Menteri ATR/BPN: Pak Walikota Tolong Kita Tuntaskan Sengketa Tanah dan Tumpang Tindih

Pekanbaru, Hariantimes.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan A Djalil meresmikan Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru dan Musala Nurul Haq di Jalan Naga Sakti, Kamis (02/09/2021). 

Peresmian tersebut turut dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi dan Walikota Pekanbaru DR H Firdaus MT.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghibahkan tanah seluas 15 ribu meter persegi yang berada di Jalan Naga Sakti untuk pembangunan kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru.  

Atas hibah tersebut, Menteri ATR/BPN RI Sofyan A Djalil mengucapkan rasa terima kasih. 

Menurutnya, dengan tanah seluas 1,5 hektar itu kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru bisa dibangun dengan sangat luas.  

"Alhamdulillah kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru sudah diresmikan, terima kasih pak Gubernur telah memberikan tanah luas sekali sehingga Kantor Pertanahan menjadi luas," ujarnya. 

Dengan diresmikannya kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru, Sofyan Djalil menginginkan seluruh sengketa tanah yang ada di Kota Madani tersebut segera dituntaskan.  

"Terutama di Kota Pekanbaru banyak tanah sengketa, jadi kepala kantor wilayah dibantu pak Walikota tolong kita tuntaskan hal-hal sengketa tanah dan tumpang tindih," katanya usai menandatangani prasasti di Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru yang baru saja diresmikan.  

Menteri mengatakan, jika kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru membutuhkan bantuan pihaknya akan mengirimkan tim dari pusat untuk membantu sehingga permasalahan tanah di Pekanbaru bisa diselesaikan.  

"Saya yakin orang-orang BPN bisa menjadi pelayanan masyarakat yang baik. Sengketa mereka kita selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan kita akan kirimkan tim dari Pusat untuk sama-sama menyelesaikannya," imbuh Menteri 

Ditempat yang sama Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT siap menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru sesuai arahan Bapak Menteri ATR/BPN RI Sofyan A Djalil. 

"Kita siap menggesa percepatan maslah sertifikat tanah bagi masyarakat dan menyelesaikan permaslahan tumpang tindih sengketa tanah di Pekanbaru bersama BPN," sebutnya. 

Walikota menyebut bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum ikut program PTSL. Padahal target untuk PTSL tahun ini mencapai 20 ribu sertifikat.(*)