Diduga Banyak Merugikan Masyarakat Inuman, Datuk Penghulu Adat IV Koto Adukan PT WJT ke Gubri

Pekanbaru, Hariantimes.com - Para Datuk Penghulu Adat IV Koto dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menemui Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar di Kediaman Gubri Jalan Gajahmada, Pekanbaru, Senin (02/01/2022).

Kedatangan para Datuk Penghulu Adat IV Koto ini mengadukan masalah keberadaan PT Wahana Jingga Timur (WJT) yang diduga banyak merugikan masyarakat Kecamatan Inuman dan sekitarnya.

Untuk diketahui, PT WJT ini merupakan anak perusahaan PT Duta Palma Nusantara (DPN) juga PT Cerenti Subur di Kuantan Singingi. Lokasi terjadinya permasalahan sengketa lahan ini berada di Tanah Ulayat Desa Koto, Kampung Baru dan Gunung Melintang, Kuantan Hilir.

"Kami mewakili datuk-datuk di Kuansing terutama penghulu IV koto, banyak permasalahan terjadi terutama masalah perkebunan, keberadaan perusahaan perkebunan yang bermasalah dari dulu sampai sekarang tidak kunjung selesai, menyangkut tanah ulayat yang diserobot tanpa ganti-rugi," jelas Rizaluddin.

Datuk Rizaluddin selaku keponakan dari Datuk Bertuah, menjelaskan, tanah ulayat ini dulunya hutan lindung dan terdapat perkuburan tokoh adat terdahulu Niniak Darah Putih. Dulunya luas lahan tersebut mencapai ratusan hektar, namun saat ini tinggal setengah hektar saja.

"Sampai detik ini kami sudah layangkan surat, tidak ada satupun tanggapan. Seolah - olah PT WJT tersebut sudah berkuasa dan semena-mena, tidak ada memberikan respon, solusi atau diskusi sekalipun," katanya.

"Kita juga sudah membuka diri untuk diskusi agar dapat permasalahan yang ada ini dapat teratasi dan mendapatkan jalan keluarnya," tambah Rizaluddin.

Dikarenakan tidak ada jawaban dari PT WJT tersebut, maka ia membawa para datuk penghulu adat 4 koto untuk meminta saran Gubri Syamsuar.

"Permasalahan ini harus dituntaskan dan ada jalan keluarnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja terutama permasalahan di tanah ulayat. Tanah ulayat itu dalam adat kita harus ada pancong alasnya dan CSR-nya harus jelas," ungkapnya.

"Namun, permasalahan tanah ini sudah CSR nya tidak ada, pancong alasnya juga ga ada. Memang siapa mereka kok bisa berkuasa di tanah adat, tidak mungkin anak kemenakan diam saja dan harus bergerak," ujar Rizaluddin.

Selain mengadu soal tanah ulayat, para datuk juga menyampaikan keinginan masyarakat setempat untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Masyarakat setempat sudah menyiapkan lahan dan siap menghibahkan ke Pemprov Riau.

Gubri Syamsuar menyambut baik kedatangan para datuk tersebut dan mendengarkan dengan seksama keluhan yang disampaikan.

"Terimakasih atas kehadiran para datuk penghulu adat atas aspirasnya. Kami akan pelajari dengan baik masalah ini dan mudah-mudahan nanti ada jalan keluar terbaik," ucap Gubri Syamsuar.

Ia juga meminta kepada para datuk penghulu untuk menyiapkan data-data yang diperlukan agar permasalahan tanah ulayat di Kecamatan Inuman ini bisa terselesaikan dengan baik.

"Kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk dibicarakan dengan Kementrian LHK, termasuk Kementerian ATR/BPN," katanya.

Gubri juga berjanji segera turun ke Kuansing, khususnya Inuman untuk melihat langsung persoalan tanah ulayat. Termasuk melihat tanah yang disiapkan untuk sekolah SMK.(*)