Dokumen Ranperda RTRW Pelalawan 2019-2039 Sedang Proses Penyusunan

Penyusunan Ranperda RTRW merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota. 

Hal itu disampaikan Wakil Bupati H Zardewan membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik ke-2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Pelalawan 2019-2039 di Aula Bappeda Pangkalan KerinciKerinci, Kamis (25/07/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Pelalawan sekaligus Ketua TKPRD Kabupaten Pelalawan, Tengku Mukhlis, Plh Kepala Bappeda Pelalawan Edi Surya, Tim Ahli Pendamping Penyusunan RTRW Kabupaten Pelalawan M Harriadi Asoen, Tim dari UNDP yang dipimpin Iwan Kurniawan (Programme Manager UNDP Indonesia), para Kepala OPD, tokoh pemuda, Camat, masyarakat Pelalawan, unsur akademisi dari Perguruan Tinggi, Pimpinan Perusahaan, para Kabid atau Kasubbid di lingkungan Bappeda Kabupaten Pelalawan.

Konsultasi Publik Ke 2 ini merupakan bahagian persyaratan yang harus dilalui dalam rangka mendapatkan persetujuan substansi atau Persub dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI). Sehingga sudah diperolehnya Persub atas Ranperda  RTRW Kabupaten Pelalawan berarti Ranperda sudah sesuai ketentuan serta persyaratan dan dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Mantan Sekda Pelalawan ini menambahkan, dokumen RTRW ini merupakan dokumen perencanaan untuk 20 tahunan. Dan tujuan penataan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten merupakan arahan perwujudan Ruang Wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa 20 tahun akan datang.

Dalam mencapai perwujutan tujuan penataan ruang wilayah, sebut Zardewan, dibutuhkan kebijakan  dan strategi sebagai arah tindakan yang diambil dan langkah-langkah operasional penataan ruang wilayah kabupaten yang harus digunakan agar dokumen RTRW benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan serta landasan hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah. 

Tersedianya dokumen perda RTRW Kabupaten Pelalawan akan berfungsi dan bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya sebagai  acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten,  acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah masyarakat  dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten serta terakhir ini adalah  dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi serta  acuan dalam administrasi Pertanahan.

Untuk diketahui, RTRW Kabupaten Pelalawan sudah pernah diparipurnakan pada tahun 2014 untuk disahkan. 

Akan tetapi saat itu tidak dapat diproses, karena terkendala pada saat di Provinsi Riau.

Sedangkan RTRW Provinsi Riau baru disahkan pada tahun 2018 lalu.

"RTRW yang kita ajukan dulu dikembalikan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2018 berdasarkan kondisi yang di Provinsi Riau kita kembali menyusun RTRW Kabupaten Pelalawan dan sudah melalui  berbagai fase tahapan  di dampingi oleh Tim Ahli Pendamping Penyusunan RTRW Kabupaten Pelalawan, M Harriadi Asoen berserta tim," beber Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhlis.

Mukhlis menambahkan, RTRW yang disusun saat sekarang nantinya tidak akan melalui rapat paripurna di DPRD. Namun akan dibahas dalam lintas sektoral sebelum disahkan kembali.

"Melalui forum ini kita harapkan adanya masukkan dari pihak terkait untuk memberikan masukan penyempurnaan RTRW ini,” terang Tengku Mukhlis.(*)

Editor : Zulmiron