Restuardy Daud: Kebijakan Daerah Bisa Jadi Penggerak Utama

Pekanbaru, Hariantimes.com - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen BPD Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengawal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Karena dokumen perencanaan yang berbasis penting pada data dan indikator makro yang realistis dan terukur. Fokusnya memperkuat daya saing ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Hal ini disampaikan langsung Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud saat memberi sambutan pada Musrenbang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 secara online, Senin (30/06/2025).

Menurut Restuardy, Musrenbang bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi momen strategis untuk menyatukan visi pusat dan daerah.

“Pembangunan daerah harus menjadi bagian utuh dari pembangunan nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

Musrenbang RPJMD Provinsi Riau ini menjadi momen penting bagi Kemendagri untuk memastikan seluruh proses perencanaan benar-benar mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pihaknya mendorong agar RPJMD Prov Riau mampu mengakomodasi secara konkret berbagai agenda prioritas nasional, seperti Asta Cita Presiden, 17 Program Prioritas, hingga 83 Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN 2025–2029.

Selain itu, Restuardy juga menyoroti capaian positif Provinsi Riau, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terjaga, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang sudah di bawah rata-rata nasional.

Namun, tantangan tetap ada terutama dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan nilai tambah sektor ekonomi, serta penguatan pendidikan vokasi.

“Kebijakan daerah bisa jadi penggerak utama, baik melalui penyediaan fasilitas, pembebasan retribusi, maupun kolaborasi lintas sektor,” ujar Restuardy.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Riau, Abdul Wahid menegaskan, bahwa lima tahun ke depan akan menjadi masa krusial bagi provinsinya dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Sejumlah isu yang perlu segera diatasi, mulai dari kualitas SDM yang belum optimal, rendahnya nilai tambah ekonomi, keterbatasan infrastruktur, hingga ancaman degradasi lingkungan.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang lebih fokus, khususnya dalam menangani kesenjangan antarwilayah, memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan meningkatkan akses serta kualitas layanan dasar.

“Kami ingin pembangunan tidak hanya tampak dari angka statistik, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.(*)