Besok, Gubri Rapat Bersama Pengusaha dan Asosiasi Petani Sawit

Pekanbaru, Hariantimes.com - Menyikapi anjloknya harga sawit atau tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi menggelar rapat dengan perwakilan pengusaha kelapa sawit, asosiasi petani sawit dan stake holder terkait, Selasa (17/05/2022) pagi.

Selain perwakilan pengusaha sawit dan asosiasi petani sawit, Gubri juga mengundang pejabat Forkopimda dan bupati/walikota.

"Besok pagi Pak Gubernur akan kumpulkan semua pihak terkait, untuk mendengar dan mencari solusi setelah harga sawit jatuh di tingkat petani. Semua stake holder terkait kita undang," ucap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Ir Zulfadli usai diterima Gubri di Kediaman Gubernur, Senin (16/05/2022).

Seperti diketahui, harga sawit anjlok akibat larangan ekspor crude palm oil (CPO) oleh Pemerintah Pusat.

Akibatnya, banyak petani sawit di Riau yang menjerit. Apalagi harganya turun sangat drastis.

Sebelumnya, Pemprov Riau telah menerbitkan SE Gubri kepada seluruh bupati/walikota agar mengawal secara intensif proses penerapan harga pembelian TBS dan realisasi penerapan harga pembelian TBS di tingkat PKS.

Pemprov Riau bersama Pemkab/kota juga telah melakukan pengawasan dan pengawalan langsung ke lapangan dan menghimbau PKS untuk membeli TBS petani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemprov Riau juga sejak lama telah mengeluarkan Pergubri No 77 Tahun 2020 yang mengatur tentang penentuan harga TBS.

Pergubri ini diharapkan dapat melindungi petani sawit dari permainan harga oleh perusahaan PKS.

Presiden Respon Soal Sawit

Mencermati banyaknya aspirasi dari daerah, termasuk Provinsi Riau, Presiden Jokowi dikabarkan juga akan menggelar rapat terkait masalah sawit besok.

Sesuai dengan undangan yang menyebar secara berantai di media sosial, bagian persidangan Setkab menyebut bahwa Presiden Jokowi akan membahas masalah kelanjutan evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng.

Presiden tidak saja akan didampingi oleh Wapres, tapi juga mengundang para menteri terkait dan sejumlah petinggi seperti Kapolri dan Kejagung.(*)