Pemprov Riau Perlu Segera Bentuk Dewan Pertimbangan Gubernur

Pekanbaru, Hariantimes.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau perlu segera membentuk Dewan Pertimbangan Gubernur (DPG).

Dengan adanya dewan tersebut, nanti akan bisa menjadi mata dan telinga gubernur dalam menyerap informasi terkait berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Riau.

"DPG sangat penting segera dibentuk di tahun kedua kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution," ujar Tokoh Pers Riau H Dheni Kurnia didampingi wartawan senior Tun Akhyar dalam bincang-bincang dengan para wartawan di Kantor Komisi Informasi (KI) Riau, Kamis (02/01/2020).

Dheni Kurnia yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau ini menjelaskan, dewan ini nanti yang bertugas memberikan masukkan kepada Gubernur berdasarkan informasi yang diperoleh dan diserap dari berbagai lapisan masyarakat, sekaligus dengan solusinya,

"Dengan adanya DPG, Gubernur Syamsuar akan memperoleh masukkan yang benar-benar rill dan objektif. Sekaligus, DPG juga akan memberikan solusi dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Gubernur dalam merumuskan serta membuat kebijakan strategis dalam pembangunan Riau ke arah yang lebih baik lagi. Intinya, dengan adanya Dewan Pertimbangan itu, apapun yang terjadi, Gubernur harus lebih dulu tahu ketimbang stafnya. Sebab staf biasanya takut melaporkan ke gubernur, apalagi kalau yang berkaitan dengan informasi yang jelek atau informasi yang miring," ulas Dheni Kurnia.

Seperti apa Dewan Pertimbangan Gubernur yang dimaksud? Dheni Kurnia menjelaskan, DPG tersebut tidak ubahnya seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) atau staf khusus yang dibentuk Presiden Joko Widodo belum lama ini.

"Dulu (masa pemerintahan Gubernur Rusli Zainal)  sebenarnya sudah ada namanya TPK2. Kalau tak salah namanya Tim Pertimbangan Kebijakan dan Konsultasi Gubernur," timpal Tun Akhyar.

Lalu siapa-siapa saja yang ada di dalam DPG itu nanti? Dheni Kurnia menyebutkan, nantinya akan diisi tokoh-tokoh dari berbagai kelompok elemen masyarakat. Dan pemilihan anggota DPG tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur, baik kriteria tokoh maupun proses pemilihannya.

"Kalau saya mengusulkan DPG ini berjumlah delapan orang yakni berasal dari unsur Perguruan Tinggi, masyarakat, wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masing-masing berjumlah 2 orang. Tentunya melalui seleksi ketat oleh tim yang dibentuk Gubernur. Dan Pak Gubernur sendiri sebagai usernya," ungkap Dheni sembari menyatakan, sebagai kepala daerah dari provinsi yang sedang berkembang pesat, Gubernur Riau Syamsuar tidak bisa hanya mengandalkan staf-staf birokrat saja.

"Ini harus dapat dipahami oleh Pak Gubernur, pentingnya memiliki "mata dan telinga" dari tokoh-tokoh masyarakat. Anggota DPR-RI saja masing-masingnya memiliki tenaga ahli dengan jumlah 6 orang," ungkap Dheni.(*)

Editor: Zulmiron