• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang
Dibaca : 100 Kali
Ikuti Policy Talks Nasional, Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan
Dibaca : 98 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Inovasi Digital Hukum
Dibaca : 105 Kali
Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah
Dibaca : 103 Kali
Rahul Nahkodai Karang Taruna Riau, Hendrik Firnanda: Momentum Kebangkitan Pemuda
Dibaca : 119 Kali

  • Home
  • Nasional

IRI Indonesia Dorong Penguatan Kolaborasi Pentahelix dalam Penanganan Deforestasi Hutan Tropis

Zulmiron
Selasa, 13 Agustus 2024 18:45:00 WIB
Cetak
Webinar IRI Indonesia bertajuk Penanganan Deforestasi dan Perubahan Iklim dengan Pendekatan Pentahelix di Jakarta.

Jakarta, Hariantimes.com - Interfaith Rainforest Initiative atau Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis (IRI) Indonesia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi melalui kerangka Pentahelix dalam menghadapi tantangan deforestasi hutan tropis di Indonesia.

Hal tersebut disimpulkan dalam Webinar IRI Indonesia bertajuk "Penanganan Deforestasi dan Perubahan Iklim dengan Pendekatan Pentahelix," di Jakarta, kemarin, dengan menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif Muhammadiyah Climate Center (MCC), Ir Agus S Djamil MSc.

Menurut Agus, kolaborasi antara lima pilar utama yaitu pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan upaya konservasi hutan dan mitigasi perubahan iklim.

"Kerangka Pentahelix memungkinkan setiap pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal, dengan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menangani deforestasi yang semakin mengancam," ujar Agus sembari menambahkan, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.

Baca Juga :
  • Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang
  • Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah
  • Lewat Pelatihan Wirausaha, Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas

"Pemerintah harus menjadi penggerak utama dalam membentuk regulasi yang pro-lingkungan dan mengkoordinasikan upaya di semua tingkatan, baik nasional maupun lokal," jelasnya.

Selain itu, Agus juga mengapresiasi sektor swasta yang telah mulai mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan, serta kontribusi akademisi melalui riset yang mendalam dan inovasi yang relevan.

"Kami mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dan turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan," tambahnya.

Agus juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama komunitas adat, yang memiliki pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan.

"Keterlibatan masyarakat menjadi landasan bagi keberlanjutan program konservasi. Inisiatif-inisiatif lokal yang berbasis komunitas perlu didukung dan diperluas," tegas Agus seraya menekankan, peran strategis media dalam menyebarkan informasi yang benar dan meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif deforestasi.

"Media memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi masyarakat dan mempromosikan praktik berkelanjutan," pungkasnya.

Dengan kerangka Pentahelix, Muhammadiyah Climate Center berharap dapat mendorong sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam menjaga hutan tropis Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Dr Hayu Prabowo menjelaskan, webinar ini bertujuan untuk membahas pentingnya kerangka pentahelix dalam upaya penanganan penggundulan hutan tropis dan perubahan iklim, dengan pendekatan berbasis agama.

"Webinar ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan inspiratif bagi semua pihak yang peduli terhadap isu lingkungan," ujarnya.

Hayu juga menjelaskan, webinar ini digelar dalam rangkaian kegiatan menuju Konferensi Nasional IRI Indonesia 2024 yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

"Organisasi berbasis agama memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup," pungkasnya.

Hayu menambahkan, kekuatan moral dan spiritual mereka dapat menggerakkan masyarakat untuk melestarikan hutan tropis, paru-paru dunia dan kunci dalam mengatasi perubahan iklim.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

Pemerintah Serahkan DIM RUU PPRT ke DPR

Lewat Pelatihan Wirausaha, Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas

Agar Lulusan Siap Masuk Dunia Kerja, Kemnaker Rancang Program Pelatihan Vokasi Nasional

Kompetisi Teknisi Perangkat Digital Perluas Kesempatan Kerja

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

Pemerintah Serahkan DIM RUU PPRT ke DPR

Lewat Pelatihan Wirausaha, Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas

Agar Lulusan Siap Masuk Dunia Kerja, Kemnaker Rancang Program Pelatihan Vokasi Nasional

Kompetisi Teknisi Perangkat Digital Perluas Kesempatan Kerja



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang
21 April 2026
Ikuti Policy Talks Nasional, Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan
21 April 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Inovasi Digital Hukum
21 April 2026
Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah
21 April 2026
Rahul Nahkodai Karang Taruna Riau, Hendrik Firnanda: Momentum Kebangkitan Pemuda
21 April 2026
Pemerintah Serahkan DIM RUU PPRT ke DPR
20 April 2026
Halal bi Halal PGRI Riau, Adolf Bastian: Mari Kita Perbarui Niat
20 April 2026
PWI Pusat Serahkan Sagu Hati ke Ahli Waris Almarhum Zulmansyah Sekedang
20 April 2026
Lewat Pelatihan Wirausaha, Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas
20 April 2026
Agar Lulusan Siap Masuk Dunia Kerja, Kemnaker Rancang Program Pelatihan Vokasi Nasional
20 April 2026
TERPOPULER +
  • 1 Tambua dan Silat Gelombang Semarakkan Milad Perak IKLA Riau
  • 2 Pemkab Siak Dorong Petani Jemput Program PSR
  • 3 Tanamkan Pendidikan Penuh Kasih, Guru RA Didorong Terapkan KBC
  • 4 Jawaban Pemerintah Atas LKPJ 2025: Wabup Siak Tekankan Efisiensi Anggaran dan Sinergi Program Nasional
  • 5 Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih dan Profesional, Kemenag Riau Dorong Implementasi GEMAH ASRI di KUA
  • 6 Jaga Kerukunan Umat Beragama, Gugun Gumilar: Komunikasi dan Kolaborasi dengan Toga Harus Terus Diperkuat
  • 7 Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja
  • 8 Itjen Harus Cegah Masalah, Menaker: Saya Ingin Pengawasan Tak Dianggap Sebagai Beban
  • 9 PWI Riau Terima Aspirasi DPW NasDem, Raja Isyam: Akan Kami Teruskan ke PWI Pusat dan Dewan Pers
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved