Gubri: Anak-Anak Riau yang Hebat Hanya Ada di Tempat Tertentu Saja

Pekanbaru, Hariantimes.com - Ada beberapa isu strategis yang ada di Riau saat ini. Antara lain pemerataan akses, kualitas dan transparansi pendidikan. Disamping itu juga masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Dan kedepan terhadap pembangunan SDM ini sesuai perintah Pak Jokowi, patut menjadi perhatian kita bersama. Terutama berkenaan dengan pendidikan ini, kami melihat pemerataan kualitas pendidikan yang belum tercapai. Bukan anak-anak Riau tak hebat. Banyak anak-anak Riau yang hebat. Tapi yang hebat-hebat itu pada tempat-tempat tertentu saja. Katakanlah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru mana? Darmayudha. Nah kan gitu. Padahal sebenarnya sekolah negeri. Karena sekolah negeri fasitasnya lebih lengkap. Tapi kenapa Darmayudha yang melahirkan anak-anak pintar untuk tingkat internasional. Jadi ini yang kami sampaikan kepada PGRI bersama-sama kami untuk melakukan pemetaan. Dan saya harap ada pemetaan," beber Gubernur Riau Drs H Sysmsuar MSi saat berdialog dengan para pemimpin redaksi media cetak, online, televisi dan radio usai meresmikan ruang sidang Komisi Informasi (KI) Riau sekaligus pelantikan pengurus Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (For-KI) Riau di ruang pertemuan KI Riau, Senin (30/12/2019)

Contoh pemetaan ini, sebut Gubri, dulu ada satu sekolah yang pernah ditinjau. Sekolah itu adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Terkait SMA itu, kebetulan yang memberitahu ada anak yang sudah menjadi mahasiswa di Pekanbaru ini. Yang mana anak itu bagus prestasinya.

"Anak ini, kebetulan saat itu saya ke Kubu ngasih tahu ke saya, Pak nanti kalau kesana tolong tengok sekolah kami. Pas kami lihat, sekolah tersebut kurang layak. Kenapa kurang layak? Sekolah pakai tiang, atap pakai papan dan dinding setengah pakai kawat jeruji seperti sekolah Inpres. Seperti itulah sekolah tersebut. Saat saya tanya akreditasinya ke kepala sekolah, dijawabnya akreditasinya A Pak. Saya bilang kenapa sampai A? Dari segi sarananya saja tidak memenuhi syarat," tutur Gubri merasa prihatin melihat kenyataan betapa belum adanya pemerataan pendidikan di Riau ini.

Padahal, sebut Gubri, sekarang banyak bantuan dari pusat yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum. Artinya, Kementerian PU yang ditugaskan Presiden untuk dapat menangani sekolah-sekolah yang masih butuh perhatian.

"Saya sampaikanlah masalah itu. Turunlah kawan-kawan kesana. Tapi sampai ke tingkat Kementerian Pendidikan, itu tak bisa. Karena depoldingnya sudah akreditasi A. Jadi macam gini ni nanti Pemda lah yang harus menangani, yang harus memperbaiki sekolah itu," ujar mantan Bupati Siak dua periode ini.

Di Riau ini, ungkap Gubri, ada 94 ribu anak putus sekolah. Baik putus Sekolah Dasar (SD), SMP maupun SMA. Angka ini berdasarkan data resmi RPJM. Apa yang menyebabkan anak putus sekolah? Pada umumnya tak sanggup biaya sekolah.

"Kalau sudah begini, malu juga kita dibuatnya. Terkait hal ini, kami juga minta bantuan PGRI untuk mendata anak-anak putus sekolah. Saya dapat contoh di Pekanbaru da satu lembaga yang menangani masalah ini. Saat saya cek bersama lembaga tersebut, ternyata betul itu termasuk putus sekolah. Kemudian saya tanyakan, betul tidak putus sekolah itu disebabkan karena ketidakmampuan orangtuanya. Itu makanya kenapa kita buat sekolah negeri, SMA gratis itu bagian dari kepedulian kita terhadap anak-anak putus sekolah. Agar selama kepemimpinan kami ini tidak ada lagi anak-anak putus sekolah. Itulah barangkali kenapa kita buat seperti itu," beber Syamsuar.

Yang menjadi persoalan sekarang, sebut Gubri, SD, SMP yang ada di daerah. Namun demikian, kedepan pihaknya bersama bupati akan membicarakan hal ini. Karena ini menyangkut kewenangan. Misalnya soal honor komite, yang mana gaji atau honornya Rp200 ribu.

"Padahal pemerintah sekarang, pada waktu kami terakhir melakukan pertemuan dengan presiden di Istana kita dapat pengarahan dari Menko PMK yang sekarang mantan Menteri Pendidikan, itu sudah jelas arahan pemerintah DAU dapat membantu guru-guru honor. Dan syaratnya guru-guru honor itu harus di SK kan oleh bupati, atau walikota atau kepala dinas pendidikan agar nanti bisa mendapatkan tunjangan atau honor tersebut lebih besar dari sekarang," terang Gubri.(*)

Penulis/Editor : Zulmiron