Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid: Otonomi yang Kita Harapkan Hampir Gagal

Jakarta, Hariantimes.com - Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyelenggarakan talk show bertajuk “Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi” di Kantor Pusat Apkasi, Jumat (25/04/2025).

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian dan tantangan otonomi daerah selama lebih dari dua dekade pelaksanaan pasca reformasi, sekaligus merumuskan arah penguatan di masa depan.

Talk show ini menghadirkan sejumlah narasumber utama yaitu Prof Ryaas Rasyid selaku Penasehat Khusus Apkasi dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Mochamad Nur Arifin selaku Penjabat Sementara Ketua Umum Apkasi dan Bupati Trenggalek, Arman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi.

Dalam paparanya Ryaas Rasyid yang dijuluki bapak penggagas Otoda pasca-Reformasi mengaku, otonomi daerah saat ini hampir gagal. Seperti rumah yang hancur dihantam ombak sebelum selesai dibangun, begitulah nasib otonomi daerah di Indonesia. Ada banyak faktor yang mencengkeram pelaksanaan otonomi daerah sehingga terkesan jalan di tempat, seperti contoh pembentukan DOB yang sekadar mengikuti kepentingan elite, faktor regulasi yang berubah-ubah, dan kecenderungan elite Jakarta untuk membalikkan desentralisasi kembali ke sentralisasi.

"Otonomi yang kita harapkan hampir gagal dan jauh dari harapan.banyak wewenang daerah dalam berbagai bidang seperti,Pertanahan, Kelautan, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan lainnya yang ditarik lagi ke Pusat," katanya.

Dikatakan Ryaas Rasyid, banyak kepentingan daerah yang dulu bisa diselesaikan daerah tapi sekarang yang menetukan justru di Pusat. Padahal salah satu tujuan dibentuknya Otonomi Daerah itu salah satunya bagaimana untuk lebih memberikan kewenangan kepada daerah,tapi sekarang malahan terbalik.

"Saya minta kepada Direktur Eksekutif Apkasi agar mecatat hasil diskusi hari ini sebagai bahan Rekomendasi pada Munas APKASI bulan Mei mendatang untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto." ujar Ryaas Rasid.

Sementara itu, Pejabat Ketum APKASI yang juga Bupati Trengalek Mochamad Nur Arifinmemberikan masukan saat ini pemerintahan tidak efisian dan efektif. Misalnya, Gubernur itu adalah Wakil Pemerintah Pusat untuk mengawasi daerah kabupaten kota tapi masih ada beberapa kementerian yang masih menaruh wakilnya di daerah Provinsi seperti Balai besar dan beberapa kementetian lainmya,sehingga menjadi urusan panjang dan tidak efisien baik waktu dan biaya.

Dewan Pembina Apkasi, Drs Sokhiatulo Laoli MM yang turut hadir dalam acara tersebut saat ditanya oleh Media menyampaikan, Nafas Otonomi Daerah harus dikembalikan seperti cita-cita awal Reformasi seperti di zaman pemerintahan Presiden SBY.

Saat ini, sebaiknya ada beberapa sektor yang sudah ditarik ke Pusat agar dikembalikan lagi ke Daerah urusannya seperti contoh saja bidang kelautan tidak ada lagi wewenang daerah Kabupaten/Kota,di bidang tambang juga galian golongan C pasir, batu dan tanah urusan saja harus izin dari Provinsi.

Tujuan Otonomi, daerah juga  untuk memberikan wewenang seluas-luasnya melalui pembentukan Daerah Otom Baru (DOB), karena wilayah Indonesia begitu luas dan kebanyakan daerah kepulauan.

"Saya berharap agar daerah-daerah kepulauan segera dimekarkan dengan mencabut Moratorium Pemekaran oleh Presiden Prabowo dan merealisasikan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Tahun 2016-2018 atas daerah yang telah layak untuk dimekarkan. Saran saya agar Apkasi menginisiasi pertemuan antara Pemerintah Pusat, DPR RI dan Pemerintah Daerah untuk duduk satu meja membahas perubahan UU Otonomi Daerah yang dalam perjalanannya belum sampai pada tujuan sudah ditarik kembali secara bertahap oleh Pemerintah Pusat," ujar Mantan Bupati Nias dua periode ini.

Acara talk show ini diikuti secara zoom oleh para Bupati dari seluruh Indonesia beserta pejabat dari Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan daerah masing-masing.

Apkasi berharap talk show ini dapat memperkuat dialog kebijakan antar pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.  

Apkasi sendiri pada 29 sampai 30 Mei mendatang akan melakukan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara.(*)