Halim Serahkan Mobdin Wabup, Plh Sekda: Sudah Diterima Pak Suhardiman

TELUKKUANTAN, HarianTimes.com - Mantan Wakil Bupati Kuansing H Halim menyerahkan mobil dinas BM 2 K Toyota Harrier.

Mobil ini merupakan mobil dinas yang sehari-hari di gunakannya semasa menjabat sebagai Wakil Bupati Kuansing 2016-2021.

Penyerahan mobil dinas ini diserahkan H Halim didampingi Hj Yuniwarti Halim kepada Plh Sekda Kuansing Dr Agusmandar SSos MSi, pada Jum'at (04/06/2021) di kediamannya Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

"Ini memang sudah menjadi kewajiban saya. Begitu masa jabatan habis, saya serahkan. Ini milik daerah," ujar H Halim di kediamannya.

H Halim menegaskan dirinya tidak ada niat untuk menunda-nunda, apalagi menahan-nahan tidak mengembalikannya seperti anggapan beberapa orang. "Saya tidak ada masalah, milik daerah ya saya serahkan ke daerah, itu hak daerah yang dibeli dengan uang daerah," kata Halim.

Selain BM 2 K, juga diserahkan mobil Hillux BM 8105 K, dan BM 47 K yang digunakan Hj Yuniwarti Halim sebagai Ketua GOW Kuansing.

Plh Sekda Kuansing Dr Agus Mandar SSos MSi yang dikonfirmasi HarianTimes.com juga membenarkan bahwa H Halim sudah mengembalikan semua kendaraan dinas yang selama ini dipergunakan oleh H Halim dan istrinya Hj Yuniwarti Halim dalam berdinas.

"Ya tadi siang setelah sholat Jum'at Pak H Halim telah menyerahkan Mobil Dinas BM 2 K, yang digunakan sebagai mobil Wakil Bupati Kuantan Singingi," kata Plh Sekda Kuansing.

"Selain itu, pak H Halim juga sudah mengembalikan Mobil Hilux yang digunakan untuk operasional Wakil Bupati," sambung Agus Mandar.

"Ibu Yuni juga sudah mengembalikan Mobil Dinas BM 47 K yang digunakan sebagai Ketua GOW," tambahnya.

Dimana pengembalian mobil dinas ini langsung diterima oleh Plh Sekda Agus Mandar di rumah kediaman H Halim di Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan.

"Setelah Mobil Dinas BM 2 K diterima langsung dibawa ke Kantor Bupati dan sudah diserahkan kepada Wakil Bupati pak Suhardiman Amby yang akan digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah," terang Agus Mandar.*