Keterbukaan Informasi Pondasi Ketahanan Nasional, Ketua KI Pusat: Rakornas Bukan Rutinitas

Banten, Hariantimes.com - Ketua Komisi Informasi (KI) RI, DR Ir Donny Yoesgiantoro MM, MPA  menegaskan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI yang dihadiri seluruh komisioner KI provinsi, kabupaten/kota se Indonesia bukan sekedar rutinitas dan agenda tahunan semata.

"Rakornas KI ini bukan sekedar agenda rutinitas dan kegiatan tahunan semata. Akan tetapi hal penting salah satunya adalah lebih mematangkan persiapan revisi UU KIP. Tujuan utamanya agar keterbukaan informasi dan transparansi lebih membumi secara substansi," kata Donny Yoesgiantoro.

Usai pembukaan Rakornas yang disejalankan dengan Rakornis KI se Indonesia di Tangerang, Banten Senin 29/9, Ketua KI Pusat berharap agar komisioner KI se Indonesia lebih masif dan membumi melakukan dan mendorong badan publik untuk lebih patuh mengemplementasikan UU KIP.

Dikatakan, Rakornas tahun 2025 menjadi momen penting bagi seluruh Komisi Informasi se Indonesia. Ratusan komisioner dari provinsi, kabupaten, hingga kota  berkumpul di Kota Tangerang untuk menghadiri dua agenda besar tahunan Rakornas) ke 16 dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke 15.

Dijelaskan Donny, Rakornas dan Rakernis adalah titik temu penting untuk mengevaluasi perjalanan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta merumuskan strategi menghadapi tantangan era digital yang kian kompleks.

Rakornas dibuka langsung oleh Donny Yoesgiantoro. Sejumlah tokoh nasional juga   hadirn memberikan pandangan, diantaranya,  Gubernur Banten Andra Soni, Wamenhan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T, Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria, hingga Prof. Purnomo Yusgiantoro, penasihat khusus Presiden RI bidang energi.

Menurut Donny, banyak hal penting dibahas pada Rakornas kali ini, antara lain strategi koordinasi, evaluasi program, hingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di setiap daerah.

Ketua KI Pusat menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak bisa hanya dipandang sebagai kewajiban formal pemerintah. Lebih dari itu, kata Donny,  keterbukaan adalah fondasi ketahanan nasional di era digital, yang dapat menjaga partisipasi publik sekaligus menjadi benteng dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Harapannya, Rakornas dan Rakernis kali ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga memperkuat sinergi antarlembaga.

Dengan begitu, cita-cita menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, sekaligus berdaya saing global benar-benar bisa diwujudkan.  

Dari KI Riau, pada Rakornas ini dihadiri lengkap oleh lima komisioner, Ketua Tatang Yudiansyah, Waka Junaidi, komisioner Zufra Irwan, Yulianti dan Asril Dharma.(*)