Rakor Pemprov di Bali, Gubri Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui DBH

Bali, Hariantimes.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama para gubernur penghasil Sumber Daya Alam (SDA) lainnya di Indonesia berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui usulan Dana Bagi Hasil (DBH).

DBH yang diperjuangkan Pemprov Riau antara lain DBH migas, DBH sawit, DBH perhubungan dan lainnya yang menjadi potensi unggulan di Riau untuk membangun Riau untuk lebih maju.

Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat menghadiri pembukaan rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan pemerintah provinsi pada substansi Pemerintah Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 bersama provinsi penghasil SDA di Indonesia. Berlangsung di Bali, Senin (09/05/2022).

Sebagai salah satu daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) terbesar di Indonesia, sebut Gubri, Pemprov Riau berharap adanya porsi DBH dari pemerintah pusat yang lebih seimbang agar dapat membangun daerah-daerah di Indonesia, baik itu membangun berkenaan dengan infrastruktur dan bidang-bidang lainnya.

"Saya selalu berupaya memperjuangkan ini (DBH), bukan untuk kepentingan tertentu, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita hanya ingin adanya keseimbangan antara penghasilan yang ada daerah dengan pembangunan infrastruktur yang ada,"  ujarnya.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Riau ini mengharapkan kedepannya dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik antar pemerintah provinsi di Indonesia, maka DBH bisa ditambah pemerintah pusat yang diharapkan pula adanya keseimbangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun daerah agar semakin maju dan tetap terjaga keutuhan NKRI ini.

"Sebagai bangsa yang besar kita harus komitmen mempertahankan NKRI, kita juga berharap pembangunan bisa merata di semua daerah, infrastruktur nya maju, daerah juga maju," ucap Syamsuar.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sepakat dengan apa yang disampaikan Gubri. Ia mengaku bahwa DBH menjadi hal yang harus diperjuangkan bersama untuk pembangunan yang merata dengan terfasilitasi dengan baik.

Menurutnya, para gubernur tidak boleh putus asa memperjuangkan DBH tersebut. Karena DBH bagian untuk berkesinambungan pembangunan bangsa ini jauh ke depan dengan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu.

"Tidak ada kepentingan apapun untuk DBH ini, tidak ada kepentingan gubernur, tapi kepentingan seluruh bangsa ini. Membangun sebuah wilayah teritorial perlakuannya harus sama di semua daerah," ungkapnya.

"Diharapkan dari hasil rapat ini dapat menyampaikan usulan penambahan DBH lainnya yang kita tuangkan dalam rancangan peraturan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," harapnya.(*)