• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
Dibaca : 123 Kali
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
Dibaca : 133 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Dibaca : 167 Kali
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
Dibaca : 211 Kali
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
Dibaca : 235 Kali

  • Home
  • Kuantan Singingi

Tak Mampu Selesaikan Sesuai Kontrak, Siap-Siap Perusahaan Kena Black List

Redaksi
Senin, 27 Desember 2021 23:57:00 WIB
Cetak
(foto : ist).

TELUK KUANTAN, HarianTimes.com – Meski tinggal hitungan hari menjelang berakhirnya tahun 2021, masih banyak pengerjaan proyek yang menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi yang di bawah 50 persen.

Dimana perusahaan rekanan yang menjadi pihak pelaksana kegiatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun pengerjaan proyek tersebut dalam pengawasan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Hal itu dipertegas oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Hadiman SH MH melalui Kasi Datun Billie Christopher Sitompul SH MH, saat di konfirmasi HarianTimes.com di Teluk Kuantan, Senin (27/12/2021).

Menurut Kasi Datun Kejari Kuansing, apabila pengerjaan pekerjaan proyek ini tidak selesai dalam 3 hari ke depan, pihaknya akan merekomendasikan kepada OPD yang bersangkutan untuk segera melakukan addendum, dimana addendum kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul pada kesepakatan pokok, terkait pemberian perpanjangan waktu selama 50 hari kalender tersebut.

“Tentu dengan sesuai aturan yang ada, setiap harinya kepada perusahaan pelaksana dikenakan sanksi administrasi, yakni membayar denda satu per seribu untuk per hari nya,” ujarnya.

Jika dalam waktu yang sudah diberikan tersebut tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan, sambung Jaksa yang akrab disapa Bang Billie itu, maka OPD berkaitan wajib untuk memutuskan kontrak kerja dengan pihak perusahaan rekanan tersebut, ujarnya.

“Jika tidak tercapai, setelah diberikan waktu 50 hari itu, OPD bersangkutan harus memutuskan kontrak dengan rekan,” tegasnya.

Contohnya, lanjut Billie, salah satu kegiatan di OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kuansing. “Ya, sejauh ini masih ada kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuantan Singingi yang masih sangat rendah hasil atau volume kerjanya, Lapangan Bola tinggal 10 persen lagi, dan yang paling rendah itu Lapangan Tennis masih 30 persen, ini perkiraan kita tidak akan selesai dalam 3 hari ke depan,” tegasnya.

Namun demikian, kata Billie, pihaknya terus akan memantau kegiatan ini berlangsung sampai masa pengerjaan kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan kontrak kerjanya.

Nah disini, kata Billie lagi, pihaknya tidak akan mentolerir bagi perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan masa pengerjaan proyek tersebut, sebab dari awal sudah diperingatkan dan sejauh ini kita sudah melakukan monitoring dan pengecekan langsung ke lokasi, kata Billie.

“Dalam pengawasan kami di Kejaksaan, kami tetap mengutamakan kualitas kerja, mengutamakan efisiensi waktu kerja dan juga mengutamakan biaya anggaran kerjanya, jangan asal mau cepat, tidak peduli dengan kualitas dan juga anggaran yang digunakan, jangan sampai ini ke ranah hukum pidana nantinya, sebab tak ada alasan yang didalam pengawasan kami tidak dikenakan sanksi hukum, yang salah tetap di hukum,” kata Kasi Datun Kejari Kuansing lebih mempertegas lagi.

Hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk pengerjaan pekerjaan proyek yang menggunakan uang daerah atau APBD Kuansing lainnya. “Seperti kegiatan yang ada di RSUD Teluk Kuantan, PUPR, dan lainnya. Tapi sejauh ini, yang paling rendah capaian atau volume kerjanya di Disdikpora Kuansing tersebut,” ucap Billie.

“Bagi perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan kegiatan sesuai waktu pengerjaan yang sudah di tentukan di dalam kontrak, dan setelah diberikan perpanjangan waktu dengan disertai Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melebihi dari jaminan pelaksanaan, perusahaan tersebut wajib di black list atau garis hitam,” tegas Billie seraya mengakhiri.*


[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Adu Cepat di Tepian Narosa, Dua Jalur Binaan RAPP Berjuang Lanjut ke Hari Keempat

Muliardi: MTQ Harus Lahirkan Generasi Qur’ani dan Prestasi Nasional

Tinjau Final Tilawah Dewasa MTQ XLIV Riau, Zulkifli Syukur: MTQ Harus Jadi Momentum Memperkuat Pembinaan

MTQ XLIV Provinsi Riau, Bengkalis Juara I Cabang Fahmil Qur'an Putra dan Putri

Tinjau Arena Perlombaan Hari Pertama MTQ XLIV, Ketua LPTQ Riau: Evaluasi akan Terus Dilakukan Setiap Hari

Kapal Harimau Buas Meriahkan Pawai Perahu Hias MTQ Riau di Sungai Batang Kuantan

Adu Cepat di Tepian Narosa, Dua Jalur Binaan RAPP Berjuang Lanjut ke Hari Keempat

Muliardi: MTQ Harus Lahirkan Generasi Qur’ani dan Prestasi Nasional

Tinjau Final Tilawah Dewasa MTQ XLIV Riau, Zulkifli Syukur: MTQ Harus Jadi Momentum Memperkuat Pembinaan

MTQ XLIV Provinsi Riau, Bengkalis Juara I Cabang Fahmil Qur'an Putra dan Putri

Tinjau Arena Perlombaan Hari Pertama MTQ XLIV, Ketua LPTQ Riau: Evaluasi akan Terus Dilakukan Setiap Hari

Kapal Harimau Buas Meriahkan Pawai Perahu Hias MTQ Riau di Sungai Batang Kuantan



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
20 November 2026
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
20 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
20 November 2026
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 2 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 3 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 4 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 5 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved