Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasikan Peacemaker Training 2026

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyosialisasikan program Peacemaker Training Tahun 2026 kepada pemerintah daerah se-Provinsi Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (09/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi Kepala Desa dan Lurah dalam meningkatkan kapasitas penyelesaian sengketa masyarakat secara damai melalui mediasi.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta jajaran Penyuluh Hukum. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta JF Penyuluh Hukum se-Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Edison Manik menyampaikan bahwa Peacemaker Training merupakan upaya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Lurah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Program ini dirancang untuk membekali Kepala Desa dan Lurah dengan pengetahuan serta keterampilan dalam membantu menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat melalui pendekatan mediasi.

Ia menegaskan bahwa Kepala Desa dan Lurah merupakan garda terdepan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Kedekatan mereka dengan warga menjadi modal penting untuk mendorong penyelesaian sengketa secara cepat, adil, partisipatif, dan mengedepankan musyawarah mufakat.

Melalui pelatihan yang menggunakan metode pembelajaran elektronik atau e-learning ini, peserta yang memenuhi kualifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh pengakuan kompetensi berupa gelar nonakademik Non Litigation Peacemaker (N.L.P). Pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kompetensi Kepala Desa dan Lurah dalam menjalankan peran sebagai juru damai di lingkungan masing-masing.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum selanjutnya memaparkan mekanisme pelaksanaan Peacemaker Training Tahun 2026, termasuk tahapan pendaftaran peserta yang dijadwalkan pada 5–10 November 2026 melalui laman "plp.kemenkum.go.id" (https://plp.kemenkum.go.id). Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, pelatihan tahun ini sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran digital melalui integrasi Learning Management System (LMS) BPSDM Hukum pada laman "e-learning.kemenkum.go.id" (https://e-learning.kemenkum.go.id) dan platform Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri pada laman "pamongdesa.kemendagri.go.id" (https://pamongdesa.kemendagri.go.id).

Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kementerian Hukum Riau berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi secara intensif kepada calon peserta. Dukungan pemerintah daerah juga diperlukan, terutama dalam membantu proses administrasi, penyebarluasan informasi, serta penyediaan infrastruktur pembelajaran digital agar Kepala Desa dan Lurah dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan baik.

Penyuluh Hukum Madya, Dwi Maya Charlly, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa materi Peacemaker Training terdiri atas tiga kelompok, yaitu Materi Wawasan, Materi Inti, dan Materi Penunjang. Pembelajaran tersebut dilengkapi dengan simulasi praktik mediasi untuk mengasah kemampuan peserta dalam menerapkan teknik penyelesaian sengketa secara damai.

Evaluasi peserta dilakukan melalui penilaian sikap, substansi, keterampilan, serta hasil akhir pelatihan. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, pembelajaran, evaluasi, hingga penilaian akhir, dilaksanakan melalui sistem e-learning. Program ini juga didukung sinergi dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kompetensi Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung dan memfasilitasi keikutsertaan Kepala Desa dan Lurah dalam Peacemaker Training Tahun 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan sebagai sarana mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Dengan semakin banyaknya Kepala Desa dan Lurah yang memiliki kompetensi sebagai juru damai, penyelesaian perselisihan di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui dialog dan musyawarah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan dan membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat.(*)