Transformasi Proses Bisnis Kemenkum Riau Dorong Reformasi dan Efisiensi Layanan Publik

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan Peta Proses Bisnis Level Kementerian Hukum melalui arahan kepada jajaran Divisi P3H yang mengikuti rapat secara daring, Rabu (10/06/2026). 

Kegiatan ini menitikberatkan pembahasan bidang Keuangan, Rumah Tangga, Propam, Layanan Hukum, dan Kerja Sama.

Rapat dibuka oleh Tim Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yang menegaskan pentingnya Peta Proses Bisnis Level n sebagai kelanjutan dari Level 0 hingga Level 2. Dokumen ini bertujuan merinci alur kerja setiap unit, memastikan proses lebih terukur, terstandar, dan mudah diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari.

Selama rapat, peserta memaparkan alur proses, tahapan kegiatan, output layanan, penanggung jawab, serta keterkaitan antar unit, guna mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan dan duplikasi prosedur. Fokus utama adalah harmonisasi proses bisnis agar layanan hukum di wilayah dan pusat dapat selaras, konsisten, dan efektif.
Dalam bidang Layanan Hukum, pembahasan menekankan pentingnya integrasi antara Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, termasuk koordinasi kerja sama dengan pemerintah daerah, penguatan mekanisme pelaporan, serta monitoring pelaksanaan layanan agar lebih akuntabel dan responsif terhadap masyarakat.

Tim JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan masukan teknis dan yuridis, sementara jajaran P3H menyampaikan perspektif implementasi di wilayah. Diskusi ini memastikan dokumen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pedoman kerja yang nyata, efektif, dan relevan dengan kondisi lapangan.
Hasil rapat dan seluruh masukan akan dihimpun oleh Tim Biro Perencanaan dan Organisasi untuk penyempurnaan Peta Proses Bisnis Level n, yang diharapkan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan berlangsung interaktif, konstruktif, dan menunjukkan komitmen seluruh peserta untuk reformasi organisasi.

Meskipun Kepala Kantor Wilayah Rudy Hendra Pakpahan mengikuti kegiatan secara tidak langsung, dukungannya nyata melalui arahan dan penguatan kapasitas jajaran. Hal ini memperkuat partisipasi Kanwil Riau dalam reformasi birokrasi, memastikan proses penyusunan peta bisnis berjalan tertib, tepat waktu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik di seluruh unit kerja Kementerian Hukum.(*)