ASN Pemkab Kuansing Ikuti Bimtek SIPD Kerjasama LPKKP

PEKANBARU, HarianTimes.com - Dalam rangka percepatan Implementasi Sinstem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan program  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau mengikuti Bimtek SIPD bekerjasama dengan Lembaga Pusat Kajian Keuangan Publik (PKKP) dan salah satu Konsultan Nasional di bidang Pengembangan Sistem Berbasis IT, PT Raja Sakti Telematika (RST).

Peserta Bimbingan Teknis ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilaksanakan tanggal 7-9 Juli 2021 di Kota Pekanbaru.

Bimtek ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Andi Zulfitri ST MSc dan Perwakilan PT Raja Sakti Telematika Hadi Wiratmono.

Kepada HarianTimes.com, Founder dan CEO Raja Sakti Group, Benny Chandra, via telepon menjelaskan, Kegiatan ini sangat penting dalam menyiapkan tim SIPD di setiap daerah yang memahami regulasi terkait dan terampil menggunakan Aplikasi SIPD yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, Jum'at (09/07/2021).

"Sebagai Konsultan nasional dengan pengalaman implementasi sistem berbasis IT, kami siap membantu dan mendukung penerapan SIPD dari Kementerian Dalam Negeri ini di daerah daerah," ujar Benny.

"Bimtek diadakan dalam beberapa tahapan dan di beberapa wilayah, Adapun untuk saat ini, peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi, yang lebih dari 100 orang, meliputi ASN struktural dan fungsional pelaksana Penatausahaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi," jelas Benny.

Narasumber dari Tim Konsultan dan praktisi SIPD dari PT Raja Sakti Telematika Hadi Wiratmono dan Gandha Meyarto.

Pihaknya berterimakasih pada Pemkab Kuantan Singingi yang telah memberikan kepercayaan penuh untuk menggelar Bimtek dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ucapnya.

Mengakhiri penjelasannya, Benny Chandra berharap Bimtek ini terlaksana dengan baik, peserta paham akan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD di maksud, serta dalam menerapkan SIPD secara baik dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, tutupnya.*