Perjuangan untuk Keadilan Ekologis

Oleh: Boy Jerry Even Sembiring (Calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025-2029)

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan muncul sebagai sumber cahaya yang sampai saat ini memainkan perannya untuk membangun perlawanan terhadap kapitalisme ekstraktif dan rezim otoriter yang telah merusak alam serta menggerus ruang demokrasi.

Oligarki politik dan bisnis saling bergandengan tangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara massif mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan memperburuk ketidakadilan. WALHI menegaskan komitmennya untuk tetap membangun gerakan keadilan ekologis dan memulihkan Indonesia dari luka-luka yang dalam.

Konteks perjuangan WALHI tak bisa dilepaskan dari "triple planetary crisis" yaitu: perubahan iklim, polusi yang merajalela, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis ini bukanlah bencana alam semata, melainkan hasil dari era "capitalocene" sebuah istilah yang tepat menggambarkan bagaimana logika kapitalisme, yang dijalankan oleh elit bisnis dan politisi terhubung, menjadikan alam sebagai mesin keuntungan tanpa batas.

Bukan manusia secara umum yang harus disalahkan, tapi sistem yang mendorong konsumsi berlebihan dan eksploitasi tak terkendali. Di Indonesia, krisis ini bermanifestasi secara beragam di setiap wilayah: Papua dirampok hutan dan tambangnya, Maluku dan Sulawesi hancur oleh hilirisasi nikel, Bali serta Nusa Tenggara tercekik industrialisasi pariwisata dan pertambangan, Jawa runtuh akibat industrialisasi masif, sementara Sumatera dan Kalimantan porak-poranda oleh industri kehutanan dan sawit. Pendekatan WALHI harus merespon isu tersebut agar agenda advokasi benar-benar efektif dan kontekstual.

Lebih mengkhawatirkan lagi, rezim otoriter yang berkolaborasi dengan kelompok bisnis-politik semakin memperkuat ketidakadilan hukum. Hukum yang seharusnya melindungi rakyat justru dijadikan alat penindasan, legitimasi eksploitasi, dan pelanggengan kekuasaan. Di sini, WALHI melihat peluang sekaligus tantangan: WALHI bukan hanya berjuang untuk lingkungan, tapi juga "rumah gerakan rakyat" yang menyatukan berbagai elemen sosial. Organisasi ini menghubungkan isu lokal dengan global, memastikan advokasi yang komprehensif dan inklusif.

Sinergi gerakan rakyat dan solidaritas internasional menjadi kunci, di mana WALHI menuntut tanggung jawab korporasi multinasional serta negara-negara Utara yang menyumbang jejak karbon terbesar. Kedepan WALHI perlu membawa agenda “EKOLOGIS” yang ambisius, dengan tujuh pilar strategis: pengarusutamaan keadilan ekologis dalam kebijakan publik, penguatan demokrasi dan ruang sipil, internalisasi nilai keadilan gender serta antargenerasi, pengembangan kader melalui pendidikan kritis, pembangunan narasi penolakan terhadap kapitalisme berbasis pertumbuhan, dan pembentukan blok politik kerakyatan dari masyarakat sipil.

Strategi utamanya bersifat kolektif, terkoneksi, dan transformatif mengintegrasikan advokasi terpadu, perlawanan sistemik, serta investasi jangka panjang dalam kaderisasi dan narasi anti-kapitalisme berbasis riset ilmiah. 
Selain itu, peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan keadilan gender menjadi bagian tak terpisahkan, memastikan gerakan yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini bukan utopia belaka, melainkan roadmap konkret untuk mentransformasi pola ekonomi dan politik ekstraktif menuju kedaulatan rakyat serta tatanan sosial-ekologi yang adil dan berkelanjutan. WALHI perlu mendorong kelompok, komunitas hingga aktor global untuk bergabung dalam gerakan ini.

Hanya melalui kerja kolektif dan solidaritas, kita bisa menjawab tantangan krisis triple planetary yang mendesak. Pada akhirnya, WALHI bukan sekadar menyelamatkan alam; lembaga ini berjuang untuk mengembalikan wajah demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Di tengah kegelapan oligarki kapitalis, WALHI adalah cahaya yang kita butuhkan, sebuah pengingat bahwa perubahan radikal dimungkinkan, asal kita bersatu. Saatnya masyarakat sipil bangkit, sebelum terlambat.(*)