU yang bersifat umum, kecuali dinyatakan lain dalam UU yang belakangan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) , Prof. Bagir Manan, dalam Diskusi Publik di sekretariat PWI Pusat, Jakarta,Kamis (22/12/2022).

Pada diskusi publik yang diikuti pengurus PWI di seluruh Indonesia melalui online, selain Bagir Manan tampil juga sebagai  pembicara, dosen Universitas Brawijaya dan aktivis HAM Al Araf, serta pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Wina Armada Sukardi. Bertindak sebagai moderator Agus Sudibyo.

Menurut Bagir Manan, hukum yang baik harus dibuat dengan adil dan bertanggung jawab. Adil harus memberikan kepuasan  sebanyak mungkin oranng. Kalau ada banyak yang tidak puas, harus dicari  dimana  letak ketidakpuasanya.
  
Adapun  bertanggung jawab, jelas mantan ketua Dewan Pers itu, ada dua. Pertama; tanggung jawab politik dan kedua; tanggung jawab moral.

“Dalam konteks ini  jangan sampai pelaksanaan KUHP nanti menjadi kesewenang-wenangan yang menjadi ketidakpuasan banyak orang,” kata Bagir.

Dalam acara itu  Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menegaskan, kemerdekaan pers tak mungkin dilepaskan dari dukungan masyarakat yang demokrasi. Keduanya saling berkaitan erat karena saling mempengaruhi.

”Di sinilah kami melihat beberapa pasal KUHP bermasalah dalam mengembangkan masyarakat  yang demokrasi,” tegas Atal.

Selanjutnya Atal  mengungkapkan, pihaknya akan menyusun program untuk mensosialisasikan problem-problem KUHP sekaligus mencari jalan terbaik untuk mengatasinya.  

“Kita bisa pilah-pilah dan fokus pada aspek -aspek tertentu,” katanya.

Pada acara itu Wina Armada menguraikan, 200 tahun di Amerika ada Sedittion Act atau UU tentang Penghasutan. UU ini membawa korban dua wartawan Amerika yang ditangkap dan dihukum berdasarkan undang-undang itu.

Dalam perkembangannya kemudian, UU ini tidak dipakai lagi karena dianggap Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika bertentangan dengan konstitusi Amerika dan kemerdekaan bereskpresi, termasuk kemerdekaan pers.

Menurut  Wina Armada, isi UU Penghasutan yang berlaku 200  silam di Amerika itulah yang kini diberlakukan dalam KUHP yang baru disahkan.

“Dengan demikian dapat disimpulkan, isi KUHP baru kita, sebenarnya, sudah tertinggal sekitar 200 tahun atau dua abad dibanding perundangan modern lainnya, “ tandas Wina.

Atas dasar itu Wina berpendapat, KUHP baru cuma mengganti baju dari KUHP produk penjajah, namun substansi terkait pasal-pasal demokrasi, lebih buruk dari  produk kolonial.

Wina mempertegas pendapat dari Bagir Manan, lantaran UU Pers No 4O Tahun 1999 bersifat primaat atau priviil alias undang-undang yang diutamakn dan dikedepankan, khusus untuk pers tetap berlaku UU Pers. 

“Dan bukan KUHP,” tegasnya.

Pada sisi lain Al Araf menguraikan, paradigma pembuat KUHP masih melindungi  kekuasaan. Atas semangatnya untuk menghukum.

Selain itu dia melihat para perumus KUHP baru mencampur-adukkan antara hukum administrasi dan hukum pidana.
  
“Akibatnya banyak pasal, filosofinya tidak jelas, multi tasir,” tutur Al Araf.

Hal ini, terangnya, membuat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pemerintah dan para pembuat UU tidak dapat menjawab rasionalitas pembentukan banyak pasal-pasal  KUHP ini.

Contohnya, ketentuan  tentang pasal larangan demonstrasi yang tanpa izin dan merusak fasilitas publik atau menggangu kepentingan umum.
    
”Seharusnya yang dilarang merusak fasilitas publik atau mengggangu kepentingan umumnya, bukan larangan demonstrasi yang tanpa izin,” katanya.

Al Araf menyanyangkan proses pembuatan KUHP hanya melibatpkan ahli hukum, itu pun hanya dari hukum pidana yang berkecenderungan menghukum saja.

”Padahal karena pidana melibatkan kepentingan publik, seharusnya juga melibatkan ahli-ahli hukum di luar hukum pidana, bahkan ahli lain seperti ahli filasat dan sosiologi,” tandasnya.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Magang Dua Tahun Sebagai Wapres

Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Persiapan Peacemaker Training 2026

Ruang Fiskal Menyempit, Kebutuhan Pembangunan Meningkat

Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 13 Ranperbup Inhil

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Pemko dan DPRD Dumai

Kabut Asap Bukan Bencana Alam, Ini Kejahatan Lingkungan Tahunan Berulang

Magang Dua Tahun Sebagai Wapres

Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Persiapan Peacemaker Training 2026

Ruang Fiskal Menyempit, Kebutuhan Pembangunan Meningkat

Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 13 Ranperbup Inhil

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Pemko dan DPRD Dumai

Kabut Asap Bukan Bencana Alam, Ini Kejahatan Lingkungan Tahunan Berulang



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah
17 November 2026
Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan
17 November 2026
Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
17 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Rebuild Aplikasi PPNS
17 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Sepuluh Ranperbup Rokan Hulu
17 November 2026
Perkuat Layanan Hukum Desa, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Dukungan Anggaran Posbankum di Rokan Hulu
16 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperda dan Ranperbup Kabupaten Kampar, Lima Rancangan Dapat Dilanjutkan
16 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis ~
16 November 2026
Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
15 November 2026
PASPORIA Hadirkan Hiburan dan Kedekatan Imigrasi dengan Masyarakat Pekanbaru
15 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
  • 2 UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang
  • 3 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Kinerja, Jajaran Kanwil Kemenkum Riau Terima Pengarahan dari Inspektur Wilayah III
  • 4 Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau
  • 5 Atas Produktivitas Publikasi, Pegawai Imigrasi Pekanbaru Raih Penghargaan ASN Teladan di Hari Pahlawan 2026
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasikan Peacemaker Training 2026
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Kepastian Hukum
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Evaluasi Penegakan Hukum KI
  • 9 Launching Media8 dan ForKI Riau di LAM Riau, FITRA Soroti Lemahnya Transparansi Pengelolaan Hutan
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved