Jelang 2024, Dheni Kurnia: 'Politik Panjat Pinang' atau 'Politik Belah Bambu' Masih Laku di Riau

Pekanbaru, Hariantimes.com - Menghadapi pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) di 2024, beberapa figur sudah mulai menyatakan diri sebagai kontestan.

Fenomena ini tentu hal yang wajar di tengah arus demokrasi yang terus berkembang.

Namun sangat disayangkan, fenomena ini diikuti dengan sikap atau tindakan segelintir orang yang mengarah kepada upaya saling jegal. Bahkan juga pemaksaan kehendak yang tentu saja sangat bertolak-belakang dengan semangat demokrasi itu sendiri.

"Fenomena inilah yang menurut hemat saya terjadi belakangan ini. Figur yang hendak dijegal itu ya tentu saja pemimpin yang saat ini sedang berkuasa, siapa lagi kalau bukan Gubernur Riau Pak Syamsuar sebagai incumbent," ungkap Penasehat Ahli Gubernur Riau Bidang Informasi dan Komunikasi, H Dheni Kurnia kepada pers di Pekanbaru, Sabtu (04/06/2022).

Kompetisi di era demokrasi sebenarnya hal yang positif. Namun, sambung Dheni, ternyata masih ada yang menggunakan cara-cara yang tak santun dan tak bermarwah yang terkesan bar-bar itu.

"Kompetisi yang baik itu kan, nyalakan lampu kita, jangan padamkan lampu orang seharusnya kan begitu," ulas mantan Ketua PWI Riau dua periode itu.

Namun gaya-gaya lama yang cenderung menghalalkan segala cara ternyata masih jadi andalan dalam strategi politik sebagian orang, tambahnya.

"Jadi istilah 'politik panjat pinang' atau 'politik belah bambu', ternyata masih laku di Riau ini, dan itu memang sudah dari dulu terjadi," sindir Dheni lagi.

Akibat politik panjat pinang itu juga, ungkap Dheni, banyak tokoh Riau yang akhirnya tenggelam sebelum waktunya.

"Padahal mungkin yang bersangkutan masih punya peluang untuk strata yang lebih tinggi. Tapi dipaksa dijatuhkan, ditarik ke bawah," kata Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau ini mengingatkan.

Dikatakan juga, era revolusi teknologi 4.0, dimana hampir tidak ada lagi tindak-laku yang bisa disembunyikan, semestinya cara-cara berpolitik gaya lama yang terkesan bar-bar mesti ditinggalkan.

"Karena masyarakat sekarang sudah bisa menilai sendiri, ini misalnya hanya goreng-gorengan politik, ini pasti ada agenda terselubung, atau misalnya, kok tiba-tiba ada ormas yang selama ini tak pernah concern dengan soal-soal korupsi tiba-tiba bersuara lantang, ada apa? Anehkan," kata Dheni dengan nada bertanya.

Masyarakat Riau yang kental dengan budaya Melayu, mestilah menghormati cara-cara berpolitik yang santun, karena itu juga menunjukkan kapasitas dan marwah seseorang.

"Melayu identik dengan Islam. Makanya adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Artinya kita mesti menjunjung nilai-nilai ke-Islaman termasuk dalam berdemokrasi," demikian Dheni.(*)