Said Hasyim: Semoga Pemerintah Pusat Dapat Memperhatikan Meranti

Bengkalis, Hariantimes.com - Keterbatasan anggaran untuk menggesa pembangunan infrastruktur membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti harus berpikir keras untuk meraih dana Pusat dan Provinsi yang masih mengendap di Kementerian.

Berbagai loby dan pertemuan pun dilakukan seperti yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Meranti H Said Hasyim membawa tim dari OPD terkait untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Bengkalis dengan agenda Pembahasan Usulan Program Kegiatan Berbasis Lokasi Prioritas Tahun 2020-2024 untuk Wilayah Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Rabu (29/01/2020).

Hadir dari pihak BNPP RI Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Bachril Bahri M. AppSc, Trisulo Kabid Perencanaan Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Hengki Prana Jaya Kabid Infrastruktur Fisik Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI dan lainnya. 

Turut mendampingi Wakil Bupati, Sekda Bengkalis Bustami HY, Danramil Selatpanjang Mayor Inf Irwan, Kepala Dinas Perindag Meranti Drs H Azza Fahroni, Kepala Dinas LHK Meranti Drs. Irmansyah MSi, Kepala Dinas Perhubungan Meranti Dr Aready, Kalaksa BPBD Meranti Drs Idris Sudin, Kepala Dinas Kesehatan dr Misri,Kabag Perbatasan Meranti Drs M Nazar, Camat Tasik Putri Puyu Sugiati, Camat Rangsang Barat Juwita Sari, Camat Rangsang Pesisir H Arifuddin, Camat Pulau Merbau Atan Ibrahim, Kabag Ekonomi Sekda Meranti Abu Hanifah, Sekretaris Dinas Perikanan Meranti Febriadi, Kabag Kominfo Meranti Wan Fahriarmi, Bagian Humas dan Protokol Meranti, Kasubag Tapem Sekda Meranti, Kasubag Perbatasan Sekda Meranti.

Dalam pertemuan itu, Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Bachril Bahri M AppSc menyampaikan, pihaknya akan menghimpun semua masukkan dan usulan dari kabupaten kawasan perbatasan untuk diangkat dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Jokowido di Jakarta. Usulan yang menjadi fokus adalah terkait masalah Infrastruktur, Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bachril juga menyampaikan, kegiatan yang dilakukan oleh BNPP ini merupakan perintah langsung Mendagri Tito Karnavian untuk menghimpun segala informasi terkait usulan pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan Indonesia termasuk di kabupaten Meranti dan Bengkalis. Data-data itu akan dievaluasi untuk dijadikan  sebagai lokasi prioritas program pembangunan Infrastruktur dikawasan perbatasan Indonesia.

Dari sepengetahuan BNPP RI, ungkapnya, sejauh ini masalah yang dihadapi Meranti adalah seputaran abrasi yang saat ini telah ditangani oleh Kementerian Kemaritiman.

"Untuk itu, saya meminta keterangan dan informasi lengkap dari Pemkab Meranti, agar usulan program kegiatan lebih fokus dan terarah, pada kesempatan itu BNPP RI meminta tiap OPD terkait untuk mengisi format usulan program kegiatan sebagai bahan evaluasi oleh pihak BNPP," katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim memaparkan secara singkat profil Meranti yang terdiri dari 3 pulau besar. Pada dasarnya, semua masuk kawasan perbatasan yakni Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi.

"Meranti berada dikawasan perbatasan lokasi prioritas Nasional. Bamun kondisinya masih cukup memprihatinkan dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau, minim infrastruktur dan masih terisolasi. Untuk itu, kami sangat berharap kepada BNPP RI untuk memberikan perhatian kepada Kabupaten Meranti dengan cara memberikan alokasi anggaran melalui pelaksanaan program kegiatan untuk Meranti agar daerah ini tidak semakin jaun tertinggal dari Kabupaten lainnya di Inàdonesia," harap Wabup.

Kenyataan saat ini, sebut Said Hasyim, Kabupaten Meranti masih menjadi Kabupaten termiskin dan terisolir dengan angka kemiskinan mencapai 27 persen lebih. 

"Selama 10 tahun berdiri, Meranti terus fokus pada pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan. Namun dengan keterbatasan anggaran, Kabupaten belum mampu sepenuhnya membuka isolasi dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten dan Pulau Sumatera," kata Wabup.

Untuk mendapatkan dukungan Pusat, diakui Wabup, Pemkab Meranti telah melakukan berbagai upaya baik itu pertemuan dengan Kementrian terkait disertai usulan program. Namun sedihnya, sangat minim realisasi, daerah Perbatasan dan Lokpri yang disandang Meranti hanya sekedar sebutan saja tapi minim perhatian.

Menurut Wabup l, pada dasarnya Kabupaten Meranti merupakan kabupaten yang kaya dan subur. Namun belum ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten penghasil Sagu, Kopi, Pinang dan Karet ini.

"Kabupaten Meranti sudah lama tidak mendapat bantuan pusat yang sifatnya sporadis, bantuan yang turun hanya bersifat stimulan seperti bantuan bibit dan lainnya," ucap Wabup.

Begitu juga untuk masalah pendidikan bantuan pemerintah Pusat hanya berkisar pada rehab bangunan.

"Padahal Meranti terletak dilokasi strategis Nasional berada di Selat Malaka yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Tapi kondisi Meranti saat ini masih menjadi Kabupaten yang tertinggal di Riau dan terisolasi. Pelabuhanpun dikatakan Wabup yang ada di Selatpanjang masih berupa pelabuhan rakyat belum ada Pelabuhan yang representatif yang dibangun pusat," jelasnya lagi.

Saat ini dalam pengelolaan hasil alam Meranti hanya bisa menjual bahan baku seperti kelapa tanpa mampu mengolah menjadi berbagai turunan itupun dengan harga murah karena dimainkan oleh Tengkulak. Disamping Kelapa juga Karet tua yang butuh peremajaan.

"Ini bukti Meranti sebagai daerah perbatasan dan Lokasi Strategis Prioritas Nasional masih sangat tertinggal," ujar Wabup.

Bahkan parahnya lagi akibat keterbatasan peluang kerja separoh dari SDM Meranti terpaksa bekerja di negeri tetangga secara ilegal tanpa perlindungan hukum, dibayar dengan gaji rendah, bahkan mendapat caci maki yang sangat menjatuhkan marwah Indonesia yang terkenal sebagai daerah kaya.

"Ini membuat kita malu sebagai bangsa Indonesia padahal dengan potensi yang dimiliki Indonesia ini tidak perlu terjadi. Semoga Pemerintah Pusat dapat memperhatikan Meranti sebagai kawasan perbatasan Nasional," ucap Wabup.

Pada kesmpatan itu Wabup juga memaparkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Meranti, diantaranya sebagai daerah penghasil Sagu Nasional, penghasil Kopi Liberika.

Sekedar informasi, dalam rapat tersebut beberapa OPD berkesempatan memaparkan usulan programnya. Di antaranya adalah Dinas Kesehatan seperti dijelaskan dr Misri, mengusulkan pembangunanKantor Dinas Kesehatan yang saat ini masih menggunakan bangunan zaman Belanda. Alat kesehatan, Kendaraan Kesehatan, Perumahan Dinas Para Medis, Ambulance Laut.

Dinas Perhubungan seperti dijelaskan Kadis Aready, Meranti sebagai satu-satunya Kabupaten Kepulauan untuk itu fokus pada penghubung anta pulau. Untuk itu, Dinas Perhubungan mengusulkan untuk pembangunan sarana pelabuhan seperti di Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang diharapkan tiap satu Lokpri mendapat satu pelabuhan.

Dinas Perindag Meranti mengusulkan sentra sagu yang telah dibangun oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Begitu juga sentra Kopi. 2021 diharapkan juga terbagun sentra Kelapa untuk mengolah santan kelapa, sabut serta cangkang dan lainnya. 

Kemudian Disperindag juga menyinggung soal Perdagangan Lintas Batas terutama menyangkut kuota perdagangan lintas batas yang hanya sebesar 600 Ringgit. Disperindag Meranti berharap pihak BNPP untuk membahas peningkatan kuota tersebut. 

Dinas Perikanan dijelaskan Sekretraris Perikanan Febriadi, berencana akan menyekolahkan Nelayan disekolah tinggi perikanan.

Sebelumnya dalam Rakor Usulan Program OPD Berbasis LOKPRI untuk dimasukan kedalam Rencana Induk BNPP RI Tahun 2020-2024, dikantor Bupati kemarin. 

Beberapa Dinas berencana juga akan mengusulkan program strategisnya, diantaranya Dinas Perhubungan Meranti mengusulkan Pembangunan RoRo dan Pelabuhan, Dinas PU Meranti mengusulkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros khususnya yang berada di Pulau Rangsang termasuk jalan produksi penghubung antara centra produksi dan pemasaran, dan usulan OPD terkait lainnya seperti Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah misal masalah Hortikultura oleh Dinas Perkebunan, Budidaya Ikan oleh Dinas Perikanan, masalah Perdagangan oleh Disperindag, Peningkatan Kualitas SDM oleh Dinas Pendidikan, Cetak Sawah oleh Dinas Pertanian dan masalah lainnya sesuai Tupoksi Dinas/OPD yang sejalan dengan pengembangan LOKPRI.

Dari Dinas Kesehatan seperti disampaikan oleh Kadiskes Meranti dr. Misri akan mengusulkan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Rangsang. Dinas Perindag Meranti seperti disampaikan Kadis Perindag Drs. H. Azza Fahroni akan mengusulkan Pelatihan Frosting Kopi Liberika, Pengembangan Centra Pengolahan Kopi Tahun 2021 di Rangsang Pesisir, Pelatihan Pengolahan Kelapa, Centra UKM Pengolahan Kelapa, Revitalisasi Centra UKM.

Dinas Perhubungan seperti dijelaskan Kadishub Meranti Dr Aready akan mengusulkan  penyebrangan Tj. Samak-Tj.Sari-Tj Balai Karimun karena program ini diakuinya belum masuk dalam Restra Kementrian Perhubungan. Sementara Dinas LHK Meranti dijelaskan Kadis Irmansyah akan mengusulan penanganan Abrasi berbasis masyarakat seperti penanaman Mangrove di Desa Anak Setatah yang termasuk sukses.

Usulan ini nantinya akan dijadikan rencana Induk oleh BNPP RI. Nantinya rencana induk tersebut akan menjadi pedoman dari Kementrian terkait dalam penyusunan program kerja. 

Terakhir Wabup berharap kepada pihak BNPP RI dapat memperjuangkan usulan pembangunan Infrastruktur di Meranti dapat direalisasikan seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia yang begitu besar mendapat perhatian pusat.(*)

Penulis : Tengku Harzuin