Kunker Komisi V DPR RI ke Riau Bisa Membuka Mata dan Telinga Pimpinan di Pusat

Pekanbaru, Hariantimes.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau.

Komisi yang membidangi masalah infrastruktur itu sudah berada di Riau sejak Jum'at (14/07/2023) pagi hingga Sabtu (15/07/2023).

Selain turun langsung ke lapangan, melihat beberapa ruas jalan di Kabupaten Kampar dan Pelalawan, rombongan Komisi V DPR yang disambut dan didampingi langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar juga meninjau terminal dan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan embung di Danau Bokuok, Kabupaten Kampar.

Selama berada di Riau, Komisi V DPR tidak saja melihat langsung kondisi infrastruktur terutama jalan yang masih banyak rusak.

Para wakil rakyat itu juga mendengarkan langsung aspirasi dan curhatan para bupati/walikota se Riau yang mendapat kesempatan bertemu serta berdialog pada pertemuan Jum'at (14/07/2023) malam di Balai Serindit, Gedung Daerah, Provinsi Riau.

Keprihatinan terkait infrastruktur terutama jalan menjadi fokus utama para bupati/walikota.

Gubri Syamsuar yang memimpin langsung pertemuan juga menumpahkan segala persoalan infrastruktur di Riau.

Mulai dari persoalan panjang jalan di Riau yang menjadi kewenangan provinsi termasuk yang terpanjang di Indonesia, yakni sepanjang 2.799,81 kilometer.

Hingga keterbatasan APBD Provinsi Riau untuk merawat dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut.

"APBD Riau hanya sekira Rp9 triliun. Sementara kebutuhan kita untuk pembangunan sangat banyak. Tidak hanya jalan," tegas Gubri Syamsuar.

Itu sebabnya, harap Gubri, dukungan dari Pemerintah Pusat sangatlah diharapkan.

Apalagi devisa yang diberikan Riau terhadap negara ini sangatlah besar. Sehingga sebenarnya sangat wajar jika Pemerintah Pusat memberikan perhatian yang berkeadilan untuk Negeri Lancang Kuning.

Karena keterbatasan dan menyesuaikan kemampuan APBD Provinsi Riau, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pembangunan jalan ditetapkan 66 persen hingga 2024.

"Alhamdulillah saat ini sudah tercapai sekira 64 persen lebih. Kita optimis pada 2024 nanti target 66 persen itu tercapai bahkan bisa lebih," tegas Syamsuar seraya menyatakan, sebagai Gubernur amanah sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Gubri berharap, kehadiran langsung Komisi V DPR yang didampingi para mitra kerjanya bisa membuka mata dan telinga para pimpinan di pusat bahwa Provinsi Riau masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat, terutama anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Jika pembangunan infrastruktur di Riau memadai, tentu akan menggenjot pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga tingkat kunjungan wisata.

Misalnya jalan Lintas Bono, di Pelalawan yang masih memprihatinkan. Padahal itu masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Andai infrastruktur penunjang dibangun, tegas Syamsuar, devisa yang akan diterima negara dari Riau dipastikan juga semakin meningkat. Jadi negara untung, Riau juga mendapat manfaat.

Dalam rombongan Komisi V DPR, tercatat ada dua orang anggota Komisi V yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Riau, yakni Syahrul Aidi Mazaat (PKS) dan Effendy Sianipar (PDIP).

Syahrul Aidi menyebut bahwa kehadiran Komisi V DPR bersama mitra kerjanya ke Riau adalah inisiatif dirinya bersama Effendy Sianipar selalu anggota DPR dapil Riau.

"Kami ingin semua bisa melihat bagaimana kondisi infrastruktur di Riau," tegas politisi muda asal Kampar itu.

Syahrul menegaskan bahwa Riau yang alamnya kaya raya telah memberikan kontribusi berupa devisa yang sangat besar untuk negara.

"Tapi anggaran untuk pembangunan yang balik ke Riau sangatlah kecil. Ini ketidakadilan untuk Riau," tegas mantan anggota DPRD Kampar itu lantang.

Makanya, Syahrul meminta agar semua pihak memberikan perhatian yang layak dan berkeadilan untuk Riau.

Syahrul juga meminta semua pihak di Riau bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para wakil rakyat, terutama yang dapil Riau agar aspirasi yang berkembang di daerah bisa disuarakan di tingkat pusat.

Hal senada juga disampaikan Effendy Sianipar. Ia mengaku sangat prihatin melihat kondisi Riau, khususnya kabupaten di pesisir seperti Kepulauan Meranti yang masih terdapat daerah terisolir.

Padahal Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan langsung dengan negeri jiran. "Saya sampai bisikkan ke Pak Presiden, tolonglah perhatikan Meranti itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR ke Provinsi Riau.

Dalam kunjungan ini, tim meninjau langsung infrastruktur jalan, perhubungan, bendungan, dan infrastruktur lainnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Iqbal menekankan bahwa ketersediaan infrastruktur di daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," kata Iqbal yang juga politisi asal PPP itu.

Dalam kunker ini juga menghadirkan para mitra kerja Komisi V.

Provinsi Riau memiliki sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, dan perkebunan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan daerah.

Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di Riau tidak sebaik dengan sumbangan SDA kepada Pemerintah Pusat.

Iqbal menegaskan, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas agar dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja, demi mendukung konektivitas, ketahanan pangan, keselamatan transportasi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan di Provinsi.

Kunjungan Kerja Reses Komisi V ini, tegas Iqbal, juga untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Riau.(*)