Alfedri: Kita Optimis Kawasan Industri Ini akan Maju dan Berkembang

Siak, Hariantimes.com - Kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (K-TKBM) Koperasi Sejahtera Mandiri di kawasan Pelabuhan Industri Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit diresmikan Bupati Siak Alfedri, Senin (21/09/2020) kemarin.

Meski sore itu acara berlangsung di bawah guyuran hujan lebat, namun acara tetap berjalan tertib. Karena panitia memindahkan acara ke lokasi workshop milik sebuah perusahaan yang investasi di KITB.

Para undangan disuguhkan dengan pemandangan menghadap ke pelabuhan. Tampak kapal tengker yang sedang bersadar untuk memuat cangkang.

Acara itu dihadiri Kapolres Siak, Kejari Siak, Pengadilan Siak, Kepala KSOP Wagio, Direktur PT Samudra Siak, Para Anggota Dewan Siak, Ketua K-TKBM (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Ramli Y, Kadsihub Siak, pimpinan perbangkan cabang Siak, Direktur BSP Zapin, camat Sungai Apit beserta unsur upika kecamatan.

"Kehadiran koperasi ini sebuah momentum memberikan daya ungkit dan dorongan, agar pelabuhan ini bisa di kelola lebih baik lagi. Kita optimis kawasan industri ini akan maju dan berkembang, untuk itu saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan taniah atas di resmikannya Koperasi (K-TKBM) ini," ujar Bupati Alfedri.

Dijelaskannya, kinerja dan performa pelabuhan sangat dipengaruhi kinerja koperasi pelabuhan. Sehingga aktifitas jasa di pelabuhan berjalan lancar.

"Saya berharap dengan wadah yang sudah terbentuk ini para anggota koperasi dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. Dan yang terpenting meningkatnya kesejahteraan anggota," harap Alfedri.

Pada kesempatan itu Alfedri juga menyampaikan, Pelabuhan Tanjung Buton yang saat ini dikelola Badan Usaha Milik Daerah PT Samudera Siak. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terus melakukan kerjasama dan mengundang para investor untuk berivestasi baik di kawasan Industri dan juga investasi fasiltas pelabuhan.

"Kita tawarkan ke investor. Jadi siapa yang cepat investasi di sini dan serius kita beri kemudahan perizinannya. Berusaha di sini dan bermitra dengan pengelola kawasan Industri," ujar Alfedri.

Berkaitan dengan fasiltas infrastruktur penunjang kawasan industri dan sarana fital untuk masalah air bersih, sebut Alfedri, pihaknya sudah mendapat dukungan dari Kepala Balai Pemukiman dan Infrastruktur dan Kepala Balai Sungai Wilayah Riau dan beberapa hari lalu sudah dilakukan MoU.

"Hapan kita, tahun depan sudah mulai dikerjakan. Sementara untuk akses jalan kita telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp147 miliar untuk pembanggunan jalan. Harapan kita tahun depan bisa dianggarakan kembali oleh Kementerian PUPR, terutama untuk pembanggunan jembatan mulai dari dayun sampai ke sini ada beberapa jembatan yang harus dibenahi," harap Alfedri. 

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pakning Wigyo menyampaikan, Pelabuhan Tanjung Buton usianya terbilang baru. Tetapi sudah dikunjungi oleh kapal-kapal berbendera asing.

"Di depan kita saat ini sedang bersandar kapal berbendera Bangladesh yang akan mengangkut cangkang sebanyak 32.000 ton dan akan dibawa ke Bangladesh. Pelabuhan Buton ini termasuk baru, namun sudah disinggahi oleh kapal-kapal besar berbendera luar negeri. Ini prestasi yang patut kita pertahankan," katanya.

Dijelaskannya, mengelola pelabuhan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali yang mesti dilengkapi. Di antaranya ketersediaan lahan yang cukup, memiliki SDM yang kuat, serta Tekonlogi Informasi IT yang baik.

"Kita harus memiliki manajemen kepelabuhanan yang baik. Sehingga kita dengan mudah memperluas usaha seperti jasa tambat dan jasa labuh," sebut Wigyo sembari menyampaikan, saat ini pihaknya sedang mengarah kerjasama pemanfaatan. Saat ini yang sedang berjalan bentuk kerjasama operasi dan 1 Oktober 2020 akan berhakir. Sementara KSP masih dalam proses. Mau tidak mau pihanya akan memperpanjang kerjasama pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Buton sampai KSP diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.

"Proses Kerjasama Pemanfaatan (KSP) saat ini dengan Dirjen Perhubungan Laut. Beliau sudah mengeluarkan disposisi untuk dievaluasi oleh Direktur Kepelabuhanan. Selanjutnya dari Dirjen ke Menteri Perhubungan, baru ke Menteri Keuangan," terangnya.

Dikabarkannya, dengan KSP ini nantinya akan jelas sekali pemanfaatan struktur yang sudah ada. Kemudian keuntungan yang didapat nanti akan semakin jelas termasuk konsesinya.(*)