Pemprov Riau Kembali Taja Pelatihan Penyusunan Data Prodeskel

Dengan harapan dan tujuan, percepatan ketersediaan data Prodeskel sangat membantu dalam penyusunan program perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. 

Terlebih lagi, akan sangat membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam membuat dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTKk) pemerintah desa yang berdasarkan Permendagri 84 tahun 2015. Karena jumlah Kaur dan Kasi di desa menyesuaikan dengan hasil klasifikasi atau tingkat perkembangan desa yaitu swasembada, swakarya dan swadaya.

"Melalui forum ini, saya meminta peserta untuk fokus kepada materi yang disampaikan para narasumber maupun fasilitator. Sehingga transfer ilmu dan pengetahuan dapat berlangsung secara optimal. Manfaatkan kegiatan ini sebagai media untuk diskusi dan tukar pikiran dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Lakukan input/entri data secara full, sehingga setelah selesai pelatihan ini diharapkan sebanyak 36 desa/kelurahan yang hadir dapat menambah progres Riau secara keseluruhan Kepada pendamping kabupaten/kota diharapkan uga membantu memfasilitasi, sehingga mempercepat kinerja petugas atau operator penginputan data Desa/Kelurahan," terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau Drs Syarifuddin AR MSi saat membuka kegiatan Pelatihan penyusunan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) di Provinsi Riau, Selasa (23/07/2019) kemarin.

Dikatakannya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 pasal 31 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, ketersediaan data yang valid dan akuntabel merupakan suatu elemen penting dalam perencanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Karena data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Ketua panitia acara yang juga Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Aswandi MSi menjelaskan, kegiatan ini diikuti 36 orang yang berasal dari pejabat PMD kabupaten/kota 1 orang dan perwakilan 2 desa/kelurahan masing 1 orang tiap kabupaten/kota.(*)

Editor : Zulmiron