Atasi Persoalan Sawit, Bupati dan Walikota se Riau Teken MoU Jaga Zapin dengan Kejari

Pekanbaru, Hariantimes.com - Bupati dan Walikota se Riau menandatangani nota Memorandum of Understanding (MoU) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin) dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se wilayah Riau. 

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar serta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati) Supardi di Gedung Satya Adhy Wicaksana Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (11/09/2023).

Turut hadir 178 orang undangan lainnya mewakili stakeholder pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sawitku Masa Depanku (Samade), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) serta Dekan Fakultas Pertanian se Riau.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati),  Supardi menjelaskan, program Jaga Zapin telah berjalan sejak 2022, telah berhasil mendukung pengawasan dan pelaksanaan regulasi harga tandan buah segar (TBS) petani.

Program Jaga Zapin, sambung Kajati, merupakan salah satu inovasi Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

"Kita berharap dalam mengangkat marwah masyarakat, lembaga, mudahan mudahan para Kejari dapat melakukan action berikutnya. Karena Jaga Zapin tidak bisa haya dilakukan oleh Kejati, banyak daerah yang musti dikawal agar petani sawit mendapat harga TBS yang adil dan tidak merugikan pihak petani," harap Kajati.

Kejati Riau, tegas Supardi, telah memetakan persoalan sawit di Bumi Lancang Kuning, yakni lemahnya posisi tawar dan posisi hukum petani sawit dalam mendapatkan keadilan harga TBS. Gebrakan pengawalan dan pengawasan penetapan harga TBS petani di Disbun Riau setiap minggunya merupakan awal lahirnya program Jaga Zapin ini.

"Karena itulah dilakukan MoU antara Kejari dengan Bupati/walikota se Riau, sehingga implementasi Jaga Zapin dapat dilakukan oleh Kejari dengan bupati/walikota se Riau di daerah masing-masing," jelasnya.

Ketua Pelaksana, Robinson Sitorus menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperluas dukungan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan Jaga Zapin. Dan pengawalan proses penetapan harga TBS oleh tim harga oleh Kejati Riau sudah berjalan sejak September 2022 lalu. Namun, implementasi di lapangan harus diawasi dan dievaluasi karena sesungguhnya pabrik dan kebun sawit berada di kabupaten/kota.

"Program Jaga Zapin lebih diperluas bukan hanya terkait hulu-hilir sawit. Sebab Jaga Zapin adalah jaga zona pertanian perekonomian dan industri, yang merupakan upaya menjaga kestabilan dan ketahan ekonomi Riau," ujarnya.

“Salah satu  fokus Jaga Zapin ini mengatasi permasalahan di sektor perkebunan sawit di Riau, terkhusus hubungan sektor hulu-hilir sawit yang cenderung merugikan sektor hulu (harga TBS petani). Karena banyak ditemukan pabrik kelapa sawit  semena-mena dalam menetapkan harga TBS  petani, jauh dibawah harga penetapan Disbun Riau,” katanya.(*)