• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
Dibaca : 162 Kali
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
Dibaca : 191 Kali
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
Dibaca : 193 Kali
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
Dibaca : 188 Kali
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
Dibaca : 231 Kali

  • Home
  • Nasional

Hingga Mei 2024, Realisasi Akses Kelola Perhutanan Sosial Baru Mencapai 52 Persen

Zulmiron
Selasa, 25 Juni 2024 16:40:09 WIB
Cetak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pusat dan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara hybrid, beberapa waktu lalu di The Acacia Hotel & Resort, Jakarta Pusat, Se

Jakarta, Hariantimes.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pusat dan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara hybrid, beberapa waktu lalu di The Acacia Hotel & Resort, Jakarta Pusat, Selasa (25/06/2024).

Rakor ini sebagai salah satu upaya meningkatkan efektifitas kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan usaha pasca izin kelola perhutanan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (25/06/2024), rakor tersebut dibuka Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto.

Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari pusat dan daerah yang membahas perhutanan sosial mendukung ketahanan pangan, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) perhutanan sosial, dan pentingnya integrasi perhutanan sosial dalam dokumen perencanaan serta dihadiri peserta dari kementerian/lembaga terkait, dan  pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terpilih.  

Baca Juga :
  • Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
  • PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
  • Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Pada sambutannya, Gunawan menyampaikan, hingga Mei 2024, realisasi pemberian akses kelola perhutanan sosial baru mencapai 52 persen dari target nasional yang ditentukan (12,7 juta hekatare) dengan capaian luas 6.641.131 hektare (Ha) untuk 1.314.275 Penerima SK Perhutanan Sosial, dengan total 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Sumber: Go KUPS), sehingga masih diperlukan upaya kerja keras untuk mencapai target nasional tersebut.    

Sementara itu, Analisis Ketahanan Pangan Madya Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Tono menyampaikan, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan antara lain: total alih fungsi lahan subur, luas tanam dan produksi padi menurun, SDM petani terus menurun, pangan tergantung impor, jumlah konsumsi pangan meningkat, serta diversifikasi pangan berjalan lambat.

“Perhutanan sosial sebagai salah satu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu melalui ekstensifikasi pemanfaatan perhutanan sosial, perhutanan sosial untuk sumber penyediaan pakan ternak, dan perhutanan sosial untuk diversifikasi pangan,” katanya.

Selanjutnya, berkaitan dengan dengan NTE Pehutanan Sosial, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian LHK, Catur Endah Prasetiani menyampaikan target NTE KUPS pada 2024 sebesar 1,5 triliun rupiah dan capaian NTE KUPS hinggga Mei 2024 sebesar 91,3 miliar rupiah (6,08%) dari 69 KUPS.  

“Dengan capaian ini, diperlukan strategi untuk meningkatkan NTE antara lain dengan meningkatkan kapasitas pendamping dan kolaborasi antarpemerintah daerah dan pihak yang terkait dalam menghimpun pendataan NTE,” jelasnya.

Pengukuran NTE merupakan hal baru yang harus dilakukan oleh Pemda untuk menentukan dampak pelaksanaan perhutanan sosial di daerah yang dihitung berdasarkan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Pakar Perencanaan Pembangunan, Royadi menjelaskan untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial agar dapat dilaksanakan sampai tingkat tapak, perlu mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).

“Jika kegiatan perhutanan sosial sudah masuk kedalam RKPD provinsi/kabupaten/kota maka RKPDes di tingkat desa akan mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Walikota Cimahi, Dicky Saromi memaparkan tentang upaya mendukung perhutanan sosial melalui desa di Jawa barat dengan pemanfaatan dana desa, dana konservasi, Bumdes, masyarakat adat, dan Bankeu Desa.

Menurutnya, meski demikian, tantangan bagi desa saat ini yaitu desa sudah mengalami tekanan yang sangat luar biasa, seperti urbanisasi, kualitas lingkungan menurun, dan masalah tenaga kerja tidak terampil tidak terdidik.  “Kebijakan pembangunan desa yang mendukung perhutanan sosial kiranya dapat menjawab tantangan yang terjadi di desa,” ujarnya.  

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah agar mampu mengurai komponen penilaian dalam pengukuran Nilai Transaksi Eknomi Perhutanan Sosial (NTE). Sehingga pemerintah daerah dapat mengukur dampak pelaksanaan perhutanan sosial dari sisi ekonomi dan meningkatkan pembangunan daerah di wilayahnya, terutama pemerintah kabupaten/kota agar dapat memaksimalkan potensi pengelolaan hasil hutan yang dapat dikembangkan oleh desa dengan mengoptimalkan pendanaan yang ada.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data

PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

PWI Luncurkan Website Terintegrasi, Cak Munir: Diharapkan Bergulir Konsisten

Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data

PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

PWI Luncurkan Website Terintegrasi, Cak Munir: Diharapkan Bergulir Konsisten



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit
18 November 2026
UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026
18 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Grand Launching GI Tourism Indonesia
18 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuantan Singingi
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 2 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 3 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 4 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 5 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved