Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, Widhi: Pemkab Siak Termasuk yang Terbaik

Pekanbaru, Hariantimes.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak termasuk yang terbaik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. 

Untuk di tingkat nasional, BPK punya target tingkat penyelesaian adalah 75 persen. Artinya  Siak sudah diatas rata-rata nasional. 

"Saya sangat mengapresiasi  Pemerintah Kabupaten Siak itu termasuk yang tingkat penyelesaian tindak lanjutnya tertinggi, mencapai 86 persen," ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widhi Widayat pada kegiatan Supervisi di Kabupaten Siak, Jumat (29/01/2021).

Widhi mengatakan, BPK ingin bersama-sama pemerintah daerah (pemda) berkolaborasi dalam rangka perbaikan yang terus-terus menerus dalam tata keuangan, termasuk dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

"Saya sangat menghargai ini dan memang sangat berharap menjadi contoh juga untuk Pemda yang lain di Riau," katanya. 

Dalam catatannya, Widhi mengatakan, Pemkab Siak 4 tahun terakhir dari 2016 hingga 2019 telah menerima opini WTP. Tapi disisi lain ada masalah-masalah menyangkut tindak pidana korupsi. 

"Ini sudah diperiksa BPK kok masih ada masalah. Clean and clear, tidak selalu begitu ketika opini WTP tidak ada masalah kecurangan. Karena yang kami nyatakan adalah soal kewajaran  informasi bukan kebenaran informasi," jelasnya. 

Hal ini katanya, karena ada batasan-batasan yang dihadapi oleh tim pemeriksa ketika melakukan penugasan. Meskipun BPK melakukan penugasan dalam waktu relatif panjang. 

Dikesempatan itu, Widhi memberikan arahan-arahan dan petunjuk terkait laporan keuangan kepada pimpinan OPD Pemkab Siak.

Sementara Bupati Siak Alfedri mengajak para pimpinan OPD untuk mematuhi kaidah-kaidah dan arahan dari Kepala BPK Perwakilan Riau. 

Alfedri pun berharap pimpinan OPD menjelaskan ke masing-masing stafnya, baik pengelola keuangan SKPD, PPTK, Bendahara dan lain-lain. Dan laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sedang dalam penyusunan yang berawal dari laporan keuangan masing-masing OPD. 

"Kita berharap Kita berharap dengan adanya supervisi dan pendampingan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, tara kelola keuangan daerah kita semakin baik dan akuntabel," harap Alfedri.(*)